JAKARTA, AFU.ID - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan, Said Abdullah, menegaskan bahwa posisi partainya saat ini sudah sangat jelas, yaitu sebagai partai penyeimbang. Said membantah tudingan bahwa sikap politik partai berlambang banteng moncong putih tersebut bersifat abu-abu.
Menurut Said, pilihan ini merupakan keputusan resmi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan dan tidak bisa disamakan begitu saja dengan peta politik negara-negara Barat. "Kita tidak bisa membandingkan dengan negara-negara Barat yang menjalankan sistem oposisi," ujar Said Abdullah dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (20/6/2026).
Said menjelaskan, instruksi langsung dari Ketua Umum PDI Perjuangan mengamanatkan agar partai bersikap objektif-proporsional. Artinya, jika kinerja dan kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai berdampak baik untuk rakyat, PDIP siap memberikan dukungan penuh hingga tahun 2029. Sebaliknya, jika ada kebijakan yang kurang tepat, PDIP akan memberikan kritik dan pengingat yang konstruktif.
Sebagai penyeimbang, PDIP berkomitmen mendukung agar Presiden Prabowo dapat berkhidmat dengan baik hingga akhir masa jabatan sesuai aturan konstitusi. Langkah ini berbeda dengan sikap oposisi murni.
"Berbeda dengan pilihan jika mengambil sikap oposisi. Oposisi itu kehendak politiknya berlawanan total dengan pemerintahan berkuasa," tambah Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI tersebut.
Said menilai, gerakan oposisi cenderung hanya mengeksploitasi kelemahan pemerintah demi meraih keuntungan elektoral. Lebih lanjut, Said mengklaim, Presiden Prabowo sangat memahami dan menghargai pilihan politik yang ditempuh oleh PDIP. Bahkan, Presiden menganggap sikap kritis yang objektif tersebut sebagai representasi dari "teman yang lebih jujur".
Pernyataan tegas Said Abdullah ini muncul sebagai respons atas kritik dari Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid. Sebelumnya, Jazilul meminta PDIP segera menentukan sikap politik secara transparan—apakah memilih berkoalisi penuh atau resmi menjadi oposisi.
Sentilan PKB tersebut dipicu oleh isu keterlibatan salah satu tokoh kader PDIP, Andi Widjajanto, yang dikabarkan ikut turun ke jalan dalam aksi demonstrasi bersama mahasiswa di Jakarta baru-baru ini.
"Kalau memang ingin berada di luar pemerintahan, silakan. Tetapi jangan bersikap abu-abu. Itu yang saya maksud," tegas Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Jazilul menekankan bahwa partai-partai di barisan koalisi saat ini sedang fokus menjaga soliditas demi menyukseskan program-program kerja yang dijanjikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, kepastian posisi politik sangat penting agar tidak menimbulkan kebingungan di ruang publik.
Mencuatnya isu ini turut memantik tanggapan dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS, M. Kholid. Pihaknya menyatakan sangat menghormati apa pun pilihan politik yang diambil oleh setiap partai, termasuk PDIP.
Menurut Kholid, posisi di dalam maupun di luar pemerintahan memiliki urgensi yang sama besarnya dalam iklim demokrasi. "Jika PDI Perjuangan memilih berada di luar pemerintahan, itu merupakan pilihan yang sah, konstitusional, dan baik juga bagi demokrasi kita karena semakin memperkuat fungsi checks and balances di parlemen," ungkap Kholid seperti dikutip Detik.com, Sabtu (20/6/2026).
Kholid juga merefleksikan dinamika politik partainya sendiri. Ia menyebut PKS memiliki pengalaman panjang berada di luar pemerintahan selama 10 tahun pada masa kepemimpinan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, di mana kala itu PDIP bertindak sebagai partai penguasa. "Dan sekarang ini, kami memilih untuk berada di dalam pemerintahan, mendukung keberhasilan pemerintahan Presiden Prabowo," pungkas Kholid.
MAR
