Gugat Dewas BPJS, Duit Rakyat 1.000 Triliun Jadi Taruhannya

JAKARTA, AFU.ID - Panggung Akbar Faizal Uncensored kembali panas. Kali ini bukan sekadar debat wacana, melainkan gugatan serius terhadap proses seleksi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS. Duit rakyat disebut-sebut jadi pertaruhan: hampir Rp1.000 triliun dana publik yang dikelola dua raksasa jaminan sosial, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Host forum itu, Akbar Faizal, membuka diskusi dengan nada tajam. Jabatan, katanya, adalah mandat. Kemuliaannya justru diuji saat seseorang mengurus hajat hidup orang banyak. Maka jabatan publik harus diraih secara elegan, bukan dengan celah kepentingan.

Datang dua tamu: Abdul Gofur, peserta seleksi calon Dewas BPJS Kesehatan yang menggugat hasil pansel, dan Timboel Siregar dari BPJS Watch. Gugatan itu tak lagi sebatas opini; sudah berproses di PTUN Jakarta.

Abdul Gofur menegaskan, gugatannya bukan soal kalah-menang pribadi. Ia mempersoalkan dugaan konflik kepentingan dalam proses seleksi. Salah satu syarat administrasi, katanya, adalah tidak terafiliasi partai politik. Namun ia menduga ada nama-nama yang masih tercatat sebagai pengurus partai tetapi lolos tahapan administrasi hingga wawancara.

Nama yang disebut di forum antara lain Lula Kamal—yang dipersoalkan terkait dugaan afiliasi politik—serta beberapa kandidat dari unsur pekerja dan pemberi kerja. Dalam struktur Dewas BPJS, komposisi memang diisi perwakilan pekerja, pemberi kerja, dan pemerintah.

Proses seleksi sendiri berlangsung sejak Oktober tahun lalu. Nama-nama yang lolos telah melalui Komisi IX DPR dan diserahkan kepada Presiden untuk pelantikan, meski belum resmi dilantik. Gugatan diajukan dengan harapan proses dihentikan sementara sampai ada putusan hukum.

Diskusi mengerucut pada satu hal: jika benar ada pelanggaran administratif atau konflik kepentingan, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar kursi Dewas. BPJS mengelola dana jaminan sosial dalam skala raksasa, menyangkut kesehatan dan perlindungan kerja jutaan warga.

Di forum itu, Akbar Faizal mengingatkan, podcast bukan ruang pembenaran kepentingan pribadi. Jika menggugat, harus siap menyebut nama dan data. Publik berhak tahu, tetapi tudingan juga harus berbasis bukti.

Gugatan kini berjalan di jalur hukum. Sementara itu, publik menunggu: apakah proses seleksi akan tetap mulus hingga pelantikan, atau justru tersandung sengketa administratif? Di balik kursi Dewas, ada angka triliunan dan nasib jutaan peserta. Dan seperti biasa, yang paling keras bersuara adalah pertanyaan lama: jabatan ini untuk siapa? (bs)