JAKARTA, AFU.ID – Ambisi besar Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan "safari nuklir" ke berbagai negara superpower atom seperti Prancis, Rusia, dan China tampaknya bukan sekadar diplomasi di atas kertas.
Di balik visi pengaktifan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pertama Indonesia pada awal 2030-an, tersimpan sebuah fakta geologis yang mencengangkan. Indonesia ternyata berdiri di atas hamparan Logam Tanah Jarang atau Rare Earth Elements (REE) dan thorium, dua komoditas strategis yang menjadi bahan baku utama teknologi masa depan dan energi nuklir.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengingatkan, kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan bernilai strategis ini berpotensi membuat Indonesia menjadi target rebutan negara-negara besar di tengah ketatnya persaingan geopolitik global.
“Target selain Greenland, negara mana? Ya ini yang dikejar,” ujar Yusril dalam sebuah seminar nasional di Universitas Negeri Surabaya baru-baru ini.
Salah satu kekayaan yang menjadi sorotan adalah logam tanah jarang atau Rare Earth Elements (REE), kelompok mineral yang saat ini menjadi komoditas penting dalam persaingan teknologi dunia.
Indonesia diketahui memiliki potensi logam tanah jarang yang cukup besar. Kondisi tersebut didukung oleh struktur geologi Indonesia yang kompleks dan kaya akan berbagai jenis mineral. Logam tanah jarang menjadi bahan baku penting dalam pengembangan teknologi tinggi, energi terbarukan, hingga industri pertahanan.
Yusril menekankan pentingnya Indonesia memperkuat kapasitas nasional dan militer agar tidak mudah ditekan oleh kekuatan asing. "Tanpa militer yang kuat, kita gampang digertak orang lain," tegasnya, seraya mengingatkan bahwa kondisi amunisi pertahanan Indonesia saat ini masih sangat terbatas jika dihadapkan pada konflik terbuka.
Logam tanah jarang (LTJ) merupakan kelompok 17 unsur kimia yang memiliki sifat magnetik dan konduktif tinggi. Unsur-unsur ini adalah jantung dari industri modern, mulai dari komponen kendaraan listrik, smartphone, kecerdasan buatan (AI), hingga industri pertahanan mutakhir seperti mesin jet tempur, sistem persenjataan modern, radar bawah laut, dan teknologi rudal.
Kepala Badan Industri Mineral (BIM), yang juga Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto, dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR awal Februari 2026, mengungkapkan, pihaknya telah memetakan 8 blok tambang primer yang diprediksi kaya akan logam tanah jarang dan mineral kritis lainnya seperti tungsten, tantalum, dan antimon.
Blok-blok ini tersebar di wilayah Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi, termasuk Blok Toboali, Keposang, Mentikus, Batubesi di Bangka Belitung, serta Blok Melawi, Boyan Hulu, Mamuju, dan Bombana. Kawasan Mamuju di Sulawesi Barat bahkan direncanakan menjadi lokasi pilot project hilirisasi LTJ nasional karena memiliki kandungan tinggi yang awalnya terdeteksi melalui anomali radioaktif oleh BATAN (sekarang terintegrasi dalam BRIN).
Selain itu, raksasa tambang pelat merah PT Timah Tbk (TINS) melalui Direktur Pengembangan Usaha, Suhendra Yusuf Ratuprawiranegara, mengonfirmasi dalam program Mining Zone CNBC Indonesia (18/11/2025) bahwa proses produksi timah mereka menghasilkan monasit, yang di dalamnya mengandung produk sampingan berupa thorium dan uranium—bahan baku utama untuk bahan bakar nuklir.
Meski potensinya masif, Indonesia masih menghadapi jalan panjang sebelum bisa mengomersialkannya. Dosen Departemen Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Eng. Ir. Lucas Donny Setijadji, M.Sc., menjelaskan, riset LTJ di Indonesia sebenarnya sudah berlangsung sejak 2008 melalui kerja sama JICA Jepang.
Namun, Indonesia memilih menerapkan pendekatan kehati-hatian sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945 sehingga secara komersial relatif tertinggal dari Vietnam atau Myanmar. "Logam tanah jarang di Indonesia masih berada pada tahap potensi eksplorasi dan pengujian keekonomian. Tantangan terbesar bukan hanya menemukan sumber daya, melainkan pada penguasaan teknologi ekstraksi," kata Lucas, seperti dikutip laman ugm.ac.id, Rabu (18/2/2026)
Keraguan juga datang dari pelaku industri. Wakil Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Resvani, dalam sebuah lokakarya pertengahan Februari 2026, mengingatkan pemerintah agar memvalidasi ulang data dari Badan Geologi sesuai standar pelaporan internasional sebelum menyusun skala industri.
