JAKARTA, AFU.ID - Tragedi meninggalnya lima calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), memicu reaksi keras kalangan koalisi masyarakat sipil. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan—yang terdiri dari puluhan lembaga seperti Imparsial, KontraS, YLBHI, dan Amnesty International Indonesia—menyampaikan duka cita mendalam sekaligus mengecam keras insiden tersebut.
"Koalisi menilai kematian para peserta adalah konsekuensi fatal dari kebijakan yang memaksakan pendekatan militeristik ke dalam ranah ekonomi dan tata kelola sipil," kata M. Isnur, dari YLBHI, dalam pernyataan tertulis yang diterima redaksi AFU.ID, Minggu (28/6/2026).
Koalisi menilai tidak ada korelasi ilmiah maupun praktis antara profesionalisme pengelolaan koperasi dengan pelatihan militer. "Karakter institusi militer yang berbasis hierarki, komando, dan kepatuhan mutlak bertolak belakang dengan nilai-nilai organisasi sipil yang membutuhkan ruang berpikir kritis, kreativitas, inovasi, serta pengambilan keputusan secara partisipatif," jelas Dimas Bagus Arya dari KontraS.
Kematian lima calon Manajer KDMP tersebut, menurut Koalisi, semakin menunjukkan, sistem pendidikan dan pelatihan militer tidak tepat diterapkan secara serampangan kepada warga sipil. Tidak ada hubungan antara profesionalisme dalam mengelola koperasi dengan pelatihan militer.
"Kompetensi pengelola koperasi dibangun melalui penguasaan tata kelola organisasi, kepemimpinan partisipatif, akuntabilitas, literasi keuangan, dan pemberdayaan masyarakat, bukan melalui latihan militer," tegas Ardi Manto Adiputra dari Imparsal.
Koalisi menegaskan, pelibatan TNI dalam pelaksanaan program KDMP merupakan kebijakan yang tidak tepat dan bertentangan dengan semangat reformasi sektor keamanan. Selain menimbulkan persoalan hukum karena berada di luar mandat utama TNI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang TNI, kebijakan ini juga memperlihatkan semakin meluasnya praktik militerisasi ruang sipil.
"Pemerintah seolah menganggap bahwa setiap persoalan tata kelola sipil dapat diselesaikan melalui pendekatan militer, padahal organisasi sipil dan institusi militer memiliki karakter, fungsi, dan tujuan yang sama sekali berbeda," ujar Al Araf dari Centra Initiative.
"Kami menilai, pendekatan militeristik bagi masyarakat sipil, khususnya dalam hal ini calon manajer KDMP, berpotensi mengikis nilai-nilai demokrasi yang justru menjadi fondasi kepemimpinan sipil," tambah Daniel Awigra dari Human Rights Working Group (HRWG).
Koalisi Masyarakat Sipil menegaskan, lingkungan militer dibangun di atas prinsip komando, hierarki, dan kepatuhan yang memang relevan untuk fungsi pertahanan negara. Sebaliknya, organisasi sipil membutuhkan ruang bagi berpikir kritis, kreativitas, inovasi, dialog, argumentasi, dan pengambilan keputusan secara partisipatif.
Karenanya menurut Koalisi, memindahkan budaya militer ke dalam organisasi sipil hanya akan melahirkan pola kepemimpinan yang otoritatif, anti kritik, minim dialog, dan lebih mengutamakan kepatuhan dibanding penyelesaian masalah secara rasional dan kolaboratif. "Pendekatan seperti ini tidak akan menghasilkan pengelola koperasi yang profesional, melainkan justru menggerus budaya organisasi yang sehat dan demokratis," kata Julius Ibrani dari Indonesia RISK Centre.
"Tragedi ini menguatkan kritik kami terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang terus membawa pendekatan militer ke dalam urusan-urusan sipil," tambahnya.
