JAKARTA, AFU.ID - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, percaya diri pertumbuhan ekonomi Indonesia, mencapai angka di atas 5,5 persen secara tahunan pada semester pertama tahun ini. "“Triwulan I mungkin akan tumbuh 5,5 persen ke atas. Triwulan kedua juga seperti itu,” kata Purbaya, seperti dikutip Kompas.com, Senin (27/4/2026).
Pemerintah, kata Purbaya, telah mengambil langkah-langkah untuk membangun fondasi perekonomian yang kuat agar bisa mencetak pertumbuhan yang terus terakselerasi. Salah satunya adalah dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Purbaya yakin kehadiran satgas tersebut mampu memperkuat kinerja ekonomi ke depannya. Di saat yang bersamaan, kata Purbaya, pihaknya juga membenahi performa Kementerian Keuangan untuk memastikan otoritas fiskal mampu berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi.
Reformasi organisasi itu utamanya difokuskan pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). "Langkah reformasi ini berdampak positif pada kinerja pungutan pajak, tercermin penerimaan pajak tumbuh 20,7 persen pada Maret 2026," jelasnya.
Keyakinan Purbaya ini memang cukup berdasar. Pasalnya di tengah tantangan ekonomi global akibat ketidakstabilian geopolitik, khususnya di kawasan Teluk, ekonomi Indonesia, khususnya di sektor riil justru tumbuh. Salah satunya ditopang konsumsi rumah tangga.
Di ketahui, konsumsi rumah tangga Indonesia di akhir 2025 dan awal 2026 tumbuh kuat sekitar 5,11% yoy. Sektor ini tetap menjadi penopang utama (>50%) PDB. Peningkatan ini didorong oleh sektor transportasi, komunikasi, serta aktivitas wisata dan restoran.
Faktor berikutnya adalah realisasi stimulus ekonomi yang mencapai Rp 809 triliun. Program ini memberikan bantalan kuat bagi daya beli masyarakat dan sektor produktif. Kemudian juga adanya kenaikan kinerja investasi yang melampaui target. Realisasi investasi pada Kuartal I-2026 tercatat mencapai Rp 498,8 triliun, menunjukkan kepercayaan investor tetap tinggi meski ada risiko global.
Di sisi lain, Indonesia cukup memiliki resiliensi eksternal. Cadangan devisa tetap kuat (US$ 148,2 miliar) dan neraca perdagangan mencatat surplus selama 70 bulan berturut-turut hingga April 2026.
Meski begitu, ke depan Indonesia memang tetap akan menghadapi tantangan berat.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memaparkan, ada tiga tantangan yang mesti dihadapi Indonesia. Tantangan ini berkaitan dengan dinamika geopolitik yang msih labil.
"Tekanan tidak hanya berasal dari kebijakan tarif Amerika Serikat. Dinamika geopolitik, terutama di Timur Tengah, ikut memperburuk situasi," ujar Perry, seperti dilansir Kompas.com, Senin (27/4/2026).
Kondisi ini, ujar dia, berdampak pada harga komoditas. Suku bunga global juga bertahan di level tinggi. Dampak lain terlihat pada aliran modal. Negara berkembang menghadapi tekanan keluar dana, termasuk Indonesia.
Tantangan pertama kata Perry, berkaitan dengan kepercayaan pelaku usaha. Aliran pembiayaan perlu diarahkan ke proyek prioritas nasional. Langkah ini penting untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan.
Tantangan kedua menyasar penguatan mesin ekonomi domestik. Konsumsi harus tetap terjaga. "Investasi juga perlu ditingkatkan untuk mendukung program prioritas pemerintah. Kapasitas pembiayaan menjadi faktor penting dalam proses ini," jelasnya.
Tantangan ketiga terkait implementasi kebijakan. Kebijakan harus berjalan efektif hingga ke dunia usaha dan perbankan. "Saat ini kita berada dalam situasi yang tidak mudah. Dunia sering dikatakan tidak baik-baik saja dan bahkan semakin tidak pasti. Kita tidak hanya menghadapi perlambatan tetapi juga dengan ketidakpastian yang tinggi dan terus berlanjut," tambah Perry.
Tekanan global menuntut penguatan ketahanan eksternal. Koordinasi dengan pemerintah dan regulator menjadi kunci menjaga stabilitas. Perry menekankan pentingnya memperkuat ekonomi domestik. Dia menjelaskan, permintaan dalam negeri juga perlu dijaga sebagai penopang utama pertumbuhan. Ia memaparkan tiga tantangan utama yang perlu segera direspons.
Efektivitas juga harus dirasakan masyarakat luas. "Kita memiliki rangka kebijakan yang kuat dan itulah yang harus kita tingkatkan termasuk juga kebijakan hilirisasi dan industrialisasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi," tuturnya.
Terkait pertumbuhan ekonomi, Purbaya mengakui, meski realistis, namun capaian ini rentan jika ika harga minyak dunia terus meroket akibat konflik Timur Tengah. Pemerintah sendiri menyiapkan APBN sebagai "shock absorber" peredam kejutm melalui subsidi energi yang tepat sasaran.
Menkeu menegaskan bahwa meskipun harga minyak mentah dunia (Brent) sempat menembus level US$100 per barel akibat eskalasi konflik di Timur Tengah, APBN tetap menjadi instrumen untuk menahan tekanan agar harga energi domestik (seperti Pertalite) tidak langsung naik dan membebani masyarakat.
Indonesia sendiri memang dinilai memiliki daya tahan eknomi yang besar, yaitu pada pasar domestik yang besar, sehingga tidak terlalu bergantung pada ekspor yang sedang melemah. Hal ini terlihat dari indikator PMI Manufaktur Indonesia yang tetap di atas level ekspansif (50). Ini menunjukkan aktivitas produksi masih bergairah, didorong oleh program-program strategis pemerintah seperti hilirisasi dan proyek infrastruktur berkelanjutan.
MAR
