AFU.ID, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan penguatan ekosistem industri perkapalan nasional sebagai bagian dari strategi industrialisasi untuk mentransformasi sistem logistik Indonesia, ketahanan pangan sekaligus meningkatkan daya saing industri manufaktur nasional.
Penegasan tersebut disampaikan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema Pemberdayaan Angkutan Laut dan Galangan Kapal Nasional.
“Pada tahun 2025, pertumbuhan industri pengolahan mencapai 5,30 persen atau melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11 persen,” ungkapnya pada Selasa, 10 Februari 2026.
“Momentum ini mengulang capaian setelah lebih dari satu dekade, yang menunjukkan sektor industri kembali menjadi penarik utama pertumbuhan ekonomi nasional,” sambungnya dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema Pemberdayaan Angkutan Laut dan Galangan Kapal Nasional di Jakarta.
Kontribusi industri pengolahan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2025 tercatat sebesar 19,07% atau setara Rp4.541,52 triliun.
Kinerja tersebut menegaskan peran sektor manufaktur sebagai sektor berkontribusi bagi ekonomi nasional sekaligus fondasi transformasi sistem logistik berbasis industri.
Menperin menegaskan bahwa penguatan industri galangan kapal bukan lagi sekadar pilihan kebijakan.
Melainkan keharusan strategis mengingat sektor ini memiliki keterkaitan ke belakang dan ke depan (backward and forward linkages) yang tinggi terhadap berbagai subsektor ekonomi.
“Industri galangan kapal memiliki dampak berganda yang luas karena melibatkan berbagai komponen dalam rantai pasok industri seperti bahan baku, komponen, teknologi, pendanaan, sumber daya manusia, teknologi, infrastruktur hingga jasa logistik,” tuturnya.
“Karena itu, pengembangannya menjadi kebutuhan strategis bagi penguatan struktur industri nasional,” tambah Agus Gumiwang Kartasasmita.
Dalam konteks transformasi logistik nasional, sektor angkutan laut dinilai menjadi tulang punggung distribusi antarwilayah Indonesia.
Peningkatan aktivitas logistik memerlukan penguatan kapasitas armada nasional yang sejalan dengan kemampuan industri galangan kapal dalam negeri.
Saat ini, Indonesia memiliki sekitar 342 galangan kapal yang tersebar di 29 provinsi dengan dukungan puluhan ribu tenaga kerja serta fasilitas produksi yang mampu membangun berbagai jenis kapal hingga kapasitas besar.
Menperin menjelaskan bahwa ekosistem industri galangan kapal mencakup integrasi rantai pasok bahan baku dan komponen, kesiapan peralatan dan teknologi produksi, regulasi yang mendukung, kompetensi sumber daya manusia, skema pendanaan, serta infrastruktur logistik yang efisien.
Penguatan seluruh komponen tersebut menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing industri perkapalan nasional.
Namun demikian, industri perkapalan nasional masih menghadapi tantangan struktural, terutama pada sisi demand dan tingginya ketergantungan terhadap impor bahan baku dan komponen kapal yang berdampak pada kekuatan rantai pasok domestik.
“Pada aspek Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), tingginya ketergantungan terhadap impor menjadi tantangan utama,” ujar Agus Gumiwang Kartasasmita.
“Implementasi kebijakan TKDN dalam pengadaan kapal pemerintah dan BUMN sesuai Perpres 46 Tahun 2025 dan Permenperin 35 Tahun 2025 diharapkan dapat menstimulasi tumbuhnya industri komponen kapal nasional,” lanjutnya.
Menperin juga menyoroti bahwa tantangan utama industri galangan kapal saat ini bukan semata keterbatasan fasilitas produksi, melainkan kurangnya order atau demand pembangunan kapal yang berkelanjutan.
“Kapasitas galangan kapal nasional sebenarnya cukup memadai, namun utilisasi masih rendah karena terbatasnya permintaan pembangunan kapal baru,” paparnya.
“Oleh karena itu, kebijakan pemerintah harus mampu menciptakan demand yang berkelanjutan,” imbuhnya.
Kemenperin juga menyiapkan berbagai langkah strategis, termasuk penyederhanaan perizinan, dukungan pembiayaan berbunga rendah, perluasan Penugasan Khusus Ekspor (PKE) sebagai instrumen substitusi impor, serta optimalisasi pemanfaatan fasilitas fiskal guna menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif.
Selain itu, kebijakan penetapan pelabuhan entry point bagi produk impor tertentu diharapkan mampu menggerakkan permintaan terhadap angkutan laut nasional.
Kebijakan ini dinilai akan meningkatkan kebutuhan armada kapal domestik, memperkuat asas cabotage, serta memberikan efek berganda terhadap pertumbuhan industri galangan kapal dan industri pendukungnya.
Menperin juga menyampaikan bahwa program prioritas pembangunan 975 unit kapal menjadi peluang nyata bagi industri galangan kapal dalam negeri, mengingat kapasitas produksi nasional mencapai sekitar 1.242 unit kapal per tahun.
“Saya meyakini bahwa industri maritim nasional memiliki potensi besar untuk menjadi tulang punggung sistem logistik dan konektivitas Indonesia,” ucapnya.
“Dengan sinergi kebijakan dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, ekosistem industri perkapalan nasional dapat tumbuh lebih kuat dan berdaya saing,” pungkasnya.
