JAKARTA, AFU.ID — Rencana pembangunan pusat perawatan pesawat Hercules C-130 untuk kawasan Asia di Bandara Kertajati, Jawa Barat, dinilai harus tetap berada di bawah kendali penuh Indonesia.
Analis dan pemerhati pertahanan dari Lembaga Kajian Pertahanan Strategis, Hanif Rahadian, mengatakan Indonesia tidak boleh hanya menjadi penyedia lokasi dalam kerja sama tersebut. Pemerintah harus memastikan seluruh aktivitas di kawasan perawatan pesawat itu berjalan sesuai kepentingan nasional.
“Indonesia harus memiliki kontrol dan kendali penuh terhadap seluruh aktivitas penggunaan Bandara Kertajati, termasuk terkait pemberian izin akses, penggunaan fasilitas, pergerakan personel asing, serta aktivitas yang dilakukan di dalam kawasan MRO,” kata Hanif saat dihubungi di Jakarta, Kamis, (18/6/2026).
Menurut Hanif, Indonesia sebagai tuan rumah harus menjadi otoritas utama dalam pengelolaan fasilitas tersebut. Karena itu, pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat sebagai negara produsen pesawat Hercules perlu menyepakati ruang lingkup kerja sama dan batasan operasional sejak awal.
“Kita harus tetap menjadi otoritas utama yang menentukan aturan main dan batasan operasional,” ujarnya.
Hanif menilai pengaturan yang jelas penting agar fasilitas perawatan Hercules di Kertajati benar-benar memberi manfaat bagi Indonesia, terutama dalam penguatan industri pertahanan, transfer pengetahuan, dan peningkatan kemampuan teknis nasional.
Ia juga meminta pemerintah membuka informasi kepada publik agar tidak muncul kesalahpahaman mengenai tujuan pengembangan fasilitas tersebut, termasuk kekhawatiran sebagian pihak bahwa proyek itu dapat membuat Indonesia terlalu dekat dengan Amerika Serikat.
“Transparansi dan komunikasi publik adalah hal yang sangat penting agar tidak muncul kesalahpahaman terkait tujuan pengembangan fasilitas tersebut,” kata Hanif.
Sebelumnya, Kementerian Pertahanan menyebut Bandara Kertajati disiapkan sebagai salah satu pusat maintenance, repair, and overhaul pesawat C-130 Hercules untuk kawasan Asia. Rencana itu mencuat setelah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin bertemu Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth di Pentagon.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait mengatakan pemilihan Kertajati mempertimbangkan ketersediaan lahan yang luas dan fasilitas pendukung penerbangan yang memadai.
Namun, Kemhan menyatakan rencana tersebut masih berada pada tahap perencanaan dan pematangan konsep. Pemerintah belum menetapkan target waktu pembangunan maupun model pengelolaan fasilitas itu.
Rico mengatakan sejumlah hal masih perlu dikaji, mulai dari teknis kerja sama, pembangunan fasilitas, hingga pola pengelolaan. Semua aspek tersebut disebut harus selaras dengan kepentingan nasional dan melibatkan industri pertahanan dalam negeri.
Selain kendali pengelolaan, Hanif menilai pemerintah juga perlu menyiapkan hanggar, workshop, peralatan perawatan pesawat, akses transportasi, serta sumber daya manusia. Teknisi TNI AU dan tenaga sipil dinilai harus menjadi bagian penting dalam operasional fasilitas tersebut.
Rencana bengkel Hercules Asia di Kertajati dapat menjadi peluang bagi industri pertahanan Indonesia. Namun, peluang itu hanya bernilai strategis jika Indonesia memegang kendali, memperoleh alih teknologi, melibatkan industri nasional, dan tidak berhenti sebagai penyedia lahan bagi kerja sama pertahanan asing. (RHU)
