JAKARTA - AFU.ID, Perang tiga bulan antara Amerika Serikat beserta sekutunya melawan Iran memasuki hari ke-87. Di tengah desakan dunia untuk mengakhiri konflik yang telah mengganggu pasokan energi dan stabilitas Timur Tengah, Presiden AS Donald Trump justru mengambil sikap wait and see.
Alih-alih mendorong percepatan negosiasi, Trump memerintahkan para perwakilannya untuk tidak terburu-buru mencapai kesepakatan dengan Iran, sebuah langkah yang menurut para pengamat mengandung ongkos besar yang harus ditanggung Washington.
Keputusan ini keluar sehari setelah Trump semula menyatakan bahwa sebuah kesepakatan "sebagian besar telah dinegosiasikan," termasuk rencana pembukaan kembali Selat Hormuz yang selama tiga bulan terakhir diblokade armada AS.
Dalam unggahan di Truth Social, Minggu (25/5/2026), Trump menegaskan, "Blokade akan tetap berlaku penuh sampai kesepakatan tercapai, disertifikasi, dan ditandatangani."
Namun, pernyataan itu berlawanan dengan optimisme yang ia tunjukkan sehari sebelumnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanaani, melalui kantor berita Tasnim, Minggu (25/5), menyebut bahwa "AS masih menghalangi sejumlah poin kunci, termasuk pencairan aset beku Iran senilai lebih dari 6 miliar dolar AS."
Hingga Senin (26/5) sore waktu Teheran, kedua negara masih berselisih pada tiga isu utama: ambisi nuklir Iran yang menurut IAEA kini memiliki uranium pengayaan kadar 84 persen, tuntutan Iran agar AS menghentikan dukungan militer untuk operasi Israel di Lebanon selatan, serta pencabutan total sanksi ekspor minyak dan perbankan.
Seorang pejabat senior pemerintahan Trump yang berbicara secara anonim kepada Reuters, Minggu (25/5), mengakui bahwa "sistem Iran tidak bergerak cukup cepat."
Dia juga mengungkapkan bahwa pada prinsipnya Iran setuju untuk membuka Selat Hormuz sebagai imbalan pencabutan blokade laut, serta menyingkirkan stok uranium pengayaan tinggi. Namun, belum ada konfirmasi resmi dari Teheran mengenai sejauh mana kesepakatan kedua belah pihak itu mengikat.
Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, di New Delhi, India, Minggu (25/5), menegaskan bahwa Washington tidak akan terburu-buru mengambil kesepakatan yang merugikan.
"Kami akan mencapai kesepakatan yang baik, atau kami harus menyelesaikannya dengan cara lain. Kami lebih memilih kesepakatan yang baik," ujar Rubio.
Ongkos Ekonomi Tinggi, Bukan Hanya AS yang Harus Menanggung
Sikap "tidak terburu-buru" ini, bagaimanapun, mengandung biaya harian yang sangat besar. Direktur Eksekutif Center for Energy and Security Studies (CESS), Ahmad Zaky memperkirakan AS menghabiskan setidaknya 45 juta dolar AS (sekitar Rp 720 miliar) per hari untuk mempertahankan blokade laut dan operasi drone di kawasan Hormuz.
"Belum termasuk kerugian tidak langsung berupa kenaikan harga minyak mentah dunia yang kini bertahan di atas 95 dolar AS per barel, tertinggi sejak 2022. Inflasi AS sendiri sudah menyentuh 4,8 persen di bulan Mei ini," ujar Zaky, dikutip dari Kompas.
Di dalam negeri, Trump mendapat tekanan yang semakin kuat, bukan hanya dari kubu pro-perang seperti Senator Lindsey Graham dan Ted Cruz yang menginginkan opsi militer total, tetapi juga dari kalangan bisnis yang mulai merasakan dampak kenaikan biaya logistik.
"Kami tidak bisa terus begini. Setiap hari blokade berlanjut, perusahaan Amerika rugi 200 juta dolar dari keterlambatan pengiriman barang," kata seorang petinggi Kamar Dagang AS yang enggan disebut namanya.
Menariknya, di seberang lautan, bursa saham Jepang justru mencatat rekor: indeks Nikkei melampaui angka 65.000 untuk pertama kalinya pada Senin pagi (26/5) karena para investor menyambut baik optimisme kesepakatan damai meskipun faktanya belum ditandatangani.
Sementara negosiasi mandek di meja perundingan, eskalasi militer masih terus terjadi di lapangan. Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan bahwa dua rumah hancur di kota Arzoun, wilayah Tirus, Lebanon selatan, akibat serangan udara Israel pada Minggu malam (25/5).
Tim penyelamat masih mengevakuasi korban luka hingga Senin pagi. Militer Israel mengonfirmasi bahwa satu tentaranya tewas dalam pertempuran di Lebanon selatan pada hari yang sama, dan satu lainnya luka parah.
Dampak ekonomi perang juga merambat hingga Asia Selatan. Para pedagang di India melaporkan bahwa pengecer bahan bakar milik negara menaikkan harga diesel sebesar 2,71 rupee (sekitar Rp 530) per liter dan bensin sebesar 2,61 rupee (sekitar Rp 510) per liter pada Minggu (25/5).
Ini merupakan kenaikan keempat di bulan Mei 2026. "Kami terpaksa menaikkan harga karena biaya pengiriman minyak mentah melalui jalur alternatif melonjak hingga 300 persen," ujar seorang pejabat Indian Oil Corporation yang tidak mau disebut identitasnya.
Tak hanya India, Indonesia juga harus menanggung ongkos signifikan dari kebuntuan negosiasi ini.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Senin (26/5), mengakui bahwa harga minyak mentah Indonesia (ICP) telah menembus 94 dolar AS per barel, memberikan tekanan besar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang mengasumsikan harga minyak 78 dolar AS per barel.
"Selisih ini memaksa pemerintah menambah subsidi energi hingga Rp 28 triliun jika harga bertahan hingga akhir tahun. Kami juga melihat potensi kenaikan tarif listrik bagi industri dalam waktu dekat," ujar Airlangga.
Di sisi lain, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie, menyebut bahwa volume ekspor tekstil dan produk alas kaki ke kawasan Timur Tengah turun hingga 22 persen selama tiga bulan terakhir akibat terganggunya jalur pengiriman via Terusan Suez-Selat Hormuz.
"Setiap hari kesepakatan damai ditunda, eksportir Indonesia kehilangan sekitar 12 juta dolar AS atau setara Rp 192 miliar," ungkap Anindya.
Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi komponen energi pada Mei 2026 mencapai 3,4 persen month-to-month, tertinggi sejak krisis energi 2022.
Para pengamat memperingatkan bahwa jika blokade terus berlanjut, harga bahan pokok di Tanah Air berpotensi ikut terdongkrak karena biaya logistik pengiriman barang dari Eropa dan China juga ikut melonjak. (EER)
