JAKARTA - AFU.ID, Indonesia menerima tawaran Amerika Serikat (AS) untuk menjadikan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Majalengka menjadi bengkel pesawat angkut militer C-130 di kawasan ASEAN.
Tawaran itu disampaikan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth kepada Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin, disampaikan saat rapat dengan Komisi I DPR, Selasa (19/5/2026).
"Dia (Menteri Perang AS) menawarkan, dan ini tidak ada di negara ASEAN, dia menawarkan, 'bagaimana kalau pemeliharaan C-130 di seluruh Asia, saya pusatkan di Indonesia, atas biaya kami'," katanya.
Bandara seharga Rp2,6 triliun dari gabungan APBN dan APBD Jawa Barat mangkrak. Berbagai solusi dilakukan pemerintah untuk menghidupkan bandara yang mampu melayani 29 juta penumpang per tahun ini.
Lokasinya yang relatif jauh dari pusat kota Bandung, aksesibilitas yang belum mendukung sepenuhnya pada awal operasi, serta persaingan ketat dengan bandara yang sudah ada membuat okupansi penumpang sangat rendah.
Beberapa maskapai sempat mundur, rute penerbangan domestik dihentikan. Sementara biaya operasional bandara hantu ini mencapai di kisaran Rp60 miliar hingga Rp100 miliar per tahun.
Angka ini sebagian besar ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui penyertaan modal (PM) ke PT BIJB.
Data kerugian bersih Rp120,5 miliar pada 2025 (turun dari Rp160 miliar di 2024) dan pendapatan usaha sekitar Rp18,4 miliar (turun dari Rp24 miliar) pertama kali diumumkan secara publik melalui akun resmi Instagram PT BIJB @infobijb.
Pertimbangan Pemerintah
Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, Rabu (20/5) mengungkapkan, rencana ini mempertimbangkan ketersediaan lahan yang luas serta fasilitas pendukung penerbangan sudah memadai.
Pengembangan Bandara Kertajati sebagai Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) pesawat C-130/Hercules se-Asia dilakukan secara bertahap. Keputusan ini sejalan dengan upaya penguatan kemandirian industri pertahanan dan dukungan logistik penerbangan strategis nasional.
C-130 Hercules adalah tulang punggung angkutan udara militer AS yang beroperasi secara ekstensif di Asia. Memiliki pusat perawatan regional akan secara signifikan meningkatkan efisiensi logistik dan kesiapan operasional armada AS di kawasan.
Meskipun secara formal ini adalah "bengkel pesawat", kehadiran personel, kontraktor, dan peralatan militer AS secara permanen di Kertajati akan memberikan AS aset infrastruktur yang sangat berharga di lokasi yang sangat strategis, dekat dengan Selat Malaka dan Laut China Selatan.
Menjadikan Indonesia sebagai hub logistik bagi armada AS di Asia, secara otomatis akan menciptakan ketergantungan operasional yang membuat Indonesia lebih sulit untuk mengambil posisi netral di tengah rivalitas AS-China.
Pangkalan Militer Terselubung
Komisi I DPR TB Hasanuddin khawatir ini akan jadi permanen. Karena, secara historis, banyak negara yang awalnya menerima kehadiran fasilitas pendukung militer AS, seperti bengkel, tempat pendaratan darurat, atau stasiun pemantauan, tetapi secara perlahan berubah jadi permanen.
Hal ini menjadi masalah serius karena konstitusi Indonesia dan prinsip politik luar negeri bebas aktif secara tegas menolak kehadiran pangkalan militer asing di wilayah NKRI.
Dalam konteks inilah, cakupan eksklusif MRO untuk pesawat AS menjadi kritis: jika fasilitas ini hanya digunakan oleh militer AS, maka secara substantif tidak berbeda dengan pangkalan militer.
TB Hasanuddin menilai perlu ada kejelasan mengenai cakupan operasional MRO tersebut. Sebab, apabila fasilitas itu hanya digunakan pesawat-pesawat C-130 milik militer Washington yang beroperasi di kawasan Asia Pasifik, maka itu berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan politik strategis.
"Jika fasilitas tersebut eksklusif untuk mendukung operasional pesawat militer Amerika Serikat di kawasan Asia, maka persepsinya bisa berkembang sebagai bentuk pangkalan militer AS di Indonesia," ujarnya.
Dia menggarisbawahi bahwa tawaran tersebut datang dari Menhan AS, bukan dari pabrikan pesawat Hercules sebagai kerja sama industri murni. Karena itu, aspek kepentingan strategis militer Negeri Paman Sam sangat kuat dalam rencana tersebut.
Transfer Teknologi
Meski begitu, Pengamat kebijakan publik dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono, langkah ini dapat menjadi solusi untuk mengoptimalkan Kertajati yang selama ini minim aktivitas penerbangan.
Menurutnya, proyek tersebut juga berpotensi membuka lapangan kerja baru, menarik investasi hingga membentuk klaster industri kedirgantaraan di Jawa Barat.
"Langkah ini dapat dibaca sebagai upaya pemerintah mengubah fungsi Kertajati dari sekadar infrastruktur transportasi menjadi pusat industri strategis berbasis pertahanan dan kedirgantaraan," ujar Kristian, Kamis (21/5/2026).
Selama ini, Kertajati belum mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi sebagaimana target awal pembangunannya karena rendahnya aktivitas penerbangan.
Kehadiran pusat perawatan pesawat militer, dinilai Kristian, dapat membuka fungsi ekonomi baru yang lebih stabil dan tidak bergantung pada jumlah penumpang.
"Selain memperkuat posisi Jawa Barat dalam industri penerbangan nasional, proyek ini juga dapat meningkatkan posisi Indonesia dalam rantai layanan perawatan pesawat di kawasan Asia," katanya.
Kristian mengingatkan, proyek tersebut tidak boleh hanya menjadi proyek simbolik atau sekadar bergantung pada kepentingan Amerika Serikat. Pemerintah harus memastikan adanya transfer teknologi, keterlibatan tenaga kerja lokal, pengembangan industri pendukung, hingga transparansi kerja sama.
"Pemerintah tidak boleh menempatkan Indonesia hanya sebagai lokasi operasional yang bergantung pada kepentingan pihak asing," ucapnya.
Kendali terhadap aset strategis, pengelolaan fasilitas, keamanan data, hingga pengambilan keputusan harus tetap berada di tangan pemerintah Indonesia. (EER)
