JAKARTA, AFU.ID - Kepala Badan Pengelolaan Migas Aceh (BPMA) Nasri menegaskan, Aceh tak lagi jadi penontot dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya migas di wilayahnya. Hal itu ditegaskan Nasri, dalam penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara BPMA dengan Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas.
Penandatanganan MoU dilakukan dalam ajang Indonesia Petroleum Association (IPA) Convention and Exhibition, 20-22 Mei 2026. Dengan penandata tanganan nota kesepahaman itu, BPMA akan terlibat secara aktif dalam pengelolaan bersama wilayah kerja lepas pantai di atas 12 mil hingga 200 mil laut garis dasar kewenangan Aceh.
“Dengan ditandatanganinya nota kesepahaman ini, kami optimistis keterlibatan BPMA akan memastikan adanya keberpihakan terhadap kepentingan daerah sekaligus mendukung pencapaian target produksi nasional,” kata Nasri dalam keterangan persnya, Minggu (24/5/2026).
Dengan MoU tersebut, lanjut Nasri, BPMA menerima empat peran strategis. Pertama,, BPMA memiliki hak untuk turut serta melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam menyampaikan informasi terkait kegiatan hulu migas yang dijalankan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).
Kedua, dilibatkan dalam kegiatan kehumasan. Ketiga, ikut memfasilitasi proses perizinan di wilayah kerja tersebut. Keempat, BPMA juga berhak menerima salinan persetujuan Plan of Development (PoD) atau rencana pengembangan dari setiap wilayah kerja yang dikelola KKKS di zona perairan di atas 12 mil laut.
"Kerja sama ini kita diharapkan mampu memberikan dampak ganda, baik bagi pemerintah Aceh maupun kepentingan nasional," ujarnya.
Nasri menegaskan, terobosan ini telah membuka jalan bagi partisipasi aktif pemerintah Aceh dalam mengelola wilayah migas yang sebelumnya sepenuhnya dikelola oleh pemerintah pusat. "Keterlibatan BPMA bakal memastikan adanya keberpihakan terhadap kepentingan daerah sekaligus mendukung pencapaian target produksi nasional," katanya.
Ia menambahkan, dengan adanya keterlibatan BPMA, pengawasan dan koordinasi kegiatan usaha hulu migas di wilayah perbatasan kewenangan Aceh diharapkan semakin efektif dan transparan.
Kemudian, dari sisi optimalisasi produksi migas, kolaborasi ini dapat mendorong peningkatan produksi migas dari wilayah kerja di atas 12 mil laut, selama ini potensinya belum tergarap maksimal.
Lalu, peningkatan dana bagi hasil Aceh, di mana produksi yang meningkat secara langsung bakal berkontribusi pada peningkatan alokasi dana bagi hasil migas untuk Aceh sesuai peraturan perundang-undangan, serta untuk ketahanan energi nasional.
"Secara makro, semua ini untuk mendukung target nasional dalam menjaga ketahanan energi melalui optimalisasi seluruh potensi migas di wilayah yurisdiksi Indonesia, termasuk di perairan Aceh," tegas Nasri.
(ANT/MAR)
