JAKARTA, AFU.ID — China menjatuhkan sanksi terhadap Menteri Pertahanan Filipina, Gilberto Teodoro Junior, beserta keluarganya dengan melarang mereka memasuki wilayah China, termasuk Hong Kong dan Makau. Langkah tersebut diambil setelah Beijing menuduh Teodoro berulang kali melontarkan pernyataan yang merugikan kepentingan China dan memperburuk hubungan bilateral kedua negara.
Selain larangan masuk, pemerintah China juga melarang organisasi maupun individu di negaranya melakukan transaksi bisnis, kerja sama, atau aktivitas lain yang melibatkan Teodoro dan anggota keluarganya.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, mengatakan Teodoro merupakan salah satu tokoh Filipina yang paling vokal menentang Beijing. Menurutnya, sikap tersebut telah mengganggu upaya memperbaiki hubungan China dan Filipina.
Berdasarkan pengumuman resmi Kementerian Luar Negeri China, sanksi dijatuhkan karena Teodoro dinilai berulang kali menyampaikan pernyataan yang tidak bertanggung jawab terkait China. Beijing juga menuduhnya merusak kepentingan sah China dan menyabotase hubungan kedua negara.
"Perilakunya yang sembrono akan menjadi bumerang dan kepentingan Filipina serta seluruh rakyatnya yang akan menanggung akibatnya," kata Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing, Jumat (13/6/2026).
China menilai retorika dan tindakan Teodoro justru memperuncing perselisihan yang selama ini terjadi antara kedua negara. Beijing juga menuding kritik yang disampaikan Teodoro lebih didorong kepentingan politik pribadi daripada kepentingan nasional Filipina.
Hubungan China dan Filipina dalam beberapa tahun terakhir memang diwarnai ketegangan, terutama terkait sengketa wilayah di Laut China Selatan. Teodoro dikenal sebagai salah satu pejabat Filipina yang paling keras mengkritik klaim teritorial Beijing di kawasan tersebut.
Menanggapi sanksi itu, pemerintah Filipina menyatakan langkah China merupakan hak prerogatif Beijing. Namun Manila menilai kebijakan tersebut sebagai tindakan yang tidak bersahabat dan berpotensi memperumit hubungan bilateral.
"Langkah-langkah tersebut tidak berkontribusi pada pembangunan kepercayaan timbal balik, pengelolaan perbedaan secara bertanggung jawab, atau menciptakan kondisi yang diperlukan untuk keterlibatan konstruktif antara kedua negara kita," kata pemerintah Filipina.
Teodoro sendiri menegaskan tidak akan mengubah sikapnya terhadap China. Ia menyebut sanksi tersebut justru menunjukkan bagaimana Beijing memperlakukan pihak-pihak yang mengkritik kebijakannya.
Sejak ditunjuk Presiden Ferdinand Marcos Jr. sebagai Menteri Pertahanan pada 2023, Teodoro aktif memperkuat kerja sama pertahanan Filipina dengan Amerika Serikat dan sejumlah negara sekutu lainnya. Ia juga menjadi salah satu tokoh yang mendorong peningkatan kerja sama keamanan dengan Jepang, Prancis, Kanada, dan Selandia Baru sebagai bagian dari strategi menghadapi tekanan China di kawasan. (ANT/RAI)
