JAKARTA, AFU.ID — Pemerintah menargetkan biaya logistik nasional turun menjadi 12,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2029. Biaya logistik yang dimaksud mencakup seluruh ongkos dalam proses pemindahan barang, mulai dari transportasi, pergudangan, hingga distribusi dari produsen ke konsumen.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah mengklaim terus memperkuat konektivitas antardaerah melalui pembangunan dan integrasi infrastruktur transportasi, termasuk pelabuhan, bandara, jalan, serta jaringan transportasi laut dan udara yang menghubungkan wilayah antarpulau.
“Tujuan kami sederhana, bagaimana biaya logistik semakin efisien, konektivitas antardaerah semakin kuat, investasi dan lapangan kerja semakin tumbuh,” kata AHY dalam keterangannya di Jakarta, Senin (8/6/2026).
Menurut AHY, transportasi bagi Indonesia bukan sekadar sarana mobilitas. Sebagai negara kepulauan dengan 17.380 pulau dan sekitar 280 juta penduduk, transportasi menjadi penghubung utama antardaerah.
“Bagi kami, transportasi adalah urat nadi yang mempersatukan bangsa dan menghubungkan seluruh wilayah Nusantara,” ujarnya.
AHY menilai pembangunan konektivitas Indonesia tidak dapat hanya bertumpu pada jalan tol. Strategi infrastruktur juga harus memperkuat transportasi laut dan udara agar distribusi barang serta layanan publik dapat menjangkau masyarakat lebih luas.
Menurut dia, pendekatan pembangunan infrastruktur Indonesia berbeda dengan negara kontinental yang lebih banyak bertumpu pada jaringan darat. Indonesia membutuhkan sistem konektivitas yang lebih komprehensif karena wilayahnya tersebar dalam bentuk kepulauan.
Tanpa sistem transportasi yang terintegrasi, biaya pengiriman dan distribusi barang akan tetap tinggi. Kondisi itu dapat menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan membuat harga barang di tingkat konsumen menjadi lebih mahal.
Pemerintah juga membuka ruang kerja sama untuk pengembangan sumber daya manusia, transfer pengetahuan dan teknologi, serta penguatan industri transportasi nasional.
AHY mengatakan kerja sama tersebut harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Kolaborasi tidak cukup berhenti pada proyek, tetapi harus mampu menekan biaya distribusi, memperluas akses, dan memperkuat konektivitas.
Target penurunan biaya logistik menjadi penting karena tingginya ongkos distribusi dapat memengaruhi harga barang di tingkat masyarakat. Semakin mahal biaya memindahkan barang antardaerah, semakin besar pula beban yang akhirnya ditanggung konsumen.
Karena itu, penguatan konektivitas antarpulau perlu dibaca sebagai agenda ekonomi, bukan hanya pembangunan fisik. Pemerintah perlu memastikan pelabuhan, bandara, jalan, kawasan industri, dan pusat produksi tersambung dalam satu rantai distribusi yang efisien.
Jika konektivitas masih terputus antarmoda, target biaya logistik 12,5 persen dari PDB akan sulit dicapai. Infrastruktur tidak cukup dibangun, tetapi harus mampu menurunkan ongkos pengiriman barang dari produsen hingga ke tangan konsumen. (RHU)
