Jakarta, AFU ID — Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, mengkritisi sikap Ketua DPR RI Puan Maharani yang dinilai kurang tegas dan menimbulkan ambiguitas di tengah polemik politik nasional.
Doli menyoroti posisi Puan sebagai Ketua DPR sekaligus kader PDIP yang partainya memilih berada di luar pemerintahan. Menurutnya, sikap Puan yang cenderung "diam" dan "main aman" justru membuat publik sulit membaca arah politik PDIP.
"Dibilang tidak aktif ada, tapi yang sering komunikasi ke mana-mana kan wakilnya. Itu kan simbolnya, karena dia pemenang pemilu," ujar Doli dalam wawancara eksklusif dengan AFU ID di Jakarta, Senin (22/6/2026).
Pernyataan ini merujuk pada realitas bahwa Puan adalah Ketua DPR yang berasal dari partai pemenang pemilu legislatif. Namun dalam praktiknya, ia dinilai kurang terlihat dalam komunikasi politik dibandingkan para wakil ketua DPR dari partai koalisi. Doli menilai bahwa sikap Puan yang cenderung "diam" ini menimbulkan ambiguitas dan pertanyaan dari berbagai pihak.
"Kan simbolnya, karena dia pemenang pemilu," tegas Doli, menggarisbawahi bahwa sebagai pemimpin parlemen yang representatif, seharusnya Puan menunjukkan peran yang lebih jelas dan terukur.
Doli menambahkan bahwa diamnya Ketua DPR bisa dimaknai dalam dua cara. "Dalam posisi menegaskan di luar pemerintahan, atau dikategori membiaskan," jelasnya.
Ia mendorong PDIP untuk menegaskan sikap dan memfungsikan kelompoknya di DPR sebagai kelompok yang kritis. "Sekarang tegaskan saja PDIP, fungsikan di DPR itu kelompok yang kritis itu," ujarnya.
Pertanyaan Doli ini sekaligus menyindir posisi Puan yang berada di persimpangan. Sebagai Ketua DPR, ia memiliki wewenang dan tanggung jawab institusional sebagai pimpinan parlemen. Namun sebagai kader PDIP yang berada di luar kabinet, ia juga memiliki kepentingan partai yang memilih menjadi "penyeimbang". Ketidakjelasan ini, menurut Doli, membuat publik sulit membaca arah politik PDIP.
Doli juga menekankan bahwa PDIP seharusnya bersikap konsisten. Menurutnya, partai berlambang banteng itu telah berkali-kali menyatakan di semua level, bahkan di kongres, bahwa mereka berada di luar pemerintahan. Sikap itu dinilai sudah jelas dan seharusnya dipertahankan.
"Menurut saya itu clear," ujarnya. "Harusnya memang sikap PDIP itu clear saja, kalau ada di luar pemerintahan, kalau ada kebijakan yang bagus ya didukung. Kalau tidak tepat ya tidak tepat."
Doli juga mengingatkan bahwa jika PDIP tiba-tiba berubah sikap dan masuk ke pemerintahan di tengah jalan, hal itu akan dinilai sebagai sikap yang tidak serius oleh rakyat.
"Udah satu setengah jalan," tegas Doli, mengisyaratkan bahwa tidak ada momentum lagi bagi PDIP untuk bergabung ke dalam koalisi.
Mengenai program Makan Bergizi Gratis yang menjadi sorotan, Doli menegaskan bahwa ide dasarnya berasal dari Presiden Prabowo. "Dia salah satu presiden itu selain punya keinginan punya kemampuan, ini tukang baca dan menulis. Mazhabnya clear, sosialisme, makanya programnya buat rakyat: sekolah rakyat, MBG, niatnya baik," katanya.
Namun Doli mengakui adanya masalah di lapangan. "Kalau ada problem di lapangan, satu mungkin ini baru pertama, tambah membuat menyimpang niat baik presiden tidak diteruskan oleh pelaksana di lapangan."
"Yang tidak boleh adalah, pandangan publik itu ditunggangi untuk mengganggu pemerintahan," tegas Doli. "Atas nama rakyat, malah merugikan rakyat. Ini soal APBN." (EER)
