JAKARTA, AFU.ID - Penyelenggaraan Sekolah Rakyat hampir genap satu tahun, tetapi sejumlah aspek masih menjadi catatan dalam evaluasi pemerintah. Penguatan kepala sekolah, akreditasi, pemenuhan tenaga pendidik, hingga penggunaan anggaran menjadi bagian yang disorot.
"Saya hari ini melaporkan perkembangan pembelajaran Sekolah Rakyat yang sudah berlangsung lebih dari 10 bulan atau bahkan hampir 11 bulan," kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Gus Ipul menyebut jumlah siswa Sekolah Rakyat meningkat pada 2026. Pada 2025, program itu menampung lebih dari 15 ribu siswa. Tahun ini, jumlahnya naik menjadi lebih dari 32 ribu siswa seiring pembangunan gedung permanen. "Peningkatan alokasi ini sesuai dengan jumlah gedung permanen yang dibangun oleh pemerintah atas arahan Bapak Presiden. Saya kira ini yang penting yang bisa kami laporkan," ujarnya.
Menurut Gus Ipul, Juli 2026 menjadi momen penting karena Sekolah Rakyat genap berjalan satu tahun. Pemerintah akan menjadikan momentum itu untuk mengevaluasi tata kelola, pemenuhan sumber daya manusia, dan berbagai tantangan yang muncul selama program berjalan.
Ketua Tim Formatur Program Sekolah Rakyat, Prof. Mohammad Nuh, menilai kepala sekolah menjadi salah satu titik penting dalam evaluasi. Ia mengatakan kepala sekolah berhadapan langsung dengan dinamika harian di lapangan sehingga tidak cukup hanya dipantau sesekali. "Ini bukan kegiatan diskret, yang kadang-kadang, tapi kegiatan yang terus menerus secara berkala," kata Nuh dalam Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Nuh juga mengingatkan bahwa keberhasilan Sekolah Rakyat tidak bisa hanya dinilai dari keluaran program. Menurut mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu, dampak yang dirasakan masyarakat juga harus menjadi ukuran.
Ia menyebut respons masyarakat perlu dilihat dari tiga sisi, yakni apa yang dilihat, dirasakan, dan dipahami. Menurut Nuh, program yang terlihat baik dan disambut positif tetap harus dipastikan dapat dipahami secara rasional oleh masyarakat. "Meskipun tampaknya bagus sekali, orang juga senang, tapi kalau nalarnya tidak dapat, pada kelompok tertentu tidak dapat itu," ujarnya.
Selain tata kelola sekolah, Nuh juga menyinggung penggunaan anggaran. Ia meminta pengelola Sekolah Rakyat tidak terlena dengan dukungan pemerintah karena anggaran negara tetap memiliki batas. "Jangan sampai kita terbuai dengan kesanjungan yang diberikan oleh negara, oleh pemerintah, seakan-akan apa saja yang kita minta diturutin," katanya.
Akreditasi Belum Tuntas
Di sisi lain, data Kemensos menunjukkan proses akreditasi Sekolah Rakyat belum seluruhnya selesai. Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico melaporkan baru 59 dari 166 Sekolah Rakyat rintisan yang telah memperoleh akreditasi setelah berjalan sekitar 11 bulan. Sebanyak 37 Sekolah Rakyat rintisan lainnya sudah menjalani visitasi dan masih menunggu hasil. Sementara 70 Sekolah Rakyat lain masih dalam proses penjadwalan visitasi oleh BAN-PDM.
Selain akreditasi, Kemensos masih menyiapkan sumber daya manusia untuk mengoperasikan 93 Sekolah Rakyat permanen yang sedang dibangun. Pemerintah membutuhkan tambahan 33 kepala sekolah baru untuk lokasi yang sebelumnya belum memiliki Sekolah Rakyat rintisan.
Robben mengatakan pemerintah meminta tiga calon kepala sekolah dari masing-masing lokasi untuk kemudian diseleksi seperti tahun sebelumnya. "Hari ini kita minta ada 99 kandidat di masing-masing lokasi nanti, ada 3 calon usulan dari pemerintah daerah, kepala sekolahnya yang diajukan kepada kita, untuk nanti kita seleksi seperti tahun lalu," katanya.
Kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan juga masih berjalan. Pemerintah membuka rekrutmen 5.127 tenaga kependidikan, 3.053 guru mata pelajaran dan kelas, serta 331 guru agama. Robben menyebut proses pendaftaran sedang berlangsung. Tenaga yang direkrut nantinya akan berstatus PPPK dan masuk sebagai pegawai Kementerian Sosial.
"Hari ini sedang proses pendaftaran, dan nanti statusnya adalah P3K untuk penggajian dan kawan-kawannya, nanti masuk menjadi pegawai dari Kementerian Sosial," ujar Robben. (FAD)
