JAKARTA, AFU.ID — Pertemuan Xi Jinping dan Donald Trump di Beijing pada 13-15 Mei 2026 menandai babak baru yang sangat menentukan tatanan geopolitik kontemporer.
Pertemuan puncak tersebut berlangsung setelah mengalami penundaan dari jadwal semula pada pekan pertama April akibat pecahnya perang di Selat Hormuz.
Penundaan tersebut mencerminkan betapa rentannya arsitektur keamanan global, sebab konflik regional secara langsung mendikte agenda diplomatik kekuatan adidaya.
Di tengah berkurangnya keunggulan strategis AS akibat keterlibatan mendalam di Timur Tengah, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) tersebut menjadi ajang pembuktian bagi China.
Terutama untuk memproyeksikan diri sebagai jangkar stabilitas internasional yang beroperasi dari posisi yang setara dengan Washington.
KTT Beijing 2026 didominasi oleh pergeseran nyata dalam keseimbangan kekuatan ekonomi dan militer global.
Berbeda dengan konfrontasi langsung yang mencirikan masa jabatan pertama Trump, pertemuan tersebut berlangsung di bawah bayang-bayang ketergantungan baru bagi AS.
Kampanye militer di Timur Tengah telah menguras persediaan sistem persenjataan canggih, termasuk rudal presisi dan interseptor pertahanan udara.
Kondisi tersebut memojokkan Pentagon akibat ketergantungan yang mengkhawatirkan terhadap pasokan mineral kritis dan komponen magnet permanen.
Yang mana, ekosistem manufaktur hulu dari mineral kritis dan magnet permanen secara sepihak dikuasai oleh China.
Oleh karenanya, Beijing mendekati meja perundingan dengan rasa percaya diri yang tinggi.
Melalui instrumen tata negara ekonominya (economic statecraft), China telah membangun jaringan kontrol ekspor yang sangat canggih.
Sejak perang tarif tahun 2025—di mana Trump sempat menaikkan tarif impor hingga mencapai 145% sebelum disepakatinya gencatan senjata sementara di Busan pada Oktober 2025—China telah memitigasi risiko pasar dengan mendiversifikasi ekspornya ke wilayah non-AS.
Pertumbuhan ekspor China ke pasar alternatif tumbuh pesat sebesar 21,8% pada awal 2026, membuktikan efektivitas strategi pelepasan ketergantungan (de-risking) dari tekanan unilateral AS.
Posisi China Lebih Strategis Ketimbang AS?
Setelah berakhirnya pertemuan Xi Jinping dan Donald Trump, para analis menilai China kini beroperasi dari posisi yang setara dengan AS.
Meski begitu, para analis tetap memperingatkan agar tidak menafsirkannya sebagai bukti adanya pergeseran yang menentukan dalam tingkat pengaruh.
“Interaksi tersebut lebih terlihat seperti kedua belah pihak dengan hati-hati melindungi posisi tanpa mengubahnya, daripada satu pihak yang menetapkan syarat,” ungkap Pusat Analis China di Asia Society Policy Institute, Simona Grano, dikutip AFU.ID dari The Japan Times, Senin (18/5/2026).
Dalam konteks geopolitik dan arsitektur asimetris daya tawar, posisi strategis Beijing terlihat lebih unggul dari Washington.
Dari kondisi domestik dan politik: popularitas AS berada di titik terendah, menghadapi tekanan inflasi, dan pemilihan umum (pemilu) paruh waktu (midterm elections) pada November 2026 mendatang.
Sedangkan China berupaya mengelola perlambatan ekonomi struktural dengan target pertumbuhan terendah sejak 1991, tapi memiliki stabilitas politik dalam jangka panjang.
Selanjutnya, Washington juga sangat rentan terhadap ketergantungan rantai pasok lantaran stok amunisi menipis dan membutuhkan jaminan untuk industri pertahanannya.
Berbeda dengan Beijing yang memonopoli hulu hingga hilir atas pemrosesan logam tanah jarang, magnet permanen, dan teknologi baterai.
