JAKARTA, AFU.ID - Badan Gizi Nasional (BGN) berencana mengubah skema pendanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T karena keterbatasan pembiayaan dari APBN. BGN menyiapkan skema CSR BUMN, hibah luar negeri, hingga dukungan perusahaan yang beroperasi di daerah sasaran untuk membiayai dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Di sisi lain, dapur MBG selama ini disebut menjadi bagian dari pembukaan lapangan kerja di tingkat bawah. Kepala BGN Nanik S. Deyang mengatakan, pihaknya akan mencoba mengurangi penggunaan APBN untuk pembiayaan MBG di wilayah 3T. "Untuk 3T, kami akan mencoba mengurangi tidak menggunakan APBN. Mencoba ya," kata Nanik kepada wartawan, Senin (8/6/2026).
Nanik menyebut pendanaan dapur MBG di wilayah 3T dapat menggunakan CSR BUMN atau hibah luar negeri. Perusahaan yang memiliki kegiatan di daerah setempat juga dibuka untuk ikut membiayai pembangunan dapur. "Kita bisa dibiayai dengan CSR BUMN atau mungkin ada hibah dari luar negeri," ujar Nanik.
Ia juga menyinggung kemungkinan perusahaan besar yang berinvestasi di wilayah sasaran ikut membangun dapur MBG untuk masyarakat sekitar. "Masa sih bikin dapur untuk masyarakat di situ tidak mau?" kata Nanik.
Skema baru itu tidak lepas dari kondisi wilayah 3T. Tidak semua daerah tertinggal memiliki perusahaan besar, kawasan industri, atau basis investasi yang bisa menjadi sumber CSR. Nanik sendiri menyebut BGN akan mencari pola kerja sama untuk wilayah yang belum digarap investor.
"Untuk wilayah-wilayah yang belum digarap oleh investor, kami akan coba kerja samakan," kata Nanik di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026).
Daerah yang memiliki investor dapat lebih mudah diarahkan ke CSR atau dukungan perusahaan setempat, sementara daerah minim investor masih menunggu model kerja sama yang akan disiapkan BGN. Situasi ini membuat skema non-APBN membutuhkan pemetaan wilayah yang rinci.
BGN harus memastikan pembiayaan dapur MBG di daerah 3T tidak bergantung pada ada atau tidaknya perusahaan besar di wilayah tersebut. Jika tidak, wilayah yang secara ekonomi paling lemah justru bisa menghadapi hambatan lebih besar dalam mendapatkan dukungan dapur MBG.
Dapur Baru Ditahan, Lapangan Kerja Ikut Menunggu
Perubahan skema pendanaan itu berjalan bersamaan dengan moratorium pembukaan titik dan dapur baru. BGN mencatat terdapat 27.877 dapur operasional berdasarkan virtual account yang akan ditata ulang. Nanik mengatakan penataan dilakukan untuk melihat apakah dapur yang sudah ada sesuai dengan jumlah penerima manfaat.
"Nah kita hentikan dulu ke situ, kita akan tata. Kita tata apakah dapur ini melayani ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada atau sebetulnya malah kelebihan," ucapnya.
Kebijakan ini membuat pembukaan dapur baru belum dilanjutkan sampai proses pemetaan selesai. BGN juga akan menghitung ulang kebutuhan sebelum memutuskan apakah titik baru perlu dibuka kembali. "Setelah kami menata, baru ya kami hitung apakah perlu kami membuka kembali atau tidak," kata Nanik.
Di titik ini, dampak terhadap tenaga kerja SPPG ikut menjadi pertanyaan. Sebab, dapur MBG tidak hanya menjadi tempat penyediaan makanan, tetapi juga menyerap kepala SPPG, ahli gizi, akuntan, juru masak, tenaga logistik, pengemudi, petugas kebersihan, hingga pemasok pangan lokal.
BGN sebelumnya menyebut satu dapur SPPG yang melayani 3.000 penerima manfaat membutuhkan sekitar 50 orang tenaga kerja. Dengan target 30.000 dapur, program MBG diproyeksikan membuka sekitar 1,5 juta lapangan kerja baru.
Namun, moratorium dapur baru dan perubahan pendanaan di wilayah 3T membuat kepastian pembukaan lapangan kerja baru ikut menunggu hasil penataan. Hingga kini, belum ada penjelasan rinci dari BGN mengenai dampak kebijakan tersebut terhadap tenaga kerja SPPG yang sudah berjalan maupun calon tenaga kerja di dapur baru.
MBG Watch Soroti Anggaran hingga Kualitas Makanan
Sebelumnya, MBG Watch menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG. Dalam artikel berjudul Menangkas Tengkes dengan Makan Bergizi Gratis: Strategis atau Populis?, MBG Watch menyebut implementasi MBG memunculkan persoalan mulai dari anggaran besar, kualitas gizi, hingga kasus keracunan massal di sejumlah sekolah.
MBG Watch mendorong evaluasi dari hulu ke hilir. Aspek yang disorot mencakup anggaran, rantai pasok, pengawasan, dan kualitas makanan. Catatan itu menjadi relevan ketika BGN mulai membuka sumber dana non-APBN. Sebab, CSR BUMN, hibah luar negeri, dan dukungan perusahaan setempat akan masuk ke dalam rantai pendanaan maupun operasional dapur MBG.
Dengan skema tersebut, BGN perlu menjelaskan bagaimana dana CSR dan hibah luar negeri akan diterima, dicatat, diawasi, dan dipertanggungjawabkan. Kejelasan juga dibutuhkan untuk membedakan apakah CSR hanya berasal dari BUMN atau juga perusahaan swasta di wilayah sasaran.
Selain pendanaan, rantai pasok juga menjadi bagian yang harus diperjelas. Dapur MBG membutuhkan bahan pangan, tenaga kerja, pengelolaan distribusi, standar gizi, hingga pengawasan keamanan makanan.
Karena itu, catatan MBG Watch tentang evaluasi anggaran, rantai pasok, pengawasan, dan kualitas makanan menjadi penting dalam membaca arah baru BGN. Terutama ketika program MBG di wilayah 3T mulai diarahkan menggunakan sumber pembiayaan di luar APBN. (FAD)
