JAKARTA, AFU.ID - Amerika Serikat (AS) dan Republik Islam Iran, dilaporkan berada di ambang kesepakatan damai lisan terbesar dalam 47 tahun terakhir. Sebuah dokumen krusial yang disebut sebagai "Memorandum Kesepahaman Islamabad"—merujuk pada Pakistan sebagai aktor mediator sentral—diklaim siap mengakhiri eskalasi militer yang sempat membakar Timur Tengah sejak awal tahun ini. Trump sendiri berambisi untuk segera menandatangani kesepakatan damai tersebut pada hari ini, Minggu (14/6/2026).
Presiden AS Donald Trump langsung menggunakan platform media sosialnya, Truth Social, untuk mengumumkan pencapaian ini secara bombastis. Trump memastikan bahwa draf kesepakatan akan segera ditandatangani hari ini dan Selat Hormuz yang sempat diblokade sejak Februari 2026 akan segera dibuka penuh.
"Kesepakatan itu dijadwalkan akan ditandatangani besok (Minggu hari ini), dan segera setelah ditandatangani Selat Hormuz TERBUKA UNTUK SEMUA," tulis Trump (14/6/2026).
Indikasi keandalan memo ini diperkuat oleh Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, yang menyatakan via akun X miliknya bahwa kesepakatan kemungkinan besar rampung dalam 24 jam ke depan. Bagi Washington, kesepakatan ini diklaim memenuhi target utama Trump dalam melumpuhkan ambisi militer Iran pasca-operasi militer AS beberapa waktu lalu.
Namun di Teheran, narasi yang dibangun berbalik 180 derajat. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araqchi, justru mengklaim posisi geopolitik Iran keluar jauh lebih kuat dari konflik ini. "Iran adalah pemenang perang dengan AS. Untuk pertama kalinya dalam 47 tahun, Amerika Serikat secara eksplisit menyatakan bahwa mereka menghormati kedaulatan Republik Islam Iran," ujar Araqchi kepada stasiun televisi pemerintah IRIB.
Berdasarkan rancangan draf dokumen yang dikutip dari Reuters, ada beberapa poin krusial yang ditawarkan sebagai kompensasi timbal balik (quid pro quo) dalam perjanjian ini. Pertama, AS bakal membuka akses terhadap miliaran dolar AS aset Iran yang selama ini dibeukukan. Sebagai balasannya, Iran akan membuka kembali akses selat Hormuz untuk jeluar pelayaran internasional.
Kedua, AS bakal memberikan pelonggaran sanksi terhadap ekspor minyak mentah Teheran. Sebaliknya Iran diminta menghentikan pengayaan uranium tinggi selama masa transisi. Ketiga, AS bakal menghentikan total blokade angkatan laut di pelabuhan-pelabuhan Iran. Namun Iran diminta berkomitmen mendeklarasikan berakhirnya perang di semua front (termasuk Lebanon).
Kendati demikian, batu sandungan terbesar ada pada masa tenggang negosiasi lanjutan selama 60 hari ke depan pasca-penandatanganan awal. Washington menuntut pembongkaran total program nuklir Iran dan pemusnahan cadangan uranium hasil pengayaan tinggi (highly enriched uranium).
Sementara Iran bersikeras menolak pemusnahan dan hanya bersedia mempertahankan uranium tersebut dalam bentuk yang diencerkan (diluted). Sinyal keretakan draf ini justru ditiupkan sendiri oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei. Berseberangan dengan klaim instan Donald Trump, Baghaei menegaskan nota kesepahaman formal tidak akan diteken pada hari Minggu ini karena para negosiator belum dijadwalkan terbang ke Jenewa, Swiss.
Melihat kontradiksi tajam ini, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Prof. Hikmahanto Juwana, menilai ada kemungkinan besar Iran sedang memainkan strategi psikologis serupa dengan gaya Trump di panggung politik, alias main kartu.
"Saat ini belum ada dokumen yang disepakati oleh kedua belah pihak. Iran sepertinya main kartu seperti Trump. Mengklaim saja sepihak biar nanti dibantah. Bisa jadi tidak ada titik temu, jadi mereka akan mengambangkan perang," analisis Hikmahanto.
Ketidakpastian Memorandum Islamabad semakin diperkeruh oleh situasi bersenjata yang masih membara di regional. Pada saat para diplomat berargumen tentang kertas perdamaian, militer kedua belah pihak masih saling serang.
Angkatan Laut AS dilaporkan baru saja menembak jatuh sejumlah drone bunuh diri (kamikaze) milik Iran yang terbang mendekati Selat Hormuz karena dinilai mengancam keselamatan kapal dagang. Kemudian, sekutu utama Iran, Hizbullah, masih dihujani bom oleh Israel. Serangan udara jet tempur Israel di distrik Jezzine dan Nabatieh menewaskan lima orang, termasuk Walikota Ar-rihan, Ali Badie.
Secara de jure, Abbas Araqchi mengklaim kesepakatan ini akan otomatis menghentikan perang di front Lebanon. Namun secara de facto, absennya Israel dalam penandatanganan kesepakatan bilateral AS-Iran ini membuat efektivitas gencatan senjata di Lebanon selatan patut dipertanyakan.
Dunia kini menanti dalam ketidakpastian di Jenewa. Apakah Memorandum Islamabad akan menjadi cetak biru perdamaian baru yang meredakan harga minyak dunia, ataukah ia hanya sekadar jeda taktis bagi kedua negara sebelum memicu badai perang yang jauh lebih besar?
MAR
