AFU.ID - Anggota Komisi III DPR RI, Mercy Chriesty Barends, mengkritik keras sistem rekrutmen Polri yang dinilai masih merugikan calon peserta dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Ketimpangan akses pendidikan dan faktor geografis dianggap menjadi penghambat utama bagi anak bangsa di wilayah pelosok untuk mendapatkan keadilan dalam seleksi.
Dalam rapat di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis 2 April 2026, Mercy menyatakan bahwa sistem rekrutmen saat ini berpotensi menciptakan ketidakadilan sejak tahap awal.
“Kami di daerah 3T ini terus-menerus dirugikan. Anak-anak dari daerah dengan keterbatasan akses pendidikan kalah sejak awal,” ujar Mercy.
Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini menekankan bahwa kualitas anggota Polri seharusnya dibentuk melalui sistem pendidikan yang kuat di internal kepolisian, bukan sekadar ditentukan oleh latar belakang asal daerah saat mendaftar. Menurutnya, Polri harus mampu mencetak personel unggul tanpa memandang kesenjangan fasilitas daerah asal.
“Kalau kita bicara kualitas, maka yang harus diperkuat adalah sistem pendidikannya. Siapa pun yang masuk, dari Sabang sampai Merauke, harus bisa keluar menjadi yang terbaik,” tegas srikandi parlemen asal daerah pemilihan Maluku tersebut.
Selain masalah kompetensi, Mercy menyoroti persoalan transparansi terkait kuota daerah. Ia mengungkapkan banyaknya keluhan masyarakat mengenai posisi kuota lokal yang justru diisi oleh peserta dari luar wilayah 3T. Hal ini dinilai memicu keraguan publik terhadap objektivitas proses seleksi.
“Begitu nama-nama yang lolos diumumkan, ternyata bukan anak-anak daerah. Ini yang menimbulkan pertanyaan besar di masyarakat,” terangnya.
Mercy menambahkan bahwa ketidakpuasan ini sering kali berujung pada aksi protes massal di daerah-daerah. Ia mengaku kerap menerima aspirasi langsung dari warga yang merasa hak putra daerahnya terabaikan akibat proses yang dianggap tidak transparan.
“Berkali-kali kami menghadapi protes, bahkan ratusan orang datang karena merasa prosesnya tidak transparan,” ungkapnya.
Menutup pernyataannya, ia mendesak Polri untuk segera melakukan reformasi sistem rekrutmen agar lebih inklusif dan berkeadilan. Hal ini penting agar Polri mendapatkan bibit terbaik yang merepresentasikan seluruh keberagaman wilayah Indonesia.
“Kalau kita ingin mendapatkan yang terbaik, maka sistemnya harus adil. Jangan sampai ada wilayah yang terus-menerus merasa dirugikan,” pungkas Mercy. (*)