Oleh karenanya, fokus Trump dalam agenda KTT bersifat transaksional dengan berorientasi hasil cepat (komitmen pembelian produk) guna memuaskan basis pemilih agraris dan korporasi.
Adapun, fokus Jinping bersifat struktural yang bertujuan mengunci AS ke dalam pengakuan kesetaraan kekuasaan dan meredam dukungan militer ke Taiwan.
Xi Jinping bahkan berupaya mendefinisikan bahasa hubungan tersebut di sepanjang pertemuan dengan Donald Trump.
“Jika menilik kembali perjalanan hubungan Tiongkok-AS, apakah kita dapat memiliki rasa saling menghormati? Hidup saling berdampingan secara damai?,” tutur Jinping pada Kamis (14/5/2026).
“Kerja sama yang saling menguntungkan adalah kunci keberhasilan hubungan ini, kita harus mewujudkannya dan jangan pernah mengacaukannya,” sambung Presiden China ini dengan tegas.
Klaim Sepihak AS
Sebagai presiden yang memposisikan dirinya sebagai negosiator transaksional ulung, Donald Trump memanfaatkan KTT tersebut untuk mengumumkan serangkaian komitmen komersial bernilai miliaran dolar.
Kendati demikian, laporan media internasional kredibel mengungkapkan adanya jurang pemisah yang lebar antara retorika kemenangan yang Washington gaungkan dan keheningan kalkulatif oleh Beijing.
Berikut rinciannya:
1. Sektor Dirgantara
Klaim AS: Pembelian 200 unit pesawat komersial Boeing oleh maskapai milik negara China;
Sikap China: Menolak memberikan konfirmasi langsung dan menyatakan kesepakatan masih dinegosiasikan;
Prospek Riil: Sangat rendah karena China menggunakan pesanan Boeing sebagai daya tawar politik dan realisasinya bergantung pada kebijakan tarif AS di masa depan.
2. Sektor Pertanian
Klaim AS: Pembelian kembali kedelai sesuai janji Busan (25 juta metrik ton) dan pembukaan lisensi impor daging sapi.
Sikap China: Berkomitmen untuk menstabilkan pasokan pangan, namun otoritas bea cukai segera membatasi kembali izin impor daging sapi setelah delegasi AS pulang;
Prospek Riil: Sedang karena China memprioritaskan swasembada pangan nasional dan ketahanan domestik, sekaligus membatasi ketergantungan penuh pada sektor agrikultur AS.
3. Sektor Energi
Klaim AS: Peningkatan signifikan impor minyak bumi dan gas alam cair (LNG);
Sikap China: Menyetujui peningkatan pembelian guna mereduksi ketimpangan dagang dan mengamankan rute energi non-Timur Tengah;
Prospek Riil: Tinggi karena sangat sejalan dengan strategi China untuk mendiversifikasi rute pasokan energi dari kawasan Selat Hormuz yang tidak stabil.
4. Sektor Semikonduktor
Klaim AS: Memberikan lisensi penjualan chip AI Nvidia H200 kepada 10 raksasa teknologi China (termasuk Tencent, Alibaba, ByteDance, dan JD.com).
Sikap China: Menolak klaim bahwa hal ini merupakan konsesi dan menegaskan bahwa pembatasan teknologi oleh AS sejak awal tidak memiliki dasar hukum.
Prospek Riil: Sedang akibat transaksi tertunda karena persetujuan akhir China belum keluar dan enggan terjebak dalam ketergantungan chip AS di tengah dorongan swasembada domestik.
Kesenjangan interpretasi tersebut memperlihatkan taktik diplomasi Jinping yang tetap memegang kendali atas rincian teknis pelaksanaan kontrak.
Sehingga, sengaja membiarkan Trump mengeklaim kemenangan jangka pendek untuk konsumsi politik domestiknya menjelang pemilu paruh waktu.
