JAKARTA, AFU.ID — Kasus meninggalnya dokter magang di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kuala Tungkal Jambi terus menjadi bola panas.
Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) lantas mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk melakukan investigasi menyeluruh.
Anggota Komisi IX DPR RI, Neng Eem Marhamah, bahkan mencium aroma eksploitasi kerja yang menimpa dokter magang bernama Myta tersebut.
Neng Eem Marhamah menegaskan bahwa kasus tersebut harus diusut tuntas hingga ke akar permasalahan.
“Kasus ini tidak boleh hanya berhenti pada ucapan belasungkawa,” ungkapnya di Jakarta, Selasa (5/5/2026).
Berdasarkan laporan yang Komisi IX DPR RI terima, terdapat indikasi serius mengenai pelanggaran beban kerja.
Korban diduga tetap diminta menjalankan tugas jaga malam meskipun sedang dalam kondisi kesehatan yang buruk.
“Ada dugaan eksploitasi kerja yang sangat serius, di mana seorang dokter magang dijadwalkan jaga malam, meski dalam kondisi sesak napas berat dan demam tinggi,” tutur Neng Eem Marhamah.
Legislator asal Jawa Barat ini pun mendukung langkah Kemenkes RI yang telah mengirimkan tim investigasi terpadu.
Hanya saja, Ia mengingatkan agar fokus penelusuran tak hanya terhadap aspek medis, tetapi juga menyentuh tata kelola program magang dan mekanisme pendampingan di lapangan.
Neng Eem Marhamah juga meminta pemerintah berani mengambil langkah tegas.
Termasuk pembekuan sementara program magang di RSUD Kuala Tungkal Jambi apabila terbukti ditemukan kelalaian standar kerja.
“Keamanan dan kesehatan dokter muda harus menjadi prioritas utama,” ujar Neng Eem Marhamah.
“Jangan sampai program magang justru menjadi ajang setor nyawa akibat pengabaian kondisi kesehatan peserta,” tambahnya.
Komisi IX DPR RI juga mendesak agar kejadian tersebut menjadi momentum evaluasi nasional terhadap sistem perlindungan dokter magang di seluruh Indonesia.
Neng Eem Marhamah berharap tak ada lagi praktik perekrutan tenaga kerja murah yang mengarah kepada perpeloncoan terselubung di lingkungan fasilitas kesehatan.
Terakhir, Ia meminta Kemenkes RI untuk membuka hasil audit rekam medis secara transparan kepada publik guna menghindari spekulasi.
Menurutnya, manajemen kesehatan nasional harus segera dibenahi agar lebih manusiawi.
“Jika seorang dokter yang bertugas menjaga nyawa orang lain justru tidak terjaga nyawanya sendiri karena sistem kerja yang eksploitatif, maka ada yang salah dengan manajemen kesehatan kita,” pungkasnya. (ADR/FAD)
