JAKARTA, AFU.ID – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat tidak mampu bukan lagi dalam bentuk barang, melainkan dalam bentuk uang dengan skema direct cash transfer. Luhut menyebut, besaran uang bansos yang akan diberikan kepada para penerima manfaat senilai Rp5,4 juta per orang.
“Ini nanti (penerima manfaat) akan dikelompokkan dengan kecerdasan buatan (AI),” ujar Luhut di Kompleks Istana Kepresiden, dikutip Rabu (9/6/2026).
Adapun luhut menyebut, penyaluran bansos dengan skema cash transfer tersebut terinspirasi dari proyek penyaluran bansos di Banyuwangi, Jawa Timur. Luhut menyebut proyek penyaluran bansos tersebut telah menggunakan data yang diseleksi AI dan digital.
Dalam hal ini, Luhut mengatakan pemerintah akan membuat identitas data tunggal atau Digital Single ID yang terintegrasi untuk memudahkan proses pengelompokkan penerima manfaat agar tidak salah sasaran.
“Kalau model ini sukses diterapkan di 42 kabupaten kota sebagai awalan, bulan Oktober ini akan roll out nasional di 514 kabupaten dan kota, kemudian kami buat laporan ke presiden,” ujar Luhut dalam kesempatan yang sama.
Dalam hal ini, Luhut meyakini penyaluran bansos dengan skema baru tersebut mampu menghemat anggaran negara hingga miliaran rupiah.
Skema ini diketahui sejalan dengan usulan pakar ekonomi Indonesia, almarhum Faisal Basri yang menyebut bansos seharusnya berupa uang tunai.
Hal tersebut ia sampaikan merujuk pada kegiatan rutin Joko Widodo menyalurkan bansos berupa sembako di tahun 2024. Kegiatan penyaluran bansos secara rutin tersebut dinilai oleh sejumlah pihak sebagai politisasi untuk memenangkan pasangan Prabowo dan Gibran yang di tahun tersebut masih menjadi capres dan cawapres.
“Secara teoritis ekonomi sampai pemenang nobel ada konsensus bantuan masyarakat itu tunai,” tutur almarhum Faisal Basri pada diskusi Institute for Development of Economics and Finance Senin (5/2/2024). Dalam kesempatan tersebut, almarhum Faisal Basri menyebut bansos dalam bentuk sembako rentan menjadi ladang penyelewengan hingga korupsi.
Lebih lanjut, Humpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menilai pemberian bantuan langsung tunai (BLT) jauh lebih efektif menggerakkan roda perekonomian dibandingkan dengan bansos berupa sembako.
Wakil Ketua Umum BPP HIPMI, Anggawira mengatakan penyaluran bansos berupa uang tunai sangat membantu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) karena bansos berupa sembako dinilai tidak menjangkau sektor UMKM. Menurutnya, hal tersebut membuat dampak ekonomi dari bansos sembako sangat minim.
Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Menkeu) juga telah mengatur kenaikan BLT desa dari Rp1,8 juta menjadi Rp2,7 juta per keluarga. Aturan tersebut tertulis dalam Peraturan Menkeu Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa yang ditandatangani Sri Mulyani pada (19/4/2020).
“Dengan kenaikan ini, total anggaran BLT desa meningkat menjadi Rp31,79 triliun,” ujar Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Astera Primanto dalam forum online dikutip Rabu (10/6).
Namun, mantan Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan besaran BLT tersebut masih dinilai belum mencukupi. Menurutnya, pemerintah perlu menambah anggaran BLT hingga Rp120 triliun agar lebih berdampak. (NAD)
