JAKARTA, AFU.ID — Distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Kauman 1 Kota Malang dihentikan sementara setelah hasil uji laboratorium menemukan kandungan bakteri Escherichia coli (E. coli) pada salah satu menu yang disajikan kepada siswa. Temuan tersebut muncul setelah puluhan siswa mengalami gangguan kesehatan akibat mengonsumsi makanan dari program MBG. Pemerintah Kota Malang kini menghentikan operasional dapur penyedia sambil melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses produksi makanan.
Ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG Kota Malang Erik Setyo Santoso mengatakan, seluruh menu yang diproduksi pada hari kejadian telah diperiksa di laboratorium. Hasil pengujian menunjukkan olahan telur mengandung bakteri E. coli melebihi ambang batas yang ditetapkan, sedangkan menu lainnya dinyatakan memenuhi standar keamanan pangan. "Hasilnya, ada satu jenis makanan yang kadar bakteri E. colinya di atas ketentuan, yaitu olahan telur. Kalau yang lainnya normal semua," kata Erik, Selasa (28/7/2026).
Data Satgas MBG mencatat sebanyak 538 siswa di SDN Kauman 1 menjadi penerima manfaat program tersebut. Dari jumlah itu, 33 siswa dilaporkan mengalami diare setelah menyantap menu MBG yang dipasok oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sukoharjo 1, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Laporan tersebut kemudian menjadi dasar pemerintah menghentikan sementara penyaluran makanan dari dapur penyedia.
Erik menjelaskan, penghentian operasional SPPG sebenarnya telah dilakukan sejak muncul laporan siswa mengalami diare. Langkah itu diambil agar proses penelusuran dapat dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pengadaan bahan baku, pengolahan makanan, hingga proses distribusi ke sekolah. "Sejak awal kami sudah meminta SPPG menghentikan produksinya dulu, sambil kami pantau proses pengolahannya dari hulu ke hilir sampai pembagian kepada anak didik," ujarnya.
Sementara itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang juga mengambil sampel makanan yang sebelumnya disimpan oleh SPPG sesuai prosedur keamanan pangan. Setiap dapur MBG diwajibkan menyimpan sebagian menu selama dua hingga tiga hari di dalam freezer sebagai sampel apabila sewaktu-waktu diperlukan untuk investigasi. Sampel tersebut kemudian diperiksa di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kota Malang untuk memastikan penyebab gangguan kesehatan yang dialami para siswa.
Meski hasil laboratorium telah mengidentifikasi adanya kontaminasi bakteri pada menu telur, operasional SPPG belum dipastikan kapan akan kembali dibuka. Pemerintah Kota Malang saat ini menyiapkan surat peringatan sekaligus berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) guna menentukan tahapan pembinaan terhadap penyedia layanan MBG tersebut. Evaluasi juga difokuskan pada perbaikan standar operasional prosedur (SOP) agar insiden serupa tidak kembali terjadi.
Erik menegaskan keputusan mengaktifkan kembali SPPG akan bergantung pada hasil pembenahan sistem produksi dan pemenuhan standar keamanan pangan. Pemerintah memastikan seluruh proses evaluasi dilakukan secara menyeluruh sebelum distribusi MBG kembali dilaksanakan. "Kalau sampai kapannya, tentunya kami nanti akan melihat pembenahan-pembenahan di dalam SOP produksi dari SPPG yang bersangkutan ini," pungkasnya. (RAI)
