AFU.ID - Sebuah judul yang provokatif—“Pesta Babi”—membuka percakapan panjang di kanal Akbar Faizal Uncensored. Bukan sekadar film dokumenter, melainkan narasi yang ditawarkan sebagai pintu masuk untuk membaca ulang relasi kuasa, bisnis, dan operasi keamanan di Papua. Dalam diskusi itu, jurnalis investigasi Dandhy Dwi Laksono memaparkan sudut pandang yang tidak biasa: bahwa konflik yang tampak di permukaan bisa jadi menyimpan lapisan kepentingan yang lebih dalam.
Percakapan bergulir dari kritik global terhadap industri sawit Indonesia hingga pertanyaan mendasar: apakah pendekatan keamanan di Papua semata untuk meredam separatisme, atau ada agenda ekonomi yang turut bermain? Dandhy menyebut, film “Pesta Babi” mencoba membongkar dugaan keterlibatan “konglomerat hitam” dalam lanskap konflik—sebuah istilah yang merujuk pada kekuatan ekonomi besar yang bekerja di balik layar, memanfaatkan situasi untuk kepentingan bisnis.
Di ruang podcast yang santai namun sarat muatan politik itu, Akbar Faizal menggarisbawahi pentingnya medium visual sebagai alat kritik. Menurut Dandhy, gambar dan film dokumenter memiliki kekuatan yang kerap melampaui teks—ia bisa memotret realitas tanpa banyak distorsi. Namun di era kecerdasan buatan, kepercayaan terhadap visual mulai tergerus. Publik kini tidak hanya bertanya “apa yang terjadi”, tetapi juga “apakah ini nyata”.
Dandhy menyinggung bagaimana dalam sejarah, rekaman visual pernah mengubah arah opini dunia—seperti peristiwa Santa Cruz di Timor Leste. Dari sana, ia meyakini bahwa dokumentasi visual tetap relevan, meski kini harus ditopang kredibilitas pembuatnya di tengah banjir manipulasi digital.
Isu Papua sendiri dalam diskusi itu ditempatkan sebagai simpul dari banyak kepentingan: politik, militer, hingga ekonomi sumber daya alam. Narasi “bisnis militer” yang disinggung bukan hal baru, tetapi kembali mengemuka lewat film ini. Dandhy menegaskan, proyek dokumenter yang ia garap tidak didanai kepentingan tertentu, melainkan lahir dari kerja advokasi—bahkan menyisakan utang produksi.
Di tengah percakapan, terselip kritik lebih luas: tentang bagaimana ruang publik Indonesia hari ini diisi oleh narasi visual yang membentuk persepsi kolektif. Jika dulu teks mendominasi, kini gambar menjadi senjata utama—baik untuk edukasi, propaganda, maupun kritik kekuasaan.
Namun, diskusi ini juga menyisakan pertanyaan yang belum selesai. Apakah publik siap memilah antara fakta, opini, dan konstruksi narasi? Dan sejauh mana kritik terhadap kekuasaan dapat berdiri tanpa terseret dalam polarisasi politik?
“Pesta Babi” pada akhirnya bukan hanya tentang Papua. Ia menjadi simbol dari pertarungan narasi di era digital—di mana kebenaran tidak lagi berdiri sendiri, melainkan harus terus diuji, dipertanyakan, dan dipertanggungjawabkan di hadapan publik. (*)
