Poin Kerja Sama Pertahanan RI-Jepang, Kemenhan Bantah Beli Alutsista

JAKARTA - AFU.ID, Kerja sama pertahanan antara Indonesia dengan Jepang dalam Defence Cooperation Arrangement (DCA) membuahkan sejumlah kesepakatan strategis, Senin (4/5/2026).

Kerja sama tersebut mencakup peningkatan pertukaran personil, pendidikan dan penelitian, latihan bersama, kerja sama keamanan maritim, serta kerja sama penanggulangan bencana.

Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Setjen Kemenhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait mengatakan, DCA juga membuka ruang kerja sama di bidang peralatan pertahanan dan teknologi, yang akan dikembangkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan nasional masing-masing negara.

“Kerja sama ini merupakan langkah strategis yang sangat berdampak pada peningkatan kualitas pertahanan Indonesia,” katanya, Selasa (5/5/2026).

Indonesia berharap menerima transfer teknologi pertahanan dari Jepang, serta meningkatkan kualitas pendidikan militer serta meningkatkan kualitas industri pertahanan.

Rico melanjutkan, ke depan Kementerian Pertahanan akan mengimplementasikan poin kerja sama itu dalam bentuk kegiatan-kegiatan militer.

Dia berharap kerja sama ini dapat terjalin dengan baik sehingga pertahanan kedua negara bisa semakin kuat dan saling menguntungkan satu sama lain.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi menandatangani DCA di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Senin (4/5).

Penandatanganan itu dilakukan setelah kedua belah pihak mendiskusikan ragam poin kerja sama di aula Bhineka Tunggal Ika, kantor Kementerian Pertahanan.

Terkait isu pembelian alutsista dari Jepang, Rico menyebut poin pembelian alutsista tidak termasuk dalam cakupan DCA. Tetapi itu tidak menutup kemungkinan potensi kerja sama pengadaan alutsista.

"Belum ada kesepakatan spesifik terkait pengadaan tertentu," katanya.

Dia memastikan seluruh bentuk kerja sama harus mempertimbangkan kepentingan Indonesia. Seluruh potensi kerja sama tetap mengedepankan amanah konstitusi, kepentingan nasional, serta kontribusi terhadap stabilitas kawasan. (ANT/EER)