Garis Merah Geopolitik
Di balik jabat tangan hangat di Zhongnanhai Garden, perundingan tertutup antara Xi Jinping dan Donald Trump menemui jalan buntu pada pilar-pilar keamanan paling krusial.
Isu Taiwan tetap menjadi titik gesekan paling berbahaya dalam hubungan bilateral antara China-AS.
Selama pertemuan pertama, Jinping memberikan peringatan yang sangat lugas bahwa Taiwan adalah ‘masalah paling penting dan sensitif’ dalam hubungan AS-China.
Presiden China tersebut bahkan menegaskan, kesalahan penanganan atas isu Taiwan akan menempatkan seluruh hubungan dalam bahaya konflik bersenjata.
Target utama diplomasi Beijing dalam KTT tersebut adalah memaksa Washington untuk menunda atau membatalkan paket penjualan senjata senilai USD14 miliar yang tinggal menunggu persetujuan akhir dari Gedung Putih, menyusul paket USD11 miliar yang telah disahkan Kongres pada Desember sebelumnya.
Trump, yang didorong oleh pragmatisme transaksional dan keengganan untuk terlibat dalam konflik baru tatkala AS masih terjebak di Timur Tengah, memilih sikap ambivalen.
Dalam penerbangan pulang, Presiden AS tersebut menyatakan bahwa Xi Jinping merasa sangat kuat tentang masalah kemerdekaan Taiwan dan ‘tidak membuat komitmen apa pun untuk kedua arah’ terkait paket senjata tersebut.
Pernyataan Trump bahwa ‘hal terakhir yang kita butuhkan saat ini adalah perang sejauh 9.500 mil’ pun memicu kepanikan tersendiri di Taipei, sekalipun Sekretaris Negara Marco Rubio berupaya meyakinkan bahwa komitmen pertahanan AS tidak berubah.
Terkait eskalasi di Selat Hormuz, Trump meminta bantuan diplomatik dari Jinping untuk membujuk Iran menyetujui gencatan senjata jangka panjang dengan syarat-syarat yang dapat diterima AS.
Beijing pun bersedia memfasilitasi komunikasi darurat, terbukti dengan laporan intelijen yang menunjukkan Teheran mengizinkan kapal-kapal dagang berbendera China untuk melewati Selat Hormuz pascakontak diplomatik dari Beijing.
Akan tetapi, bantuan tersebut tak datang secara cuma-cuma, Trump mengisyaratkan kesediaannya untuk mempertimbangkan pencabutan sanksi sepihak terhadap perusahaan-perusahaan minyak dan kilang independen China yang dituduh mengimpor minyak Iran.
Jika terimplementasikan, langkah tersebut merupakan kemunduran kebijakan luar negeri AS yang signifikan dan menjadi pengakuan de facto atas kekuasaan ekonomi China di Timur Tengah.
Rivalitas Hening dalam Stabilitas Rapuh
Secara keseluruhan, pertemuan bilateral antara Donald Trump dan Xi Jinping pada pertengahan Mei 2026 merupakan manifestasi dari transisi dunia menuju era bipolaritas terkelola.
KTT tersebut gagal menghasilkan solusi jangka panjang atas pertentangan ideologis maupun struktural kedua negara; melainkan hanya berfungsi sebagai instrumen untuk menginstitusionalisasikan persaingan agar tak berujung pada kehancuran ekonomi bersama.
Kesepakatan untuk mengadopsi konsep ‘Stabilitas Strategis Konstruktif’ yang Beijing tawarkan, membuktikan Washington secara pragmatis telah menerima realitas bahwa supremasi mutlak unipolaritasnya telah berakhir.
Bagi AS, kegagalan diplomasi satu-lawan-satu ala ‘strongman’ dalam memperoleh konsesi struktural dari China menunjukkan bahwa keunggulan strategis masa depan tak lagi terletak pada transaksi jangka pendek, melainkan pada kemampuannya untuk membangun aliansi plurilateral yang kokoh bersama Eropa dan Asia. (ADR)
