KNPB Gelar Aksi Suarakan Penolakan Militerisme dan Penyelesaian Krisis Kemanusiaan di Sejumlah Wilayah di Papua

JAKARTA, AFU.ID - Gelombang aksi demonstrasi yang digalang oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menyuarakan penolakan militerisme, krisis kemanusiaan, dan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berlangsung di sejumlah wilayah Papua pada Senin (3/8/2026). Aksi massa yang digelar secara serentak di Jayapura, Mimika, Nabire, hingga Sentani tersebut diwarnai berbagai dinamika, mulai dari pergerakan damai, benturan aspirasi, hingga pembubaran oleh aparat keamanan.

Di kawasan Lingkaran Abepura, sempat terjadi ketegangan karena berkumpulnya dua kelompok massa dengan fokus aspirasi yang saling bertolak belakang. Di kawasan itu, massa KNPB yang hadir mengenakan atribut loreng dan membawa bendera merah, berorasi menyoroti isu darurat militer serta penanganan dugaan pelanggaran HAM di Tanah Papua.

Di sisi lainnya, Kelompok dari Dewan Presidium Pengurus Wilayah Presidium Pemuda Adat Tabi Kota Jayapura hadir mengenakan kaos putih. Mereka menuntut pengungkapan kasus kekerasan di Yahukimo yang menewaskan tiga warga sipil dan mendesak Komnas HAM untuk mengusut tuntas pembunuhan tersebut. Situasi ini membuat dua kelompok terlihat bersitegang dan saling sahut sahutan dalam orasi apalagi jarak dua kelompok hanya beberapa meter.

Sementara, di Kota Timika, Kabupaten Mimika, ratusan massa KNPB Wilayah Mimika menggelar aksi damai menuju Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (DPRK) Mimika. Massa aksi yang terdiri dari kaum laki-laki, perempuan, hingga orang tua memikul sebuah Salib Merah, membawa bendera KNPB, serta mengenakan pakaian adat dan noken.

Ketua KNPB Wilayah Mimika Yanto Awerkion menegaskan, Salib Merah diusung sebagai simbol iman serta penolakan terhadap kekerasan dan ketidakadilan. "Kami memikul salib Yesus sebagai tanda bahwa rakyat Papua sedang disalibkan oleh ketidakadilan. Kami datang dengan damai untuk menyampaikan manifesto rakyat. Kami tidak membawa senjata, kami hanya membawa iman dan suara kebenaran," ujar Yanto Awerkion.

Massa secara tertib menyampaikan "Manifesto Hak Rakyat Papua" yang diterima langsung oleh perwakilan anggota DPRK Mimika. Poin utama manifesto tersebut meliputi desakan penghentian operasi militer di wilayah pemukiman sipil dan penarikan pasukan non-organik, dan pembentukan tim pencari fakta independen untuk pengusutan kasus pelanggaran HAM.

Massa juga menuntut pemenuhan hak-hak pengungsi internal akibat konflik bersenjata dan penolakan perampasan tanah adat, kriminalisasi warga sipil, dan investasi yang dianggap merugikan Orang Asli Papua (OAP). Perwakilan DPRK Mimika menyambut baik aksi tertib tersebut dan berjanji akan meneruskan aspirasi massa ke pimpinan dewan serta lembaga tingkat nasional.

Di Kabupaten Nabire, anggota KNPB Nabire Ando Douw menyoroti terus bertambahnya jumlah pengungsi internal akibat konflik bersenjata yang kini diperkirakan mencapai lebih dari 124 ribu jiwa, serta dampak investasi terhadap lingkungan di Papua. Ia meminta kepolisian tidak memandang KNPB sebagai lawan, melainkan sebagai wadah penyambung suara masyarakat.

Berbeda dengan aksi di Mimika, aparat gabungan TNI-Polri mengambil tindakan tegas membubarkan massa aksi KNPB yang berusaha melakukan longmarch di wilayah Kota Sentani, Kabupaten Jayapura. Kapolres Jayapura, AKBP Dionisius V.D.P Helan, mengonfirmasi bahwa penindakan preventif dilakukan di sekitar enam titik pengerahan massa, antara lain di Doyo, BTN Sosial, Pasar Baru, BTN Matoa, Pos Tujuh Sentani, hingga Toladan.

"Pada dasarnya kami menghormati hak mereka untuk menyampaikan pendapat di muka umum, namun massa ini berupaya melakukan longmarch yang akan mengganggu ketertiban umum sehingga kami melakukan langkah preventif untuk membubarkan mereka," kata AKBP Dionisius V.D.P Helan.

Kapolres menambahkan, tindakan cepat diambil guna mengantisipasi potensi provokasi dari pihak luar. Pembubaran berlangsung aman tanpa adanya korban luka maupun korban jiwa dari pihak massa pendemo, warga, maupun petugas.

Sebelumnya, Ketua KNPB Agus Kossay menyatakan, aksi ini digelar guna mendorong perhatian pemerintah pusat terhadap penanganan pengungsi sipil yang terdampak konflik bersenjata antara aparat keamanan dan kelompok TPNPB-OPM. Seluruh jajaran Polres Jayapura tetap disiagakan untuk mengantisipasi aksi susulan hingga pertengahan Agustus.

MAR