JAKARTA, AFU.ID — Fenomena sekolah negeri yang kekurangan murid baru mulai bermunculan di berbagai daerah pada pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027. Dari Solo, Semarang, hingga Gunungkidul, ratusan bangku kelas tidak lagi terisi penuh. Bahkan, sejumlah sekolah sama sekali gagal mendapatkan peserta didik baru. Kondisi tersebut menjadi sinyal perubahan yang mulai dihadapi dunia pendidikan dasar, seiring menurunnya jumlah anak usia sekolah dan bergesernya preferensi masyarakat dalam memilih sekolah.
Fenomena Bangku Kosong di Sejumlah Daerah
Kondisi itu tidak hanya terjadi di satu wilayah. Di Kota Solo, Dinas Pendidikan mencatat sedikitnya delapan SD negeri mengalami kekurangan murid setelah pelaksanaan SPMB. Pemerintah Kota Solo pun mulai menyiapkan sejumlah langkah pembenahan, mulai dari peningkatan kualitas guru, perbaikan sarana dan prasarana, hingga mengajak masyarakat kembali mempercayakan pendidikan anak di sekolah negeri.
Situasi serupa juga terjadi di Kota Semarang. Sejumlah SD negeri hanya memperoleh kurang dari 10 pendaftar pada gelombang pertama SPMB sehingga pemerintah membuka pendaftaran lanjutan bagi sekolah yang belum memenuhi kuota. Pemerintah daerah memetakan perubahan pola permukiman sebagai salah satu penyebab utama. Banyak keluarga muda kini menetap di kawasan pinggiran kota, sementara jumlah anak usia sekolah di wilayah pusat kota terus menurun. Fenomena serupa bahkan mulai terlihat di jenjang pendidikan menengah, salah satunya di SMAN 7 Lubuklinggau, Sumatera Selatan, yang hanya memperoleh belasan peserta didik baru.
Gunungkidul Catat Krisis Murid Terparah
Potret paling mencolok terjadi di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dinas Pendidikan setempat mencatat sebanyak 13 SD negeri dan swasta tidak memperoleh satu pun murid baru, sedangkan 427 sekolah lainnya belum mampu memenuhi kuota penerimaan siswa pada pelaksanaan SPMB Minggu (14/6/2026).
Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Gunungkidul Asbani mengatakan sebagian sekolah yang tidak memperoleh murid memang telah masuk dalam program regrouping atau penggabungan sekolah sehingga tidak lagi membuka penerimaan peserta didik baru. "Ada 13 SD yang tidak mendapat murid dalam SPMB di tahun ini," kata Asbani. Ia menjelaskan sekolah-sekolah tersebut akan tetap beroperasi hingga seluruh siswa yang masih belajar menyelesaikan pendidikannya. "Agar bisa diregruping sehingga menunggu sampai siswa yang ada lulus semua," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Gunungkidul Nunuk Setyowati menilai banyaknya sekolah yang kekurangan murid merupakan dampak dari ketimpangan antara daya tampung sekolah dan jumlah calon peserta didik. Dari total kapasitas 13.804 kursi yang tersedia, hanya 6.731 anak yang diterima pada SPMB tahun ini. "Kalau ada sekolah yang kekurangan murid merupakan hal yang wajar karena memang kuotanya lebih banyak ketimbang calon murid baru," kata Nunuk.
Data tersebut menunjukkan hanya 36 dari total 463 SD di Gunungkidul yang mampu memenuhi kuota ideal rombongan belajar dengan sedikitnya 20 siswa per kelas. Sisanya harus memulai tahun ajaran baru dengan jumlah murid jauh di bawah kapasitas. Fenomena ini menjadi gambaran persoalan kekurangan murid bukan lagi terjadi di satu sekolah atau satu daerah, melainkan mulai menjadi tantangan yang dihadapi sekolah negeri di berbagai wilayah Indonesia. (RAI)
