AFU.ID, SAMARINDA - Aktivis sosial politik, Irma Natalia Hutabarat memberi catatan kritis dan mendalam terkait pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Ia menyampaikannya ketika menjadi narasumber dalam Roundtable Discussion (RTD) Nagara Institute-AFU (Akbar Faizal Uncensored) di Universitas Mulawarman (Unmul), Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Giat yang bertajuk ‘Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Era Ekonomi Baru’ tersebut berlangsung pada Selasa, 10 Februari 2026.
Irma menegaskan, Danantara memiliki tanggung jawab moral untuk tidak memperburuk skor Corruption Perception Index (CPI) Indonesia yang kini masih berada di angka mengkhawatirkan, yakni 34 dari skala 100.
Sosok yang menjadi salah satu inisiator pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini menyoroti angka tersebut yang ibaratnya sebagai ‘rapor merah’.
Ia pun berharap, kehadiran entitas yang menjadi superholding yang melebur seluruh aset strategis negara tidak meningkatkan risiko terjadinya organized crime dan abuse of power.
Karena itu, Irma menekankan organized crime dan abuse of power bisa ditekan atau bahkan hilang apabila dibentengi dengan sistem transparansi tingkat tinggi.
“Kita harus belajar dari kesalahan masa lalu, BUMN kita sering rugi dan rentan korupsi karena sistem yang lemah dan intervensi politik,” ungkap Irma Natalia Hutabarat.
“Danantara adalah entitas besar dengan tanggung jawab yang juga besar, jangan sampai ada celah impunitas hanya karena dianggap bukan lagi pengguna APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, red),” katanya lagi.
“Tapi argumentasi saya adalah yang dikelola kan aset negara, seluruh perusahaan-perusahaan BUMN itu adalah aset negara, berarti ada kepentingan negara di situ,” sambungnya.
Irma Hutabarat lantas secara spesifik membedah perbandingan tiga model pengelolaan investasi di Asia Tenggara, yaitu Temasek (Singapura), Khazanah (Malaysia), dan Danantara (Indonesia).
Berdasarkan indikator model kelembagaan, Temasek merupakan perusahaan investasi komersial yang sangat independen, adapun Khazanah dan Danantara sama persis lantaran menjadi mengelola investasi yang sarat kepentingan politik.
“Lalu (indikator perbandingan, red) status hukumnya, di Temasek diatur undang-undang perusahaan sebagai private entity, jadi dianggap seperti suatu perusahaan komersial biasa,” tuturnya.
“Kalau Khazanah di bawah Menteri Keuangan yang diperbadankan, di Indonesia adalah badan pengelola khusus di bawah Presiden, makanya disebut superholding karena bosnya adalah Presiden,” tambahnya.
Indikator ketiga adalah tujuan utama, jelas Irma Hutabarat, Temasek dan Khazanah bertugas memaksimalkan nilai jangka panjang, berbeda dengan Danantara yang mengonsolidasikan aset BUMN untuk bersaing secara global.
Ia lantas menjelaskan transparansi menjadi aspek perbandingan kelima yang sangat vital dalam keberhasilan menggaet investasi global.
“Transparansi di Temasek itu sangat tinggi, ada laporan tahunan yang sangat detail dan ada audit global, ini penting karena kalau audit internal itu kredibilitas atau akuntabilitasnya masih bisa dipertanyakan, tapi kalau secara fair dilakukan oleh institusi global, maka kepercayaan dari global investment juga akan meningkat,” ujarnya.
“Di Khazanah itu (tingkat transparansinya, red) menengah, nah karena pernah mengalami masalah, maka sekarang diperketat auditnya,” kata Irma lagi.
“Kita bisa belajar dari situ karena masih belum menemukan formasi yang tepat, jadi untuk membuat Danantara menjadi berhasil, syarat yang mutlak itu adalah transparansi tingkat tinggi dan komitmen, bukan hanya internal saja agar publik juga bisa mengakses, serta auditor global bisa mengaudit, sehingga bisa menimbulkan kepercayaan yang lebih besar di investasi global,” lanjutnya.
Indikator perbandingan kelima antara Temasek, Khazanah, dan Danantara yang Irma Hutabarat sajikan adalah intervensi politik.
Ia menyebut, tak ada intervensi politik dari pemerintah Singapura kepada Temasek karena memang beroperasi sebagai perusahaan swasta yang komersial.
“Tidak perlu mendengarkan menteri maupun presiden, direksinya itu punya wewenang penuh untuk mengambil keputusan berdasarkan kepentingan perusahaan, asalkan prosesnya bisa dipertanggungjawabkan,” paparnya.
“Karena ketika intervensi politik itu diperbolehkan, maka itu adalah resep untuk sebuah kehancuran, BUMN kan rusak karena banyak intervensi politik maupun titipan,” imbuhnya.
“Makanya kita tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama pada Danantara, ada potensi (intervensi politik, red) yang tinggi, itu merupakan risiko utama yang harus dimitigasi supaya tidak terjadi,” katanya lagi.
Indikator keenam alias terakhir adalah kepatuhan global, yang mana Temasek dan Khazanah berpegang teguh kepada Santiago Principal, adapun Danantara ditargetkan untuk mengadopsi standar global, yaitu Sovereign Wealth Fund (SWF).
“Tapi, kunci dari (indikator perbandingan, red) itu semua adalah bagaimana memegang teguh transparansi dan tahu bahwa risiko yang sangat besar akan kita tanggung apabila tidak melakukan mitigasi,” ucap Irma Natalia Hutabarat.
“Danantara ini bisa menjadi hebat kalau mengambil pelajaran dari Temasek dan bagaimana gagalnya (Khazanah, red) Malaysia,” pungkasnya.
Seluruh jalannya RTD Nagara Institute-AFU tayang secara eksklusif (live streaming) melalui kanal YouTube @AkbarFaizalUncensored atau dengan mengunjungi tautan berikut agar masyarakat dapat mengakses dan mengikuti jalannya forum.
