4 WNI Masih Tersandera di Somalia, Kredibilitas Diplomasi RI Jadi Tanda Tanya!

JAKARTA, AFU.ID — Kasus pembajakan kapal tanker MT Honour 25 oleh perompak bersenjata di perairan Somalia kini menjadi ujian krusial bagi kredibilitas diplomasi dan sistem perlindungan warga negara Indonesia (WNI).

Empat awak kapal asal Indonesia, yakni Ashari Samadikun (Kapten), Adi Faizal (2nd Officer), Wahudinanto (Chief Officer), dan Fiki Mutakin, masih tersandera selama hampir dua pekan.

Hal tersebut pun memicu desakan dari pihak parlemen agar pemerintah segera melakukan eskalasi upaya penyelamatan.

Kritik tajam datang dari Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Yudha Novanza Utama di Jakarta, Senin (4/5/2026).

Yudha Novanza Utama menegaskan, situasi darurat tersebut memerlukan kehadiran negara yang jauh lebih kuat dan nyata.

Meskipun Pemerintah RI terus melakukan koordinasi melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Nairobi.

“Negara harus hadir secara maksimal untuk memastikan keselamatan seluruh warga negara dalam situasi darurat seperti ini,” ungkap Yudha Novanza Utama.

Anggota Komisi I DPR RI lainnya, Syamsu Rizal, bahkan telah memperingatkan pemerintah agar tak membuang waktu.

Daeng Ical, sapaan akrabnya, menuntut adanya sinergi antara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, TNI, dan pihak-pihak terkait perlindungan pekerja migran.

“Mereka harus menyusun strategi pembebasan yang matang dan terukur,” tutur Syamsu Rizal pada Rabu (29/4/2026) lalu.

Celah Keamanan di Tengah Krisis Global

Sebagai informasi, pembajakan kapal tanker MT Honour 25 yang membawa 18.500 barel minyak terjadi pada 21-22 April 2026 lalu.

Peristiwa tersebut bertepatan dengan pengalihan fokus patroli internasional ke wilayah Laut Merah dan ketegangan antara Amerika Serikat-Iran di Selat Hormuz.

Yudha Novanza Utama menilai kondisi geopolitik tersebut telah menciptakan lubang keamanan yang dimanfaatkan secara oportunistik oleh perompak di Tanduk Afrika.

“Kita melihat adanya celah dalam sistem keamanan maritim global ketika fokus internasional terpecah,” ujarnya.

“Kondisi ini dimanfaatkan oleh kelompok perompak yang memang telah lama memiliki pola dan jaringan terorganisir,” sambungnya.

Ia pun mendesak adanya evaluasi total terhadap standar keamanan pelayaran agar pelaut Indonesia tidak terus menjadi sasaran di wilayah berisiko tinggi.

“Termasuk koordinasi dengan perusahaan dan standar keamanan pelayaran internasional menjadi sangat penting agar kejadian serupa tidak terus berulang,” tegasnya.

Diplomasi Multilateral dan Harapan Publik

Mengingat kru kapal berasal dari berbagai kewarganegaraan, termasuk Pakistan, India, Sri Lanka, dan Myanmar, koordinasi internasional dianggap menjadi kunci.

Syamsu Rizal mengingatkan agar Pemerintah RI tetap progresif, tapi penuh perhitungan demi keselamatan nyawa sandera.

“Pendekatan harus hati-hati dengan mempertimbangkan aspek keamanan para sandera, termasuk melalui jalur diplomasi strategis,” paparnya.

“Pemerintah Indonesia perlu menjalin komunikasi intensif dengan negara-negara terkait,” tambah legislator asal Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Kini, publik menanti ketegasan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menangani krisis tersebut.

Terlebih jika mengingat keberhasilan operasi MV Sinar Kudus pada 2011 seringkali menjadi tolok ukur efektivitas intervensi negara.

Hingga kini, pihak berwenang di Somalia belum memberikan pernyataan resmi mengenai posisi MT Honour 25 yang dilaporkan telah dibawa masuk ke perairan teritorialnya.

Terakhir, DPR RI memastikan akan terus memberikan tekanan kepada pemerintah agar penanganan tak berlarut-larut.

“Komisi I DPR RI akan terus memantau perkembangan dan mendorong langkah cepat, tepat, dan terkoordinasi,” pungkas Syamsu Rizal. (ADR/FAD)