JAKARTA, AFU.ID — Presiden Amerika Serikat Donald Trump tuding China mencuri sekitar 220 juta data pemilih Amerika Serikat sejak siklus Pemilu 2020. Trump menyebut dugaan tersebut sebagai pembobolan data pemilu terbesar dalam sejarah sekaligus bukti lemahnya sistem keamanan pemilu di Negeri Paman Sam.
Tudingan itu disampaikan Trump dalam pidato yang disiarkan pada Kamis, (16/7/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia mengaku telah menerima informasi intelijen yang menunjukkan intervensi asing berskala besar terhadap proses demokrasi di Amerika Serikat. Menurut Trump, temuan itu juga mengungkap berbagai celah pada sistem pemilu elektronik AS.
Mengutip laporan CIA, Trump mengatakan Partai Komunis China (PKC) sejak pertengahan 2018 telah menetapkan kebijakan untuk memanfaatkan berbagai instrumen di dalam maupun luar negeri guna menggagalkan peluangnya kembali terpilih sebagai presiden pada Pemilu 2020. Ia mengeklaim langkah tersebut bertujuan mengurangi dukungan terhadap dirinya, mendorongnya mundur dari pencalonan, atau memastikan kekalahannya dalam pemilu.
Trump juga menuding puluhan laporan penting milik CIA dan Badan Keamanan Nasional (NSA) mengenai dugaan intervensi China tidak pernah disampaikan kepadanya saat masih menjabat sebagai presiden. Selain itu, ia mengklaim pemerintah China berupaya mencari jurnalis Amerika Serikat yang menulis laporan negatif tentang dirinya dan menawarkan imbalan agar pemberitaan tersebut terus berlanjut. Dalam pidatonya, Trump menyebut ancaman terhadap infrastruktur pemilu AS tidak hanya berasal dari China.
Ia mengutip asesmen intelijen yang menyatakan sejumlah negara, seperti Rusia, Iran, Korea Utara, dan kelompok non-negara, juga memiliki kemampuan untuk melemahkan sistem pemilu Amerika Serikat. Menurutnya, kondisi itu menunjukkan sistem pemilu AS masih sangat rentan terhadap campur tangan pihak asing. Trump menambahkan ratusan juta data pemilih AS kini disebut berada di tangan pemerintah asing. Ia juga menyoroti masih adanya nama warga non-AS dan pemilih yang telah meninggal dunia dalam daftar pemilih, sementara belum terdapat aturan nasional yang mewajibkan bukti kewarganegaraan bagi setiap pemilih.
Atas dasar itu, Trump mengatakan Menteri Keamanan Dalam Negeri akan memaparkan hasil penyelidikan terkait kerentanan siber sistem pemilu kepada para pejabat federal dan negara bagian, sembari kembali mendesak Kongres segera mengesahkan Save America Act yang mewajibkan bukti kewarganegaraan dalam proses pemungutan suara.
Sebelum pidato Trump tersebut, Juru bicara Kedutaan Besar China di Amerika Serikat, Liu Chang, telah lebih dulu menegaskan negaranya tidak pernah mencampuri pemilihan presiden AS. "China tidak pernah dan tidak akan pernah ikut campur dalam pemilihan presiden AS," ujar Liu. Bantahan serupa disampaikan Senator Partai Demokrat Mark Warner yang menyebut komunitas intelijen AS telah menyimpulkan China tidak berupaya mengubah hasil Pemilu 2020.
Selama beberapa tahun terakhir, Trump memang berulang kali mempertanyakan hasil Pilpres 2020 dan mengeklaim kekalahannya dari Joe Biden terjadi akibat kecurangan. Namun, meski kembali menyebut sistem pemilu AS sangat rentan terhadap campur tangan asing, Trump dalam pidatonya tidak menyampaikan bukti yang menunjukkan adanya perubahan atau manipulasi terhadap hasil Pemilu Presiden 2020. (RAI)
