Kebijakan MBG Dinilai Cacat Sejak Awal, Ganti Formasi Petinggi BGN Tak Selesaikan Masalah

JAKARTA, AFU.ID - Langkah Presiden Prabowo Subianto merombak total jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) pada Selasa (2/6/2026) malam dinilai tidak cukup untuk menyelesaikan berbagai persoalan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji mengungkapkan langkah cepat Prabowo mencopot ketiganya adalah upaya damage control agar pusaran kasus korupsi tidak langsung mengarah dan mengotori citra program MBG.

Persoalan yang dihadapi BGN tidak hanya terkait individu yang memimpin lembaga tersebut, tetapi juga menyangkut tata kelola dan desain program yang menurutnya sejak awal sudah cacat dan menuai kritik.

Besarnya anggaran yang dikelola BGN juga jadi sorotan mereka, termasuk sistem pengawasan yang kuat untuk mencegah penyimpangan.

“Maka BGN hanya akan menjadi pelataran baru bagi skandal-skandal berikutnya," kata Ubaid dalam keterangan tertulis yang diterima AFU ID di Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Selain itu, JPPI menilai kasus hukum yang menyeret pimpinan BGN berpotensi memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan program MBG di lapangan.

"Bagaimana publik, sekolah, dan mitra lokal bisa percaya jika lembaga yang mengaturnya saja sudah digeledah penegak hukum karena dugaan rasuah?" kata Ubaid.

JPPI juga mengkritik alokasi anggaran MBG yang dinilai berdampak pada sektor lain, terutama pendidikan. Dia menilai pemerintah perlu memastikan program MBG tidak mengurangi ruang anggaran untuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan.

Atas dasar itu, JPPI meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain program, memperkuat transparansi tata kelola anggaran, serta meninjau kembali kebijakan penganggaran agar tidak mengganggu pemenuhan layanan publik lainnya. (FAD)