"Jangan sampai nanti pemimpin negara menerima data yang masih belum berdasarkan standar-standar pelaporan," cetus Resvani, seperti dikutip dari Bloomberg Technoz (11/2/2026).
Mengekstrak "harta karun" masa depan ini tidak lepas dari konsekuensi lingkungan dan sosial yang sangat berat. Peneliti Ahli Utama BRIN, Widi Astuti, dalam diskusi di Lampung, Rabu (4/2/2026) menjelaskan bahwa LTJ tidak pernah ditemukan berdiri sendiri, melainkan berasosiasi dengan mineral pembawa berbasis fosfat seperti monasit yang mengandung unsur radioaktif tinggi seperti uranium dan thorium.
Jika Indonesia memutuskan untuk mengeksploitasi komoditas ini secara masif demi menyokong ambisi nuklir dan industri digitalnya, terdapat sejumlah dampak krusial yang wajib diantisipasi.
Pertama, risiko radiasi dan limbah berbahaya.Proses pemisahan atau ekstraksi hidrometalurgi menghasilkan residu tailing yang mengandung zat radioaktif. Jika sistem tata kelola limbah tidak ketat, kontaminasi zat radioaktif dapat merembes ke air tanah dan ekosistem sekitar, memicu risiko kesehatan kronis (seperti kanker dan mutasi genetik) bagi masyarakat lingkar tambang.
Kedua, risiko kerusakan lingkungan hidup. Sama seperti penambangan terbuka lainnya, eksploitasi LTJ berpotensi memicu deforestasi skala besar, erosi tanah, dan hilangnya keanekaragaman hayati di pulau-pulau strategis seperti Bangka Belitung dan Sulawesi.
Ketiga, pencemaran kimiawi dan polusi termal. Pemurnian LTJ membutuhkan bahan-bahan kimia asam yang sangat kuat. Kegagalan pengelolaan limbah cair dapat mencemari perairan (polusi termal dan kimia), yang merusak kehidupan bahari serta mematikan mata pencaharian nelayan lokal.
Kekhawatiran ini sejalan dengan peringatan dari Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M. Rizal Taufikurahman. Dikutip dari Bisnis.com (13/5/2026), Rizal mengingatkan bahwa selain biaya investasinya yang sangat mahal (mencapai Rp117 triliun hingga Rp197 triliun menurut BRIN), manfaat ekonomi dari proyek ini hanya akan terasa jika ada alih teknologi dan penguatan SDM yang nyata.
Rizal menilai multiplier effect industri nuklir hanya akan optimal jika Indonesia mampu membangun ekosistem industri pendukung secara serius. "Multiplier effect terbesar jika industri nuklir sipil dikembangkan secara serius akan muncul di sektor konstruksi, manufaktur komponen presisi, metalurgi, kelistrikan, instrumentasi, keamanan radiasi, riset, pendidikan teknik, dan jasa operasi-pemeliharaan," ujarnya.
Efek pengganda ini, kata Rizal, tidak akan otomatis besar jika tingkat kandungan lokal rendah. "Dengan demikian, kuncinya adalah desain kerja sama, dimana harus ada local content, pelatihan insinyur dan sarjana yang kompeten, pusat riset, sertifikasi industri, dan keterlibatan BUMN serta swasta nasional," ujarnya.
Rizal mengingatkan hal ini lantaran banyak proyek PLTN di berbagai negara berkembang justru berujung pada ketergantungan jangka panjang terhadap vendor asing. Bangladesh misalnya, pembangunan PLTN Rooppur senilai sekitar US$12,6 miliar atau setara dengan sekitar Rp220,80 triliun sebagian besar masih bergantung pada pembiayaan dan teknologi Rusia.
Sementara Turki juga menghadapi tantangan besar terkait ketergantungan teknologi dalam proyek Akkuyu Nuclear Power Plant yang dibangun Rosatom.
Ambisi besar Presiden Prabowo untuk membawa Indonesia masuk ke era energi nuklir memang ditopang oleh fondasi geologis yang kuat di dalam negeri. Namun, seperti dua sisi mata uang, kekayaan ini menuntut regulasi yang sangat ketat, standarisasi data yang akurat, serta komitmen lingkungan yang tanpa kompromi. Jika tidak, "harta karun" ini bakal berubah menjadi bencana ekologis bagi generasi mendatang.
MAR
