Jakarta, AFU.ID — Hamas secara resmi mengumumkan pembubaran badan pemerintahan sipilnya di Jalur Gaza pada Senin (6/7/2026), menyerahkan kendali administratif harian kepada National Committee for the Administration of Gaza (NCAG). Langkah yang disebut sebagai "pengunduran diri strategis" sekaligus menjadi titik balik politik terbesar sejak gencatan senjata diberlakukan pada Oktober 2025. Para pengamat menilai langkah ini sebagai manuver taktis, bukan penyerahan kekuasaan penuh.
Ketua Komite Darurat Pemerintah Hamas, Mohammed al-Farra, secara resmi mengajukan pengunduran diri dan membubarkan komite yang dipimpinnya. Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, mengonfirmasi bahwa seluruh persiapan administratif dan hukum untuk transisi kekuasaan telah rampung. "Langkah ini diambil untuk menghilangkan segala dalih bagi pendudukan Israel yang terus melakukan agresi dan perang pemusnahan terhadap rakyat kami," ujar Qassem kepada AFP, Minggu (5/7/2026) malam.
Meski melepas kendali pemerintahan sipil, Hamas menegaskan bahwa perannya di wilayah itu tidak sepenuhnya berakhir. Kelompok tersebut tetap mempertahankan kekuatan militer dan pengaruh politiknya secara penuh. Saat ini, urusan birokrasi di Gaza masih di tangan Hamas, sebelumnya nanti akan diserahkan sepenuhnya kepada NCAG.
Hamas menilai NCAG adalah konsekuensi logis dari kesepakatan gencatan senjata yang difasilitasi oleh pemerintahan Trump. Menyerahkan pemerintahan sipil kepada pemerintahan transisi ini sekaligus menegaskan bahwa Hamas bukan lagi sebagai penghalang upaya perdamaian di tanah Gaza. Sehingga, tekanan internasional akan mengarah ke Israel. Ini sekaligus menjawab soal sulitnya bantuan kemanusiaan masuk ke sana.
Sementara itu, Israel sendiri skeptis terhadap keputusan Hamas itu. Para pejabat di Tel Aviv menyebut langkah Hamas sebagai "stunt" atau manuver palsu yang tidak mengubah realitas keamanan di lapangan. "Hamas masih memegang senjata dan tetap menjadi ancaman keamanan utama bagi warga negara Israel," ujar seorang pejabat senior Israel.
Netanyahu sendiri sedang menghadapi tekanan besar dari koalisi sayap kanannya yang menuntut kemenangan total atas Hamas. Meskipun turut menandatangani peta jalan Trump, pemerintah Israel lebih memilih model rekonstruksi terbatas di wilayah yang dikuasai militer, seperti pembangunan "kota kemanusiaan" atau "New Rafah" yang justru dikritik mantan Perdana Menteri Ehud Olmert sebagai bentuk "kamp konsentrasi" baru. Hingga saat ini, NCAG sendiri belum bisa masuk ke wilayah Gaza karena masih dilarang oleh Israel.
Para pengamat melihat langkah ini sebagai upaya Hamas untuk keluar dari kebuntuan. Max Rodenbeck dari International Crisis Group menilai Hamas berusaha mengembalikan inisiatif di tengah tekanan yang terus meningkat. "Hamas sadar, jika tidak memberikan sesuatu, mereka akan disalahkan sepenuhnya atas penderitaan rakyat Gaza. Namun di sisi lain, mereka tidak mau kehilangan senjata sebelum Israel benar-benar mundur dari wilayah tersebut," jelasnya.
Analis dari European Council on Foreign Relations, Muhammad Shehada, menambahkan bahwa Hamas menyadari risiko delegitimasi NCAG jika komite itu hanya beroperasi di wilayah kantong kecil yang dikontrol militer Israel. "Mereka mencoba mengelak dari jebakan 'bantustan' sembari menunggu dinamika politik berubah, terutama menjelang potensi pemilu di Israel," tuturnya.
