JAKARTA, AFU.ID – Isu pengadaan kipas angin senilai Rp1,8 triliun untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mencuat dalam rapat kerja Komisi VI DPR. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengaku tidak mengetahui rencana belanja tersebut. Persoalan itu diangkat Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI Perjuangan Mufti Anam saat rapat bersama Kementerian Koperasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026). Mufti mengaku terkejut setelah memperoleh informasi mengenai nilai anggaran yang disebut disiapkan hanya untuk pengadaan kipas angin bagi Kopdes Merah Putih.
“Waduh, Koperasi Merah Putih membeli kipas angin hingga satu triliun delapan ratus juta rupiah? Itu kipasnya beli berapa? Coba di-track-nya itu,” kata Mufti. Ia meminta pemerintah menelusuri kebenaran informasi tersebut, termasuk jumlah barang, harga satuan, spesifikasi, sumber pembiayaan, serta pihak yang mengusulkan pengadaannya. Pertanyaan itu kemudian diarahkan kepada Ferry. Namun, Menteri Koperasi menyatakan belum mengetahui isu belanja kipas angin tersebut.
“Saya tidak tahu,” jawab Ferry singkat. Pengakuan tersebut menjadi sorotan karena Kementerian Koperasi merupakan kementerian yang menangani pelaksanaan program Kopdes Merah Putih. DPR juga mengaku belum pernah menerima penjelasan mengenai rencana pengadaan itu. Mufti menyebut ketidaktahuan tidak hanya terjadi di tingkat kementerian dan DPR. Kepala desa sebagai pihak yang nantinya menggunakan fasilitas Kopdes juga disebut tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan kebutuhan barang.
“Karena kami tanya tadi Pak Menteri Koperasi tidak tahu, kami Komisi VI juga tidak tahu, bahkan user-nya, kepala desa, juga tidak diajak bicara,” ujarnya. Belum adanya pihak yang memberikan penjelasan membuat sumber pembiayaan pengadaan tersebut ikut dipertanyakan. Mufti meminta pemerintah membuka aliran dana seluruh kebutuhan Kopdes Merah Putih agar dapat diawasi.
“Dan kami juga pengin tanya, duitnya dari mana?” kata Mufti. Selain kipas angin, Mufti menyinggung biaya pembangunan setiap gerai Kopdes Merah Putih yang disebut mencapai Rp1,6 miliar. Berdasarkan informasi yang diterimanya, dana yang sampai kepada pelaksana pembangunan di desa hanya sekitar Rp700 juta. “Termasuk KDMP yang biaya pembangunannya Rp1,6 miliar, sampai ke desa-desa hanya Rp700 juta, sisanya uangnya ke mana?” ujarnya.
Mufti menilai perbedaan nilai tersebut harus dijelaskan secara terbuka. Pemerintah diminta memerinci komponen biaya pembangunan, pengadaan perlengkapan, serta pihak yang memperoleh pembayaran dalam setiap tahapan program. Informasi mengenai belanja kipas angin sebelumnya beredar di media sosial. Namun, unggahan yang beredar tidak dilengkapi dokumen resmi mengenai jumlah unit, spesifikasi barang, metode pengadaan, penyedia, ataupun sumber anggarannya. (FAD)
