JAKARTA, AFU.ID — Ancaman krisis air bersih di Kota Cimahi, Jawa Barat, semakin nyata akibat eksploitasi air tanah yang berlangsung bertahun-tahun. Risiko itu kian besar di tengah prediksi musim kemarau yang lebih panjang tahun ini.
Kepala Laboratorium Geodesi Institut Teknologi Bandung Heri Andreas mengatakan tanda krisis air sudah terlihat dari banyaknya wilayah yang mulai mengalami kesulitan air, terutama saat kemarau.
“Kita tidak sadar telah melakukan eksploitasi air tanah, apalagi buktinya sudah ada di depan mata. Air tanah tiba-tiba kering, semakin parah kalau kemarau. Kita mesti khawatir, prediksinya kan di 2050 kekeringan ekstrem akan terjadi,” kata Heri di Cimahi, Rabu, (17/6/2026).
Menurut Heri, wilayah Kecamatan Cimahi Selatan menjadi kawasan paling rentan mengalami kekeringan. Beberapa kelurahan seperti Utama, Melong, dan Leuwigajah disebut sudah rutin kesulitan memperoleh air bersih setiap musim kemarau.
Di sejumlah titik, warga bahkan harus membeli air bersih untuk memenuhi kebutuhan harian.
“Di luar musim kemarau saja, masyarakat di Cimahi Selatan itu ada yang kekeringan. Mereka harus beli air, di musim kemarau itu juga rutin disuplai tangki air bersih,” ujarnya.
Heri mengatakan eksploitasi air tanah oleh berbagai pihak telah menyebabkan cadangan air di Bandung Raya terus menurun. Berdasarkan kajian Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan Badan Geologi, muka air tanah di Bandung Raya turun sekitar 60 meter hingga 100 meter.
Ia menjelaskan akuifer atau lapisan penyimpan air pada kedalaman 50 hingga 100 meter sudah mengalami kerusakan. Lapisan yang lebih dalam juga mulai terdampak karena pengeboran terus dilakukan untuk mencari sumber air baru.
“Kemudian nanti ngebor lagi sampai di kedalaman 200 meter, nanti rusak lagi karena mencari air di titik yang lebih dalam. Kondisi itu kalau diteruskan, menyebabkan krisis air di 2050 itu tadi,” kata Heri.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi mencatat sedikitnya 312 RW berpotensi mengalami kekeringan. Data itu disusun berdasarkan catatan kebencanaan dan koordinasi menghadapi prediksi puncak kemarau yang diperkirakan mulai Agustus.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Cimahi Fithriandy Kurniawan mengatakan Cimahi Selatan masih menjadi wilayah dengan dampak kekeringan paling parah.
“Kekeringan terparah yang kita catat itu dua tahun lalu. Kemudian paling parah ada di daerah selatan, memang karena warga mengandalkan air PDAM dan sebagian air tanah,” ujarnya.
Sebagai langkah antisipasi, BPBD menyiapkan skema penyaluran air bersih apabila ada laporan kekurangan air dari masyarakat. Koordinasi dilakukan bersama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi serta Perumda Tirta Raharja.
“Akan ada operasi sesuai kondisi, misalnya apabila ada laporan kekurangan air bersih kita akan koordinasi dengan pihak terkait seperti DPKP untuk memasok air bersih,” kata Fithriandy.
Namun, penyaluran air bersih hanya menjadi penanganan darurat. Akar persoalan tetap berada pada pengendalian eksploitasi air tanah, perbaikan layanan air perpipaan, serta perlindungan cadangan air di kawasan Bandung Raya.
Jika pengambilan air tanah terus dibiarkan tanpa pengawasan ketat, kekeringan di Cimahi berisiko menjadi masalah tahunan yang semakin luas. Warga akhirnya kembali menanggung beban melalui pembelian air, antrean bantuan tangki, dan ketidakpastian akses terhadap kebutuhan dasar paling penting. (RHU)
