JAKARTA, AFU.ID - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan harga pangan pasca-Idul Adha 1447 Hijriah/2026 Masehi masih dalam kondisi terkendali. Pemerintah juga terus memperkuat berbagai program intervensi untuk menjaga stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga bagi masyarakat.
Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bapanas Maino Dwi Hartono mengatakan kondisi pangan nasional saat ini relatif stabil meskipun situasi global masih dibayangi ketidakpastian akibat gejolak geopolitik yang berpotensi memengaruhi rantai pasok dan perdagangan internasional.
"Kalau kita bicara kondisi harga pangan, kita harus bersyukur dengan situasi global dunia hari ini yang tidak menentu, tapi kondisi neraca pangan kita secara nasional masih cukup kuat," kata Maino di Jakarta, Senin.
Menurut dia, berbagai langkah intervensi yang dilakukan pemerintah sebelum dan sesudah Idul Adha memberikan dampak positif terhadap pengendalian harga pangan di tingkat konsumen.
Selain itu, penurunan inflasi nasional pada April 2026 juga menjadi indikator bahwa harga pangan secara umum masih terkendali dan upaya stabilisasi yang dilakukan pemerintah berjalan efektif.
Meski demikian, Maino mengakui distribusi masih menjadi tantangan karena sentra produksi pangan belum merata di seluruh wilayah dan waktu panen berbeda-beda di setiap daerah.
"Memang yang menjadi catatan kita bersama itu distribusi, karena sentra-sentra produksi belum merata di semua wilayah dan periode (panen) waktunya tentunya juga berbeda-beda antarwilayah," jelas Maino.
Berdasarkan pantauan Bapanas per 29 Mei 2026 atau dua hari setelah Idul Adha, rata-rata harga sejumlah komoditas pangan strategis masih berada dalam rentang harga acuan. Harga beras medium secara nasional tercatat Rp13.456 per kilogram, turun 0,19 persen dibandingkan sepekan sebelumnya.
Sementara itu, harga daging ayam ras dan telur ayam ras masih berada di bawah harga acuan penjualan (HAP). Namun, harga bawang merah dan cabai merah keriting masih tercatat di atas batas HAP yang ditetapkan pemerintah.
Maino menegaskan pemerintah tidak hanya menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen, tetapi juga memastikan produsen memperoleh harga yang layak agar tetap termotivasi untuk berproduksi.
"Semua harus kita lindungi, karena produsen kita juga harus mendapatkan harga yang wajar agar mereka tetap semangat berproduksi. Produksi juga penting karena selama ini kita bicara gejolak harga seolah-olah di tingkat konsumen saja," jelas Maino.
Untuk menjaga keseimbangan tersebut, pemerintah melakukan penyerapan gabah petani dengan harga Rp6.500 per kilogram dan menyalurkan beras SPHP untuk menjaga harga di tingkat konsumen.
Hingga Mei 2026, realisasi penyaluran beras SPHP telah mencapai 507 ribu ton. Selain itu, pemerintah juga menyalurkan jagung SPHP guna membantu peternak menghadapi tingginya harga pakan.
Program intervensi lainnya berupa bantuan pangan beras dan minyak goreng. Sampai akhir Mei, bantuan telah disalurkan kepada 15,4 juta keluarga penerima manfaat dari target 33,2 juta keluarga.
Sementara itu, Gerakan Pangan Murah (GPM) telah dilaksanakan sebanyak 5.037 kali di 417 kabupaten/kota hingga akhir Mei 2026, melampaui capaian periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Sebelumnya, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan ketahanan pangan nasional semakin kuat. Menurutnya, sekitar 96 persen kebutuhan pangan Indonesia saat ini dipenuhi dari produksi dalam negeri, sedangkan porsi impor hanya sekitar 4 hingga 5 persen.
Pemerintah juga berkomitmen terus mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan melalui peningkatan produksi domestik. Setelah menghentikan impor beras umum dan jagung pakan sejak 2025, langkah serupa ditargetkan dapat diterapkan pada komoditas gula konsumsi pada 2026. (ANT/FAD).
