Komedi tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk membicarakan persoalan politik tanpa harus selalu menggunakan pendekatan yang penuh kemarahan. “Kita mau bicara soal apa yang ada di kepala selama pemilu yang lalu mau diselesaikan lah. Enggak usah ribut-ribut lagi, tapi mari kita bercanda. Tapi tetap kritis,” katanya. Feri dan Sammy menyebut pertunjukan “Kabinet Bayangin” akan menggabungkan materi komedi dengan diskusi mengenai isu-isu aktual. Sejumlah tokoh dari latar belakang berbeda direncanakan terlibat dalam acara tersebut. “Konsep acaranya itu menghibur sekaligus informatif,” kata Sammy.
Selain membahas risiko penggunaan pasal terhadap materi komedi, podcast tersebut juga menyinggung persoalan distribusi konten politik di media digital. Akbar mengaku kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored pernah mengalami penurunan jumlah penonton secara drastis. Ia menduga penurunan tersebut berkaitan dengan pembatasan distribusi konten atau shadow ban. “Kita pernah hilang dua kali. Tiba-tiba hilang,” kata Akbar. Perubahan tersebut terlihat dari penurunan jumlah penonton yang sebelumnya mencapai jutaan menjadi hanya ribuan. “Jadi sebenarnya itu kalau forum seperti ini, yang dia serang itu algoritma. Tiba-tiba tayangan enggak dari jutaan, tiba-tiba jadi lima ribu, sepuluh ribu,” ujarnya.
Istilah shadow ban sendiri kerap digunakan kreator untuk menggambarkan dugaan penurunan jangkauan konten tanpa adanya pemberitahuan atau sanksi yang terlihat secara terbuka. Namun, perubahan jumlah penonton tidak selalu membuktikan adanya pembatasan oleh platform karena jangkauan konten juga dipengaruhi berbagai faktor, termasuk sistem rekomendasi dan perilaku audiens. Di tengah kekhawatiran mengenai risiko hukum dan ruang digital, Feri menilai kritik terhadap pemerintah tetap harus dipertahankan. Menurut dia, pemerintah tidak hanya membutuhkan dukungan, tetapi juga pengawasan dari masyarakat. “Pemerintah itu kan hampir bisa dibilang tidak butuh pujian sebenarnya. Yang dibutuhkan pemerintah adalah kritik,” kata Feri.
Ia menilai masyarakat perlu memberikan dukungan terhadap kebijakan yang dianggap baik, tetapi tetap melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Feri mencontohkan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Ia mengaku mendukung tujuan program tersebut, tetapi tetap menilai pelaksanaannya harus dikritisi. “Misalnya MBG. Saya mendukung MBG. Pelaksanaannya yang bermasalah,” ujarnya. Pandangan serupa disampaikan Akbar. Ia mengatakan kritik tidak seharusnya dipahami sebagai penolakan terhadap seluruh kebijakan pemerintah. “Ketika mau bisa didukung, dukung. Tapi ketika dikritisi, ya kritisi habis,” kata Akbar.
Bagi Feri dan Sammy, komedi politik dapat menjadi salah satu ruang untuk mempertemukan pandangan yang berbeda setelah polarisasi panjang dalam kontestasi politik. Sammy mengatakan masyarakat tidak seharusnya ikut terpecah hanya karena perbedaan pilihan politik, sementara para elite dapat tetap berkomunikasi dan membangun kesepakatan. “Ini kan setelah pilpres, kita harus sadari kalau misalnya polarisasi di masyarakat ada atau enggak? Ada. Intinya, Bang, kita tidak mau politisi yang ribut, terus kita pula yang pecah belah sebagai masyarakat. Harusnya terbalik,” lanjutnya
Melalui “Kabinet Bayangin”, kritik terhadap kebijakan dan tokoh politik akan dibungkus dalam materi komedi serta diskusi. Feri berharap ruang seperti itu dapat tetap tumbuh tanpa dibayangi penggunaan pasal terhadap ekspresi kritis. “Tak ada salahnya kita ketawa dalam situasi seperti ini. Ujungnya adalah mari kita saling mengingatkan,” kata Akbar. (EER)
