Jakarta, AFU.ID — Gelombang demonstrasi mahasiswa terjadi berturut-turut dalam beberapa hari terakhir. Tuntutannya beragam, mulai dari penghentian atau evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), protes kenaikan harga BBM, hingga kritik terhadap tata kelola pemerintahan yang dinilai kurang transparan. Di tengah keriuhan ini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terlihat semakin menunjukkan sikap yang sebelumnya masih ambigu.
Partai berlambang banteng ini semakin vokal mengkritik tata kelola pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Bahkan, mengutip pernyataan BEM Bersatu, PDIP disebut berkontribusi terhadap aksi yang selama ini dilakukan mantan Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto.
PDIP disebut terlibat menyediakan fasilitas kendaraan buat Tiyo, yaitu Toyota Fortuner yang diduga terdaftar atas nama Siti Nuraini, adik Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan tokoh militer dan politik yang pernah terkait dengan tim pemenangan Ganjar Pranowo-PDIP pada Pilpres 2024.
BEM Bersatu melihat indikasi kuat keterlibatan aktor politik praktis, termasuk dugaan fasilitasi logistik yang memperkuat gerakan aksi mahasiswa di berbagai kota. Kehadiran beberapa kader PDIP dalam forum-forum diskusi yang selaras dengan tuntutan mahasiswa, ditambah narasi kritis partai yang mirip dengan isu yang diusung Tiyo, semakin memperkuat spekulasi tersebut.
Meski demikian, PDIP secara tegas membantah tudingan ini sebagai “fitnah yang tidak berdasar” dan “absurd”. Ketua DPP PDIP Said Abdullah dan juru bicara Guntur Romli menekankan bahwa mahasiswa tidak bisa diperintah, serta tidak ada dana atau fasilitasi resmi dari partai. Mereka menilai menghubungkan kepemilikan kendaraan pinjaman dengan afiliasi politik merupakan sesat pikir yang dipaksakan.
Perdebatan mencapai puncak pada 18–19 Juni 2026. Ketua Fraksi PKB DPR Jazilul Fawaid menantang PDIP bersikap tegas: “Kalau oposisi, ya oposisi saja. Jangan abu-abu.” Keesokan harinya, Sekjen Golkar Sarmuji menyusul dengan sindiran halus: “Selama ini entah apa yang diseimbangkan PDIP di luar pemerintahan? Nanti rakyat yang menilai.”
Partai Penyeimbang
Sejak Rakernas PDIP awal 2026, partai ini konsisten mendeklarasikan diri sebagai partai penyeimbang, bukan oposisi frontal maupun bagian dari kabinet. Politikus PDIP Aryo Seno Bagaskoro menjelaskan pilihan ini rasional karena konstitusi Indonesia tidak mengenal oposisi formal. PDIP ingin mendukung program prorakyat sekaligus mengkritik kebijakan yang dianggap melenceng.
Namun, sikap yang ambigu ini sebenarnya sudah terlihat sejak lama. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam pidato penutupan Rakernas PDIP pada 26 Mei 2024 pernah menyatakan bahwa sikap partainya soal berada di dalam atau di luar pemerintahan “harus dihitung secara politik”.
“Loh enak ae kalau menit ini saya ngomong, kan harus dihitung secara politik,” kata Megawati sambil menyinggung banyak pihak yang menantikan sikap politik partainya. “Gue mainin dulu dong,” sambungnya.
Puan Maharani, Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDIP, cenderung “main aman”. Ia kerap tampil dengan nada teduh, mengapresiasi pujian Prabowo terhadap peran PDIP sebagai check and balances, dan menekankan kritik yang konstruktif demi rakyat. Pendekatan ini menciptakan kesan PDIP memainkan politik dua kaki: kritis dari luar, tapi tetap menjaga jalur komunikasi kekuasaan melalui posisinya di parlemen.
Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan, sesuai arahan Megawati Soekarnoputri, partai tidak terlibat dalam demonstrasi. “Mahasiswa tidak bisa diperintah,” tegasnya, sambil menyebut tuduhan itu absurd dan tidak berdasar. Namun, narasi kritis PDIP yang selaras dengan tuntutan mahasiswa membuat spekulasi tetap beredar.
Partai Golkar ikut menanggapi sikap politik PDI-P terhadap pemerintahan yang belakangan disorot oleh elite PKB itu. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Muhamad Sarmuji mengatakan, secara posisi, PDI-P memang tidak bergabung dalam pemerintahan.
Namun, pelaksanaan fungsi penyeimbang adalah persoalan lain. "Yang jelas sampai sekarang PDI-P tidak masuk di pemerintahan. Kalau praktik penyeimbang itu soal lain. Selama ini entah apa yang diseimbangkan? Nanti rakyat yang menilai," ujar Sarmuji, Jumat (19/6).
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting Aditya Perdana menilai sikap PDIP sebagai strategi klasik partai besar yang kalah pilpres: menjaga jarak untuk mengkritik tanpa memikul tanggung jawab eksekutif, sambil mempertahankan akses parlemen. “Ini fleksibel, tapi berisiko terlihat plin-plan di mata publik,” ujarnya. (EER)
