JAKARTA, AFU.ID — Uni Emirat Arab (UEA) dan Arab Saudi terlibat dalam perdebatan terbuka terkait keputusan Riyadh membentuk kerja sama pertahanan baru bersama Turki dan Pakistan. Perdebatan itu muncul setelah Arab Saudi, Turki, dan Pakistan menandatangani Mecca Joint Defence Agreement atau Pakta Pertahanan Makkah pada 7 Agustus 2026. Kesepakatan tersebut menyatakan bahwa serangan bersenjata terhadap salah satu negara akan dipandang sebagai serangan terhadap ketiganya.
Pakta Pertahanan Makkah ditandatangani ketika kawasan Timur Tengah menghadapi ketegangan keamanan yang meningkat. Ketiga negara menyatakan kesepakatan itu bertujuan memperkuat pencegahan dan pertahanan bersama, sementara Turki menegaskan kerja sama tersebut tidak dimaksudkan untuk menggantikan aliansi yang sudah ada. Namun, langkah Riyadh itu mendapat kritik dari sejumlah tokoh dan komentator UEA. Salah satu yang paling vokal adalah Abdulkhaleq Abdulla, analis politik dan mantan penasihat Presiden UEA Mohammed bin Zayed.
Abdulla mempertanyakan urgensi kerja sama pertahanan trilateral tersebut. Menurut dia, Arab Saudi seharusnya lebih memprioritaskan penguatan kerja sama politik dan militer di antara negara-negara Teluk melalui Dewan Kerja Sama Teluk atau Gulf Cooperation Council (GCC). "Selamat atas pembentukan aliansi ini, tetapi memperkuat kerja sama militer dan politik Teluk serta menyatukan rumah Teluk jauh lebih penting," tulis Abdulla dalam unggahannya di X.
Dia juga mempertanyakan siapa sebenarnya musuh bersama yang hendak dihadapi oleh ketiga negara dalam pakta tersebut. "Salah satu syarat keberhasilan aliansi apa pun adalah mengidentifikasi musuh bersama. Jadi, siapa musuh negara-negara dalam aliansi ini?" tulisnya.
GCC sendiri merupakan organisasi regional yang beranggotakan enam negara monarki Teluk, yakni Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan UEA. Kritik tersebut kemudian mendapat tanggapan dari Arab Saudi. Pangeran Abdulrahman bin Musaid mempertanyakan alasan kalangan akademisi UEA mempersoalkan keputusan strategis Riyadh. "Di mana masalahnya, Doktor, jika itu sebuah aliansi, perjanjian, kesepakatan, atau dengan nama apa pun?" tulis Abdulrahman di X.
Dia juga mempertanyakan apakah kerja sama tersebut bertentangan dengan upaya menyatukan negara-negara Teluk. "Bagaimana hal itu bisa bertentangan dengan menyatukan rumah Teluk? Bukankah hak setiap negara untuk membuat kesepakatan dengan negara atau negara-negara mana pun sesuai dengan apa yang dianggap dapat mencapai kepentingannya?" lanjutnya.
Fahad al-Arabi al-Harthi, Ketua Asbar Centre for Studies and Research, turut membela kesepakatan tersebut. Dia mengatakan Pakta Pertahanan Makkah tidak ditujukan kepada negara tertentu dan tidak dibangun berdasarkan penetapan musuh bersama. Menurutnya, kesepakatan tersebut lebih diarahkan untuk membangun kemampuan kolektif dalam melakukan pencegahan dan pertahanan serta melindungi keamanan dan stabilitas dari ancaman apa pun.
Perdebatan kemudian melebar ke hubungan UEA dengan negara lain. Sejumlah pengguna media sosial Saudi mempertanyakan sikap UEA terhadap pakta Riyadh dengan Turki dan Pakistan dengan mengungkit hubungan UEA dengan Israel yang dibangun setelah Abraham Accords pada 2020. Abdulla kemudian memperkeras pernyataannya. Dalam salah satu unggahan, dia menekankan bahwa kesetiaan dan kepentingan utama harus diberikan kepada negara masing-masing, bukan pada identitas sektarian atau gagasan bangsa Arab maupun Islam yang melampaui kepentingan nasional.
Pernyataan itu mendapat respons dari Abdulaziz al-Tuwaijri, mantan kepala Islamic World Educational, Scientific and Cultural Organisation (Isesco). Dia menyinggung hubungan UEA dengan Israel dalam tanggapannya. Al-Tuwaijri juga mempertanyakan mengapa kerja sama pertahanan UEA dengan India dan hubungan luasnya dengan Israel tidak dipersoalkan, sementara kesepakatan pertahanan Arab Saudi dengan Turki dan Pakistan justru dikritik.
Di tengah perdebatan tersebut, pakta Makkah terus menjadi perhatian karena berpotensi mengubah pola kerja sama keamanan di kawasan. Kesepakatan itu tidak hanya mencakup komitmen pertahanan bersama, tetapi juga membuka ruang bagi peningkatan latihan militer, koordinasi strategis, serta kerja sama industri pertahanan dan teknologi. Ketegangan antara komentar dari Abu Dhabi dan respons dari Riyadh menunjukkan bahwa pembentukan kerja sama pertahanan baru tersebut tidak hanya memiliki dimensi keamanan eksternal, tetapi juga menyentuh dinamika hubungan antarnegara Teluk dan perdebatan mengenai bentuk arsitektur keamanan kawasan di masa depan. (EER)
