JAKARTA, AFU.ID — Koalisi masyarakat sipil Makan Bergizi Gratis (MBG) Watch mendesak pemerintah membubarkan Badan Gizi Nasional (BGN) menyusul maraknya dugaan korupsi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Desakan itu disuarakan dalam aksi "Geruduk Kejagung & Teatrikal Dapur Koruptor Raksasa" di depan Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Jakarta Selatan, Rabu (15/7/2026).
Perwakilan MBG Watch, Media Wahyudi Askar, mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan persoalan ini karena berpotensi menjadi bumerang politik bagi Presiden Prabowo Subianto di kemudian hari. Aksi ini digelar sebagai bentuk kekecewaan koalisi usai berbagai langkah advokasi yang telah ditempuh, mulai dari kajian hingga audiensi ke sejumlah lembaga negara, dinilai tidak membuahkan hasil.
Dalam aksi ini, koalisi MBG Watch menyampaikan tiga tuntutan utama kepada pemerintah. Pertama, menghentikan Program Makan Bergizi Gratis serta membubarkan BGN dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kedua, membongkar dan mengusut tuntas seluruh praktik korupsi dalam pelaksanaan MBG beserta pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Tuntutan ketiga yakni, mengalihkan anggaran MBG ke sektor pendidikan, kesehatan, dan program perlindungan sosial lain yang dinilai lebih mendesak dan tepat sasaran bagi masyarakat miskin. Koalisi menegaskan penghentian sementara operasional MBG selama 14 hari pada masa libur sekolah tidak dapat dipandang sebagai bentuk evaluasi menyeluruh terhadap program, dan yang dibutuhkan publik adalah moratorium total disertai investigasi menyeluruh.
Media Askar menilai, aksi turun ke jalan yang dilakukan koalisinya tersebut menjadi opsi terakhir untuk memastikan aspirasi publik benar-benar didengar oleh pemerintah. "Jangan sampai nanti Pak Prabowo menyesal," kata Media Askar saat ditemui di lokasi aksi, Rabu (15/7/2026).
Aspirasi yang diabaikan lembaga penegak hukum
Media Askar menjelaskan, pihaknya telah melakukan kajian mendalam serta audiensi dengan sejumlah lembaga penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berbagai kementerian, hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun, upaya tersebut dinilai belum berdampak signifikan di tengah temuan dugaan korupsi dan konflik kepentingan yang terus terjadi di lingkup BGN dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga ke tingkat daerah.
"Korupsi di BGN, termasuk konflik kepentingan hingga ke SPPG daerah, terjadi secara masif," ujar Media Askar. Ia turut menyoroti dugaan ketegangan antara Kejagung dan Kepolisian RI yang ditengarai berkaitan dengan proses penyidikan kasus korupsi MBG.
Media Askar menyebut masyarakat sipil tidak memiliki kendali atas dinamika penegakan hukum antarlembaga tersebut, sementara dampaknya justru dirasakan langsung oleh publik. "Gajah bertarung dengan gajah, pelanduk mati di tengah, masyarakat yang rugi," tegasnya.
Media Askar juga mengkritisi langkah Kejagung yang belakangan menghentikan sementara proses pengumpulan data terkait dugaan korupsi MBG. Ia menilai langkah tersebut kontraproduktif dan mencederai rasa keadilan masyarakat kecil yang menaruh harapan besar pada penuntasan kasus ini. "Ini menyakitkan sekali bagi masyarakat bawah dan akal sehat kita," ucap Media Askar.
Lebih jauh, saat ditanya soal langkah konkret koalisi selanjutnya usai aksi ini, Media Askar menyebut pihaknya telah menempuh seluruh upaya yang bisa dilakukan masyarakat sipil, mulai dari kajian, audiensi, hingga aksi turun ke jalan. Menurutnya, bola kini sepenuhnya berada di tangan pemerintah untuk merespons atau mengabaikan desakan publik tersebut. "Langkah konkretnya sekarang ada di pemerintah, mau mendengar atau tidak," kata Media Askar. (NAD)