Sebelumnya pihak Koalisi Masyarakat Sipil juga telah mengkritik program pendidikan bercorak militer bagi anak-anak yang dianggap bermasalah di Jawa Barat karena sejak awal pendekatan tersebut tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat, bertentangan dengan prinsip pendidikan, dan berpotensi mengikis kemampuan berpikir kritis, kreativitas, serta kebebasan berpendapat. Penghentian program tersebut menunjukkan, pendekatan militer bukanlah solusi atas persoalan pendidikan maupun persoalan sosial.
"Sangat disayangkan pola pikir yang sama kini kembali dipaksakan dalam program pelatihan Manajer KDMP hingga berujung pada jatuhnya korban jiwa," kata M. Isnur.
"Kami menilai program pelatihan Manajer Koperasi Desa Merah Putih sejak awal telah cacat secara konseptual karena dibangun di atas asumsi yang keliru bahwa disiplin militer identik dengan profesionalisme organisasi sipil," tambahnya.
Tragedi yang menewaskan lima peserta ini, semakin menegaskan bahwa asumsi tersebut bukan hanya keliru, tetapi juga berbahaya. Karena itu, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak pemerintah harus segera menghentikan program ini dan melakukan evaluasi menyeluruh sebelum menyusun konsep yang benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola organisasi sipil, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan nilai-nilai demokrasi.
Koalisi Masyarakat Sipil juga mendesak pemerintah membentuk Tim Investigasi pencari fakta independen, transparan, dan menyeluruh, atas meninggalnya 5 orang peserta Latsarmil serta melakukan penegakan hukum terhadap seluruh pihak yang bertanggung jawab. "Tidak hanya pelaku di lapangan, tetapi juga struktur komando dan para pengambil keputusan yang merancang serta memerintahkan pelaksanaan program ini juga harus dimintai pertanggungjawaban hukum atas hilangnya nyawa warga negara di bawah kendali penyelenggara," tegas Isnur.
Kemudian Koalisi Masyarakat Sipil juga mendesak agar pemerintah menghentikan seluruh rangkaian program pelatihan dasar kemiliteran (Latsarmil) untuk calon Manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan seluruh rencana keterlibatan militer dalam berbagai pelatihan-pelatihan lainnya bagi masyarakat sipil. Mereka juga mendesak pemerintah menghentikan berbagai program lain yang menggunakan pendekatan militer dalam urusan sipil, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Praktik militerisasi kebijakan sipil tidak hanya menyimpang dari agenda reformasi sektor keamanan, tetapi juga mengaburkan batas fungsi antara institusi pertahanan dan institusi sipil dalam negara demokratis," pungkas Ardi Manto Adiputra.
Kritik Koalisi Masyarakat Sipil ini sejalan dengan analisis ekonomi-politik dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS). Lembaga kajian ini menilai program Latsarmil untuk pengelola koperasi salah kaprah dan berpotensi membebani anggaran negara tanpa output yang jelas bagi kesejahteraan masyarakat desa.
Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar mengatakan, penggunaan pendekatan militeristik dalam program ekonomi seperti koperasi desa menunjukkan kegagalan paradigma pemerintah dalam melihat esensi pemberdayaan ekonomi komunitas. "Koperasi sukses di berbagai negara tumbuh karena adanya modal sosial, kepercayaan (trust), kelayakan bisnis, serta literasi keuangan yang kuat—bukan karena kedisiplinan fisik ala militer," ujar Media.
CELIOS membandingkan dengan negara seperti Korea Selatan, di mana pelatihan militer selama 10 tahun terakhir hanya menelan empat korban jiwa dari dua juta peserta. Sementara di Indonesia, lima korban jiwa jatuh hanya dari sekitar 32.000 peserta dalam waktu singkat untuk pelatihan manajer toko.
"Pemerintah seharusnya memperbanyak program magang di koperasi-koperasi besar atau pelatihan manajemen bisnis modern, ketimbang menghamburkan anggaran untuk Latsarmil yang justru berisiko tinggi dan memicu korban jiwa," tegas Media.
MAR
