JAKARTA - AFU.ID, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berencana menggelar aksi demo besar-besaran di sejumlah daerah industri di Indonesia mulai Juni hingga Juli 2026.
Gelombang demonstrasi para buruh ini dilakukan untuk menolak Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026.
Wakil Presiden Bidang Infokom dan Propaganda Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Kahar S. Cahyono beberapa waktu lalu demo penolakan di kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
"KSPI juga sudah melakukan aksi besar-besaran di minggu yang lalu. Kami melakukan aksi ribuan orang di kantor Kementerian Ketenagakerjaan setelah May Day," kata Kahar dalam konferensi pers, Selasa (19/5/2026).
KSPI menilai aturan dalam Permenaker itu justru akan memperluas praktik outsourcing, sementara itu gelombang PHK terjadi di mana-mana.
Sistem outsourcing dinilai merugikan buruh karena mereka dapat diberhentikan sewaktu-waktu. Dalam hal ini, pekerja outsourcing berada di barisan paling rentan.
Ini berkaitan juga dengan banyaknya perusahaan yang melakukan efisiensi anggaran akibat kenaikan biaya produksi.
"Para pekerja yang di-outsourcing itu adalah para pekerja yang fleksibel, dia mudah direkrut dan juga mudah dipecat," kata Kahar. Kata mereka, gelombang PHK saat ini mulai meningkat seiring tekanan terhadap industri manufaktur.
Karena itu, mereka meminta pemerintah segera mengevaluasi kebijakan ketenagakerjaan yang dianggap memperburuk situasi pekerja. Aksi ini bertujuan mendesak pemerintah merevisi total Permenaker Nomor 7 Tahun 2026.
"Akhirnya mereka tidak bisa bekerja hingga usia pensiun dan kemudian dia bisa di-PHK dengan mudah sewaktu-waktu," ujar Kahar.
KSPI memastikan aksi penolakan terhadap Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 akan terus dilakukan hingga pemerintah mau merevisi aturan. Organisasi buruh itu juga mengajak serikat pekerja di berbagai daerah ikut mengawal isu outsourcing dan PHK.
"Pada bulan Juni hingga bulan Juli itu kami mendapatkan informasi akan juga ada aksi yang dilakukan di berbagai daerah secara bergelombang," katanya.
Setelah aksi di tingkat nasional, KSPI kini mulai mengonsolidasikan gerakan di daerah-daerah industri. Serikat pekerja mengklaim sejumlah wilayah sudah mulai menyusun agenda demonstrasi secara bergelombang.
Aksi demo besar bergelombang ini akan dilakukan di Surabaya, Serang, Semarang, Medan, Batam, Bandung dan sejumlah kota industri lain di Indonesia.
Jumlah Penangguran Meningkat
Organisasi Perburuhan Internasional atau International Labour Organization (ILO) memproyeksikan ke depan jumlah pengangguran akan naik secara bertahap.
Dalam proyeksinya, tingkat pengangguran dunia diperkirakan naik 0,1 persen pada tahun ini dan bertambah menjadi 0,5 persen pada 2027.
Kawasan Timur Tengah dan Asia-Pasifik menjadi wilayah yang paling terdampak akibat ketidakpastian global saat ini. Konflik berkepanjangan dinilai telah menghambat aktivitas ekonomi dan mempersempit peluang kerja di sejumlah sektor utama.
Krisis juga memberi tekanan besar terhadap pekerja migran, khususnya di negara-negara Teluk.
Menurunnya permintaan tenaga kerja di sektor konstruksi, perhotelan, dan transportasi membuat banyak pekerja menghadapi risiko kehilangan pekerjaan.
“Apabila ketegangan global terus meningkat, tekanan terhadap pendapatan buruh dan pasar tenaga kerja dunia diperkirakan akan semakin besar dalam beberapa tahun ke depan,” kata ILO dalam laporan mereka, dikutip Senin (19/5).
Sementara itu, pendapatan riil buruh dunia dapat menyusut hingga 3 triliun dolar AS atau sekitar Rp53 kuadriliun pada 2027 dipicu eskalasi konflik global yang mendorong lonjakan harga minyak dan memperburuk tekanan ekonomi dunia.
Situasi di Timur Tengah mulai berdampak luas terhadap pasar tenaga kerja, kondisi kerja, hingga tingkat pendapatan pekerja di berbagai kawasan. Tekanan tersebut diperparah oleh terganggunya jalur transportasi dan rantai pasok global.
ILO menjelaskan, sektor pariwisata yang melemah serta pembatasan migrasi tenaga kerja turut memperbesar risiko perlambatan ekonomi global. Kondisi ini dinilai akan berdampak langsung terhadap stabilitas pekerjaan dan kesejahteraan buruh di banyak negara.
ILO memperkirakan, apabila harga minyak melonjak hingga 50 persen dibanding awal 2026, jam kerja global akan turun sebesar 0,5 persen pada 2026 dan kembali menyusut 1,1 persen pada 2027.
Penurunan aktivitas kerja tersebut setara dengan hilangnya sekitar 14 juta pekerjaan penuh waktu pada 2026 dan 38 juta pekerjaan pada 2027. (EER)