NCAG yang dipimpin oleh Ali Shaath, seorang insinyur sipil asal Khan Younis dengan latar belakang Otoritas Palestina, menyatakan kesiapannya menjalankan tugas. Namun, realisasi di lapangan masih sangat bergantung pada izin masuk dari Israel serta dukungan pendanaan internasional.
Sedangkan Board of Peace (BoP), terus menekan prinsip "satu otoritas, satu hukum, satu senjata", yang berarti tuntutan perlucutan senjata Hamas tetap menjadi syarat mutlak, sesuatu yang terus ditolak Hamas selama Israel masih menguasai sebagian besar wilayah Gaza.
Latar Belakang Terbentuknya NCAG
National Committee for the Administration of Gaza (NCAG) adalah badan teknokratik sementara yang dibentuk pada Januari 2026 sebagai bagian dari rencana perdamaian Gaza yang dimediasi Amerika Serikat di bawah administrasi Donald Trump. Komite ini terdiri dari sekitar 15 anggota profesional Palestina independen, mayoritas berasal dari Gaza, dan dipilih melalui kesepakatan faksi-faksi Palestina termasuk Hamas, Fatah, dan PIJ, dengan persetujuan dan vetting dari Israel serta pengawasan Board of Peace (BoP).
NCAG merupakan badan transisi yang bertugas mengisi kekosongan kekuasaan sipil setelah Hamas mundur dari administrasi harian. Komite ini berbasis sementara di luar Gaza (utamanya Kairo) karena belum mendapatkan izin masuk penuh dari Israel. Tugasnya, mengelola pemerintahan sipil sehari-hari di Gaza, termasuk pemulihan layanan publik dasar seperti kesehatan, pendidikan, listrik, air bersih, pertanian, keuangan, dan komunikasi.
Komite ini juga bertanggung jawab mengawasi rekonstruksi infrastruktur yang hancur, pendistribusian bantuan kemanusiaan, serta menstabilkan kehidupan masyarakat sambil meletakkan dasar tata kelola jangka panjang. NCAG beroperasi di bawah prinsip “teknokratik dan apolitik”, artinya anggotanya tidak mewakili partai politik tertentu, meski beberapa memiliki latar belakang pengalaman di Palestinian Authority (PA). Pengawasan akhir berada di tangan Board of Peace yang dipimpin AS.
Ketua NCAG sendiri, adalah Dr. Ali Shaath seorang insinyur sipil asal Khan Younis. Dia berpengalaman lebih dari 30 tahun di bidang perencanaan, transportasi, dan pembangunan. Shaath pernah menjabat sebagai deputi menteri di PA dan dikenal sebagai teknokrat yang dihormati. Anggota lain mencakup Abdul Karim Ashour (pertanian), Jaber Al-Daour (pendidikan), Bashir Al-Rais/Ali Barhoum (keuangan), Omar Shamali (komunikasi dan digital), serta Hanaa Nicola Tarazi (jaminan sosial) sebagai satu-satunya perempuan di komite. Mayoritas anggota adalah ahli di bidang infrastruktur, ekonomi, dan pelayanan publik, dengan sedikit afiliasi politik terbuka.
Pembentukan NCAG merupakan bagian penting dari “Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict” Trump yang disepakati Hamas dan Israel pada Oktober 2025. Tujuannya adalah menciptakan otoritas sipil netral yang dapat mengelola Gaza pasca-Hamas tanpa melibatkan PA secara langsung pada tahap awal. Namun, hingga kini NCAG belum bisa beroperasi penuh di dalam Gaza karena penolakan Israel yang menuntut jaminan keamanan lebih lanjut, termasuk kemajuan menuju perlucutan senjata Hamas di fase berikutnya.
Ringkasnya, NCAG didirikan sebagai jembatan teknis untuk memulihkan layanan dasar dan rekonstruksi, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada kerja sama semua pihak. Banyak pengamat memandang komite ini sebagai solusi pragmatis, meski masih diwarnai skeptisisme karena pengaruh eksternal yang kuat dari Board of Peace. (EER)
