JAKARTA, AFU.ID — Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPPBK) Papua Barat Ditjen Cipta Karya Kementerian PU Corneles Sagrim mengatakan pembangunan pusat pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya telah tuntas 100 persen.
Ia menjelaskan proyek pembangunan strategis dengan nilai anggaran lebih dari Rp444 miliar tersebut mencakup lima kegiatan utama, yakni pengembangan lahan, pembangunan tiga gedung utama, serta dukungan sistem penyediaan air minum (SPAM) bagi daerah otonomi baru (DOB).
"Seluruh tahapan pekerjaan telah dilaksanakan sesuai standar teknis, termasuk pengujian kualitas. Proyek ini juga telah diaudit oleh BPK," ujar Corneles di Sorong, Papua Barat Daya, Kamis, (23/4/26).
Menurut dia, total lahan yang dibebaskan untuk kawasan pusat pemerintahan mencapai sekitar 55 hektare.
Namun, pemanfaatan saat ini masih di bawah 20 hektare dan difokuskan pada pembangunan tiga gedung utama, yang meliputi Kantor Gubernur, DPRP, dan MRP.
Ia mengakui keterbatasan lahan menjadi tantangan, terutama pada kompleks DPRP yang hanya berdiri di atas lahan sekitar 0,7 hektare.
Sementara itu, Kantor Gubernur memiliki luas lahan sekitar 1,7 hektare.
Bangunan Kantor Gubernur dirancang modern dan fungsional, dilengkapi ruang serbaguna, ruang rapat, ruang kerja gubernur dan wakil gubernur di lantai tiga, serta fasilitas lift.
Gedung tersebut mampu menampung hingga 300 orang dalam satu waktu.
Selain itu, aspek keamanan juga menjadi perhatian dengan pembangunan kawasan pada elevasi lebih dari 8 meter di atas permukaan laut guna mengantisipasi potensi banjir.
"Sistem drainase turut dirancang untuk mengatasi luapan air saat hujan deras.
Meski pembangunan fisik telah rampung, peresmian pusat pemerintahan tersebut belum dapat dilakukan dalam waktu dekat," katanya.
Pemerintah, kata dia, masih menunggu penyelesaian penataan kawasan yang saat ini memasuki tahap lelang.
Penataan kawasan itu meliputi pembangunan jalan, saluran drainase, ruang terbuka hijau, alun-alun, hingga gapura utama.
Kawasan ini juga akan dilengkapi dengan multi utility tunnel (MUT), yakni sistem saluran bawah tanah terpadu untuk jaringan utilitas seperti pipa air, listrik, dan telekomunikasi.
"Kami ingin seluruh utilitas tertata rapi di bawah tanah sehingga kawasan terlihat lebih modern dan tertib," katanya.
Untuk operasional penuh gedung, lanjut dia, masih menunggu suplai listrik dari PT PLN (Persero) agar fasilitas seperti lift dan sistem pendukung lainnya dapat berfungsi optimal.
Kendati demikian, Corneles menegaskan bangunan tersebut pada prinsipnya sudah dapat digunakan dan tinggal menunggu proses serah terima pengelolaan. (ANT/RHU)
