JAKARTA, AFU.ID - Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance menyatakan nota kesepahaman (MoU) antara Amerika Serikat dan Iran belum dipublikasikan bukan karena masalah substansi, melainkan karena sejumlah detail teknis terkait pelaksanaannya yang masih perlu diselesaikan.
Pernyataan itu sebagai respons pertanyaan publik soal mengapa isi kesepakatan bersejarah tersebut belum bisa diakses secara terbuka. Ia menyampaikannya dalam wawancara dengan NBC News pada Selasa (16/6/2026). "Ada beberapa detail teknis yang perlu diselesaikan, yang tidak berkaitan dengan isi MoU itu sendiri, melainkan dengan pelaksanaannya," kata Vance.
Diketahui, MoU itu sendiri telah dikonfirmasi langsung oleh Presiden Donald Trump bersama Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi dan difinalisasi pada Minggu (14/6/2026). Kedua pihak telah menandatanganinya secara digital, dan penandatanganan resmi dijadwalkan berlangsung di Swiss pada 19 Juni mendatang.
Vance juga mengungkapkan Qatar dan Pakistan memainkan peran penting dalam memfasilitasi tercapainya kesepakatan tersebut. Keterlibatan dua negara itu mencerminkan betapa kompleksnya jalur diplomasi yang ditempuh untuk mempertemukan Washington dan Teheran dalam satu dokumen setelah bertahun-tahun kebuntuan.
Adapun inti dari MoU tersebut, menurut Vance, adalah komitmen Iran untuk tidak mengembangkan senjata nuklir dalam jangka panjang. Salah satu klausul paling krusial mengatur AS bersama Badan Energi Atom Internasional (IAEA) akan membantu Iran memusnahkan stok uranium yang telah diperkaya hingga kadar tinggi yakni bahan yang selama ini menjadi sumber kekhawatiran komunitas internasional.
"Salah satu bagian inti dari kesepakatan tersebut adalah bahwa IAEA dan Amerika Serikat akan membantu Iran menghancurkan persediaan uranium yang sangat diperkaya, dan hal itu dijelaskan dengan sangat jelas," ujar Vance.
Sebagai bagian dari implementasi kesepakatan, para inspektur nuklir internasional juga akan diizinkan kembali memasuki Iran yang mana merupakan sebuah langkah yang lama tertunda sejak hubungan kedua negara memburuk.
Vance menegaskan, AS tidak melihat kesepakatan ini semata sebagai instrumen pengendalian senjata, melainkan sebagai pintu masuk bagi Iran untuk kembali ke tatanan negara normal yang berfungsi penuh. Ia bahkan menyebut ingin melihat Iran tumbuh menjadi negara yang sejahtera, dengan syarat Teheran memenuhi seluruh kewajibannya.
"Jika Iran mematuhi ketentuan dalam kesepakatan tersebut, maka manfaat akan mengalir kepada mereka, dan itulah yang kami harapkan," katanya. "Namun, hal itu hanya akan terjadi jika mereka berkomitmen dalam jangka panjang untuk tidak mengembangkan senjata nuklir."
Sebelumnya, Presiden Trump memperkirakan Selat Hormuz yang merupakan jalur strategis pelayaran minyak dunia yang sempat memanas akan dibuka sepenuhnya, seiring meredanya ketegangan pasca-kesepakatan pada Jumat (20/6/2026). AS juga dilaporkan telah memastikan Iran akan mendapatkan akses terhadap insentif ekonomi senilai sekitar Rp5 kuadriliun apabila kesepakatan berjalan sesuai rencana. (ANT/NAD)
