Jakarta, AFU.ID – Mulai Rabu (10/6/2026), harga Pertamax (RON 92) di wilayah DKI Jakarta resmi naik menjadi Rp16.250 per liter, melonjak Rp3.950 dari harga sebelumnya Rp12.300 per liter. Pertamax Green (RON 95) juga meningkat menjadi Rp17.000 per liter. Sementara harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar tetap bertahan di Rp10.000 dan Rp6.800 per liter.
PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina Patra Niaga menyatakan penyesuaian harga ini dilakukan secara berkala sesuai formula harga keekonomian, dengan mempertimbangkan pergerakan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Kenaikan ini memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama kelas menengah yang selama ini mengandalkan Pertamax untuk kendaraan sehari-hari.
Kenaikan harga terjadi di tengah pelemahan nilai tukar rupiah yang mendekati Rp18.000 per dolar AS. Menurut pengamat, setiap pelemahan rupiah langsung berdampak pada biaya impor BBM yang masih menjadi andalan pasokan dalam negeri.
“Rupiah yang terus tertekan membuat biaya akuisisi Pertamina semakin mahal. Dengan Brent di kisaran US$92 per barel, mempertahankan harga nonsubsidi lama akan sangat membebani keuangan negara,” ujar ekonom dari CORE, Mohammad Faisal, dalam keterangan tertulis, Rabu (10/6/2026).
Pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi sepanjang 2026 guna melindungi daya beli masyarakat bawah. Realisasi defisit APBN hingga Mei 2026 mencapai Rp180,4 triliun, sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Kenaikan Pertamax dinilai sebagai langkah untuk mengurangi beban subsidi dan menjaga ruang fiskal. Namun, konsekuensinya justru memindahkan tekanan ke kelas menengah.
“Kelompok menengah paling terjepit karena mereka menggunakan kendaraan yang membutuhkan BBM berkualitas, tapi tidak termasuk dalam kategori subsidi. Kenaikan ini akan menggerus daya beli mereka yang selama ini menjadi penopang konsumsi domestik,” kata Faisal lagi.
Berbeda dengan kalangan atas yang memiliki kemampuan finansial untuk langsung beralih ke mobil listrik atau kendaraan premium berteknologi tinggi, kelas menengah tidak memiliki bantalan tersebut.
Mereka terjebak di posisi tengah: terlalu “kaya” untuk mendapat perlindungan subsidi penuh, tetapi belum cukup mampu mengganti kendaraan existing mereka tanpa menanggung beban cicilan atau pengeluaran besar yang signifikan.
Akibatnya, kenaikan harga Pertamax langsung memangkas daya beli dan gaya hidup mereka sehari-hari.
Narasi yang beredar di masyarakat adalah pemilik mobil kelas menengah akan berbondong-bondong beralih ke Pertalite yang jauh lebih murah. Hal ini dikhawatirkan memicu “turun kelas energi” dan menekan stok subsidi.
Menurut data Pertamina per akhir Mei 2026, stok Pertalite nasional masih dalam kondisi aman dengan ketahanan sekitar 16 hari. Namun, lonjakan permintaan mendadak bisa mengubah situasi tersebut.
“Pertamina akan terus memantau dan menjamin pasokan, termasuk menambah distribusi jika diperlukan. Kami imbau masyarakat tidak melakukan penimbunan,” kata Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth, seperti dikutip dari siaran pers, Rabu (10/6/2026).
Bagi kelas menengah, ini menjadi sinyal bahwa bantalan fiskal mereka semakin tipis. Efek berantai berupa kenaikan ongkos transportasi dan logistik berpotensi mendorong inflasi dan menekan harga kebutuhan pokok lainnya.
Solusi jangka panjang yang diharapkan adalah percepatan transisi energi baru terbarukan, peningkatan produksi migas dalam negeri, dan reformasi subsidi yang lebih tepat sasaran. Sementara itu, masyarakat diimbau lebih bijak dalam penggunaan BBM dan mempertimbangkan opsi transportasi umum. (EER)