Wamenko Kumham Imipas RI Tegaskan Marwah Advokat, Punya Hak Imunitas dan 8 Kewenangan

AFU.ID, JAKARTA - Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia (Kumham Imipas RI), Otto Hasibuan menegaskan marwah advokat dalam tata negara.

Melansir website Kemenko Kumham Imipas RI pada Senin, 9 Februari 2026, Otto Hasibuan menyampaikannya kepada ratusan peserta Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA).

Yang mana, pelatihan tersebut merupakan hasil kerja sama antara Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (DPC Peradi) Jakarta Barat dan Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI).

Otto Hasibuan yang merupakan Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi menekankan pentingnya memahami marwah advokat sebagai organ negara yang bebas dan mandiri.

Ia mengingatkan bahwa Undang-Undang (UU) Advokat telah memberikan delapan kewenangan negara kepada Peradi sebagai wadah tunggal (single bar), termasuk dalam hal pendidikan dan penegakan kode etik.

“Advokat memiliki hak imunitas, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana, di dalam maupun di luar pengadilan, sepanjang menjalankan tugas dengan itikad baik untuk membela keadilan,” ungkapnya.

“Ini adalah perlindungan yang diberikan undang-undang agar anda (advokat, red) berani menegakkan hukum,” sambungnya.

Wamenko Kumham Imipas RI lantas menyatakan, perubahan paradigma hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional versi terbaru kini mengedepankan keadilan restoratif (restorative justice).

“Hukum kita sekarang tidak lagi bernafaskan balas dendam, tetapi fokus pada pemulihan hubungan antara korban dan pelaku agar harmoni di masyarakat tetap terjaga,” tuturnya.

Sebagai informasi, PKPA berlangsung sejak 23 Januari 2026 dan resmi berakhir pada 8 Februari 2026 2026.

Sebanyak 122 peserta mengikuti pelatihan tersebut dengan tingkat kehadiran yang mencapai 97%.