JAKARTA, AFU.ID — Pemerintah Republik Indonesia (RI) mengincar kedaulatan tata kelola komoditas guna mewujudkan pemerataan finansial secara adil.
Presiden RI, Prabowo Subianto pun menyebut implementasi Ekonomi Pancasila sangat urgen dalam rangka mencapai target tersebut.
Hal tersebut karena sistem Ekonomi Pancasila mengamanatkan pengelolaan sumber daya alam (SDA) secara bertanggung jawab demi kemakmuran rakyat Indonesia.
Prabowo Subianto menyampaikannya ketika memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri (Kemlu RI), Jakarta, Senin (1/6/2026).
“Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi, melainkan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab,” ungkapnya.
“Baik untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, anak dan cucu kita, masa depan, serta generasi-generasi yang akan datang,” tambah Presiden Prabowo Subianto.
Ia menyatakan, rancangan arsitektur ekonomi tersebut tak akan terjebak pada angka pertumbuhan makro semata.
Akan tetapi, Ekonomi Pancasila akan menyentuh perlindungan buruh, pasokan pupuk petani, hingga perbaikan gizi masyarakat miskin.
“Anak-anak kita, saudara-saudara yang paling lemah, miskin, dan tidak berdaya harus memperoleh gizi yang cukup,” tutur Presiden RI.
“Petani kita harus memperoleh pupuk tepat waktu dan harga yang benar, nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil, harus dibantu serta diberdayakan,” tambahnya
“Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan penghidupan dan penghasilan yang layak, juga nasibnya harus dilindungi serta dibantu,” katanya lagi.
Presiden Prabowo pun mengkritik keras ketergantungan pasar masa lalu, yang membiarkan pihak asing mendikte harga komoditas strategis nasional.
“Ekonomi kita tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang saja, sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam ditentukan oleh pihak atau negara lain,” ujarnya.
“Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam kita mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi,” lanjutnya dengan tegas.
Guna memotong kebocoran dana ke luar negeri, Prabowo menginstruksikan jajaran kementerian untuk memperketat tata kelola niaga melalui sistem ekspor satu pintu, industrialisasi berbasis hilirisasi, dan optimalisasi Devisa Hasil Ekspor (DHE).
“Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu dan kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi,” paparnya.
“Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Kepala Negara. (ADR)
