JAKARTA, AFU.ID — Rusaknya independensi pers digital seketika memicu gelombang perlawanan massal usai deretan platform menolak mentah-mentah klaim kemitraan penyebaran informasi dengan pemerintah pusat.
"Murni berjalan secara independen," tegas Redaksi Narasi menolak intervensi.
Penolakan tersebut secara analitis disampaikan Narasi Newsroom yang membantah klaim Kepala Bakom, sekaligus menegaskan operasional keredaksian mereka tidak tergabung dalam Indonesia New Media Forum (INMF) dan tetap tunduk pada Kode Etik Jurnalistik.
"Kaga hadir dan kaga ngarti," bantah akun Bapak-bapak ID dalam keterangan resminya pada Kamis (7/5/2026).
Reaksi keterkejutan serupa juga meledak dari Bapak-bapak ID yang merasa dicatut, disusul bantahan tajam dari platform Ngomongin Uang yang melabeli status mitra pemerintah tersebut sebagai kebohongan.
"Informasi tersebut sepenuhnya tidak benar," luruskan manajemen Ngomongin Uang dalam keterangan resminya, Rabu (6/5/2026).
Eskalasi perlawanan digital ini semakin memanas ketika entitas Seekhustle di platform X serta NKSTHI secara terbuka menolak terafiliasi sebagai corong Istana melalui program kementerian mana pun.
"Tidak ada intervensi arah editorial," tolak Seekhustle mengunci independensinya.
Merespons blunder masif pencatutan nama tersebut, Komite INMF selaku inisiator langsung mengklarifikasi bahwa pertemuan pada Selasa (5/5) lalu tak lebih dari pertukaran perspektif.
"Tidak ada komitmen maupun kontrak," rilis perwakilan kelembagaan INMF.
Forum itu memastikan bahwa pengelola media baru yang hadir saat itu murni mewakili entitasnya masing-masing, bukan mengatasnamakan konsorsium untuk menjadi alat propaganda informasi negara.
"Hanya sekadar permohonan audiensi biasa," dalih mereka meluruskan miskomunikasi.
Terpojok oleh rentetan bantahan terbuka tersebut, Plt Deputi Bidang Kemitraan Bakom RI Kurnia Ramadhana akhirnya turun tangan pada Jumat (8/5) demi meredam spekulasi manuver pengendalian opini.
"Tidak ada kontrak yang mengikat," dalih Kurnia merespons polemik.
Kurnia beralibi absennya dokumen kerja sama itu membuktikan nihilnya upaya pemerintah memobilisasi redaksi media alternatif, dan menyebut pertemuan itu murni ruang komunikasi semata.
"Tidak untuk mendukung pemerintah," tepisnya menolak isu setir opini. (NAD)
