Nikmati fitur lengkap distribusi bias, newsletter, pemberitahuan berita
MPLS Sekolah Rakyat Gelombang II Dimulai, Masih Ada 4,1 Juta ATS yang Belum Terserap
Bagikan:
Penulis: Adriyan Adirizky Rahmat · Reporter: Adriyan Adirizky R
Ringkasan Berita
Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Gelombang II resmi dimulai pada 31 Juli 2026, dengan fokus pemerintah untuk mendukung 4,1 juta anak tidak sekolah dan putus sekolah sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi keluarga miskin. Kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif, sekaligus melakukan pemetaan kebutuhan peserta didik untuk merancang intervensi pendidikan yang tepat. Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, pendamping sosial, dan orang tua, Sekolah Rakyat diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan antargenerasi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.
Wamensos RI, Agus Jabo Priyono menyalami siswa Sekolah Rakyat Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jateng, yang menggelar MPLS Gelombang II TA 2026/2027, Jumat (31/7/2026). (Foto: Kemensos RI)
JAKARTA, AFU.ID — Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Gelombang II resmi dimulai, Jumat (31/7/2026). Momen ini menjadi tahap lanjutan bagi Pemerintah Republik Indonesia (RI) untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. MPLS Sekolah Rakyat Gelombang II tak sekadar memperkenalkan lingkungan belajar, melainkan dasar pemetaan kebutuhan setiap peserta didik sebelum memasuki proses pendidikan berasrama.
Melansir website Kementerian Sosial (Kemensos) RI, Sabtu (1/8/2027), pendekatan tersebut untuk memastikan layanan pendidikan berjalan aman, inklusif, dan tepat sasaran. Menteri Sosial (Mensos) RI, Saifullah Yusuf membuka kegiatan yang berlangsung serentak di 65 Sekolah Rakyat secara virtual dari Jakarta. Sementara itu, Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menghadiri pembukaan di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah (Jateng).
Saifullah Yusuf menyampaikan, kementeriannya kini mengalihkan fokus kepada sekitar 4,1 juta anak tidak sekolah (ATS), putus sekolah, dan belum bersekolah. Kondisi itu menjadi dasar pemerintah memperluas jangkauan Sekolah Rakyat sebagai instrumen memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Pelaksanaan MPLS secara bertahap juga terlaksana untuk memastikan kesiapan sarana, utilitas dasar, dan keamanan peserta didik.
Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah Yusuf, menegaskan MPLS harus menjadi ruang ramah anak, bebas dari perundungan, kekerasan fisik maupun seksual, dan intoleransi. Seluruh Kepala Sekolah Rakyat dan tenaga pendidik diminta mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 12 Tahun 2026 mengenai budaya sekolah yang aman dan nyaman. Kemensos RI juga menekankan pentingnya pemetaan kesehatan, kondisi psikologis, serta minat dan bakat setiap siswa sejak hari pertama.
“Data menunjukkan lebih dari empat juta anak usia sekolah di Indonesia tidak bersekolah, inilah yang menjadi penerima manfaat Sekolah Rakyat. Sedangkan, MPLS adalah momen mencari baseline atau titik nol kondisi setiap anak, mulai dari kesehatan fisik, kondisi psikologis, hingga minat dan bakatnya. Dari titik nol inilah kita merancang intervensi yang tepat agar setiap anak berkembang sesuai kebutuhannya,” ungkap Mensos RI.
Kemensos RI turut menyiapkan pendampingan taruna TNI dan Polri untuk membangun kedisiplinan serta kemampuan hidup berasrama. Gus Ipul mengajak seluruh pemerintah daerah, pendamping sosial, tenaga pendidik, hingga orang tua untuk terus mengawal pelaksanaan program selama masa transisi tiga bulan pertama. Ia menilai, kolaborasi itu menjadi kunci keberhasilan Sekolah Rakyat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).
MPLS Sekolah Rakyat Gelombang II Bangkitkan Harapan Keluarga Miskin
Pelaksanaan MPLS Sekolah Rakyat Gelombang II lantas menghadirkan harapan baru bagi keluarga yang selama ini kesulitan untuk membiayai pendidikan anaknya. Tri Murniyati, buruh tani dengan penghasilan sekitar Rp700 ribu per bulan, mengaku bersyukur karena putranya kini dapat melanjutkan pendidikan melalui Sekolah Rakyat. Baginya, program strategis nasional (PSN) itu membuka kesempatan yang sebelumnya sulit terwujudkan.
“Kagem bapak Presiden, matur nuwun sanget, terima kasih banyak sudah menyediakan gedung Sekolah Rakyat. Juga untuk pendidikan anak-anak kami yang kurang mampu, sekarang bisa meraih cita-cita melalui anak-anak kami,” tuturnya.
Setali tiga uang dengan Turmudi, buruh tani dengan penghasilan tidak menentu yang merasa terbantu karena anaknya memperoleh akses pendidikan gratis dan berkualitas. Wamensos Agus Jabo Priyono lantas menegaskan, Sekolah Rakyat merupakan gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk memutus transmisi kemiskinan antargenerasi melalui jalur pendidikan. “Maka negara kemudian menjemput, menjemput anak-anak dari Bapak dan Ibu ke rumah-rumah untuk disekolahkan di Sekolah Rakyat,” ujar Agus Jabo Priyono.
Wamensos RI menyebut, sekitar 4,1 juta anak Indonesia yang belum sekolah, tidak sekolah, maupun putus sekolah karena faktor ekonomi. Pemerintah RI pun menaikkan kapasitas pembangunan Sekolah Rakyat permanen dari semula 1.000 menjadi minimal 2.000 siswa per sekolah untuk menjawab tingginya kebutuhan layanan pendidikan. Kebijakan itu juga menunjukkan besarnya tantangan pemerataan akses pendidikan nasional.
Keberhasilan MPLS Sekolah Rakyat Gelombang II tak hanya terukur dari mulainya kegiatan belajar, melainkan dari kemampuan menjangkau anak-anak yang selama ini terpinggirkan dari sistem pendidikan. Jika pelaksanaannya konsisten dan mendapat dukungan penuh pemerintah daerah dan masyarakat, program ini berpotensi menjadi instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan melalui pembangunan kualitas SDM. (ADR)
