JAKARTA, AFU.ID - Selisih harga Pertamax dan Pertalite yang makin lebar membuka risiko baru dalam pengendalian BBM subsidi. Setelah harga Pertamax naik menjadi Rp16.250 per liter, Pertalite yang masih dijual Rp10.000 per liter berpotensi menjadi pilihan konsumen yang ingin menekan biaya bahan bakar.
Pertamina Patra Niaga resmi menaikkan harga Pertamax dan Pertamax Green mulai Rabu, 10 Juni 2026. Harga Pertamax atau RON 92 naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sementara Pertamax Green 95 naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Kenaikan itu membuat selisih harga Pertamax dan Pertalite mencapai Rp6.250 per liter. Di sisi lain, Pertalite sebagai BBM subsidi tetap dijual Rp10.000 per liter. Solar subsidi juga tidak berubah di level Rp6.800 per liter.
Pertamina menyatakan penyesuaian harga BBM nonsubsidi dilakukan setelah evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Harga baru tersebut juga disebut telah dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth M.V. Dumatubun, mengatakan penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan untuk menjaga keberlanjutan pasokan dan distribusi BBM berkualitas.
“Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah,” kata Roberth dalam keterangannya, Rabu (10/6/2026).
Menurut Roberth, harga jual tersebut diputuskan dengan tetap memperhatikan perkembangan harga minyak dunia dan harga pasar keekonomian. “Harga jual tersebut diputuskan dengan tetap dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator, dan menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat terus berjalan optimal,” ujar Roberth.
Pertamina juga memastikan pasokan Pertamax dan Pertamax Green tetap tersedia di jaringan SPBU. Harga BBM lain tidak mengalami perubahan, yakni Pertamax Turbo tetap Rp20.750 per liter, Dexlite Rp23.000 per liter, dan Pertamina Dex Rp24.800 per liter.
Migrasi ke Pertalite
Kenaikan Pertamax langsung memunculkan kekhawatiran terhadap Pertalite. Dengan selisih harga yang semakin jauh, konsumen Pertamax bisa terdorong berpindah ke BBM subsidi. Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyu Askar, mengatakan konsumen kini berhadapan dengan dua pilihan. Mereka tetap membeli Pertamax dengan harga lebih mahal, atau beralih ke Pertalite.
“Akibatnya, kuota Pertalite akan meningkat dan menyebabkan subsidi untuk BBM akan membengkak juga,” kata Media dalam keterangannya, Rabu (10/6/2026).
Menurut Media, pembatasan pembelian Pertalite melalui QR code MyPertamina hanya akan efektif jika tidak ada kebocoran di lapangan. Jika pengawasan lemah, kenaikan harga Pertamax dapat berujung pada lonjakan konsumsi Pertalite. Dalam situasi itu, beban yang semula ingin dikurangi dari BBM nonsubsidi berpotensi berpindah ke BBM subsidi.
Pemerintah dapat mengurangi tekanan pada Pertamax, tetapi beban baru bisa muncul jika konsumsi Pertalite meningkat. Celios menilai pengendalian distribusi Pertalite menjadi titik penting setelah harga Pertamax naik. Tanpa pengawasan yang ketat, Pertalite dapat menjadi tumpuan baru konsumen yang sebelumnya menggunakan BBM nonsubsidi.
Kelas Menengah Ikut Terdampak
Celios juga menilai kenaikan Pertamax tidak hanya menyasar kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi. Pengguna Pertamax juga berasal dari kelas menengah rentan, termasuk pekerja komuter, guru, pengemudi ojek online, dan pelaku usaha kecil.
Kenaikan harga Pertamax sebesar 32 persen dapat menambah biaya mobilitas harian. Dampaknya juga bisa masuk ke ongkos distribusi barang dan harga kebutuhan harian jika pelaku usaha menyesuaikan biaya operasional.
Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira Adhinegara, mengatakan kenaikan harga Pertamax menunjukkan ruang fiskal pemerintah semakin terbatas. Ia menyinggung tekanan dari utang jatuh tempo, kewajiban bunga, potensi kekurangan penerimaan pajak, dan kebutuhan belanja program pemerintah. “Outlook penerimaan pajak shortfall diperkirakan Rp300-340 triliun dan kebutuhan belanja program masih besar,” ujar Bhima.
Bhima juga menilai pelemahan rupiah dalam beberapa bulan terakhir ikut menekan biaya impor BBM. Saat rupiah melemah, harga impor BBM menjadi lebih mahal dan menambah tekanan terhadap belanja kompensasi serta subsidi energi. “Begitu rupiah semakin melemah ke Rp18.000 per dollar AS, harga importasi BBM makin mahal, dan semakin menekan komponen belanja kompensasi dan subsidi energi,” kata Bhima.
Menurut Celios, pemerintah memiliki sejumlah pilihan dalam menghadapi tekanan fiskal, mulai dari merombak belanja program besar, menambah utang, menaikkan pajak, hingga menaikkan harga BBM. Dalam kasus Pertamax, Celios menilai pemerintah mulai mengambil opsi menaikkan harga BBM, meski baru menyasar produk nonsubsidi.
Namun, pilihan itu dinilai belum otomatis mengurangi beban subsidi jika konsumen justru berpindah ke Pertalite. Dengan kondisi tersebut, kenaikan Pertamax tidak hanya menjadi persoalan harga BBM nonsubsidi. Kebijakan ini juga menjadi ujian bagi pemerintah untuk memastikan Pertalite tidak menjadi tempat berpindahnya beban dari konsumen Pertamax. (FAD)
