JAKARTA, AFU.ID - Rupiah yang sempat menguat pada perdagangan kemarin, hari ini, Jumat (15/52026) kembali loyo di hadapan Dolar AS hingga menyentuh angka Rp17.600 per Dolar AS. Pelemahan nilai rupiah ini menimbulkan kekhawatiran bakal terjadinya inflated inflation, alias kenaikan harga barang dan jasa di dalam negeri yang disebabkan oleh tingginya biaya produk atau bahan baku yang didatangkan dari luar negeri (impor).
Mencegah hal tersebut terjadi, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah, melalui otoritas fiskal dan moneter segera memperkuat langkah mitigasi, agar tidak bertransmisi menjadi imported inflation yang dapat menekan daya beli masyarakat.. Misbakhun mengngatkan pelemahan kurs perlu diantisipasi serius
“Kalau pelemahan rupiah ini tidak dimitigasi dengan cepat, dampaknya bisa langsung terasa ke biaya produksi, harga barang impor, sampai harga kebutuhan masyarakat,” kata Misbakhun beberapa waktu lalu.
Misbakhun menilai tekanan terhadap rupiah saat ini tidak terlepas dari dinamika global, mulai dari pergeseran arus modal asing hingga meningkatnya ketidakpastian pasar internasional. Ia kembali mengingatkan tekanan eksternal tersebut tidak boleh dibiarkan bertransmisi langsung ke sektor riil dan daya beli masyarakat.
Hal senada juga disampaikan Chief Economist Permata Bank Josua Pardede, dalam acara Virtual Media Briefing PIER Economic Review Kuartal I 2026, Selasa, (12/5/2026). Josua mengingatkan, tekanan inflasi terhadap rupiah memang masih terjaga karena pemerintah mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsisi.
Hanya saja, anjloknya dinilai rupiah bisa mengakibatkan imported inflation. “Lonjakan dari harga barang-barang impor pada akhirnya bisa berdampak kepada inflasi domestik karena imported inflation,” jelasnya.
Risiko imported inflation ini, kata Josua, juga diperbesar oleh penguatan dolar AS terhadap sebagian besar mata uang dunia, tak terkecuali rupiah. Sementara, bank sentral global cenderung mempertahankan suku bunga acuannya. Hingga kini, baik Federal Reserve maupun European Central Bank belum juga mengubah arah kebijakan moneternya.
“Jadi belum ada perubahan sejauh ini. Namun, memang ruang pemangkasan itu menjadi lebih terbatas ya,” jelasnya.
Imported inflation memang rentan terjadi, mengingat sekitar 70% bahan baku manufaktur nasional masih berasal dari impor. Masalahnya, biaya bahan baku ini menyumbang hingga 55% dari total struktur biaya produksi. Rupiah yang telah menembus Rp17.600 per Dolar AS, membuat industri seperti otomotif, elektronik, dan farmasi mengalami kenaikan beban biaya input tertinggi dalam 4 tahun terakhir.
Tekanan kenaikan dolar terhadap manufaktur juga sudah terasa. Data Indeks Manufaktur Indonesia (PMI) pada April 2026 sudah jatuh ke level 49,1 di bawah ambang batas 50,0. Ini menandakan sektor manufaktur mulai mengalami kontraksi
Beberapa perusahaan manufaktur (seperti sektor cat dan kimia) sudah menaikkan harga jual produk sebesar 5%-10% per Mei 2026 untuk menutupi kerugian kurs. Barang lainnya yang merambat naik adalah produk plastik, yang juga terkena dampak akibat kenaikan harga minyak. Kemudian sektor transportasi juga berpotensi naik tinggi, dan membuat biaya logistik melonjak tajam.
Jika situasi tak membaik, diperkirakan, banyak pabrik yang akan gulung tikar, dan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) mulai membayang. Saat ini saja, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat angka PHK mencapai 15.425 orang hingga April 2026, dengan sektor manufaktur di Jawa Barat sebagai penyumbang tertinggi akibat efisiensi biaya.
Karena itu, DPR mendesak pemerintah segera memberlakukan kebijakan fiskal yang lebih agresif, seperti kenaikan tarif bea masuk atau pengetatan lartas (larangan terbatas) untuk barang konsumsi mewah/non-esensial. Misbakhun sendiri mendorong Bank Indonesia terus aktif menjaga stabilitas nilai tukar melalui intervensi terukur di pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), maupun pasar Surat Berharga Negara (SBN).
Langkah stabilisasi, kata Misbakhun, perlu dilakukan secara presisi agar mampu menjaga kepercayaan pasar tanpa membebani cadangan devisa secara berlebihan. “Yang dijaga bukan cuma angka kursnya. Yang lebih penting itu kepercayaan pasar dan kepastian bagi pelaku usaha. Komunikasi kebijakan harus cepat, jelas, dan kredibel,” katanya.
Dari sisi fiskal, Misbakhun menyoroti pentingnya optimalisasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE). Ia meminta pemerintah memastikan devisa eksportir tetap masuk ke sistem keuangan domestik guna memperkuat pasokan dolar di dalam negeri di tengah tekanan global.
Misbakhun juga meminta Kementerian Keuangan menyiapkan skenario antisipasi pada APBN, terutama untuk menjaga sektor industri padat karya dan stabilitas harga pangan. Menurutnya, pemerintah perlu membuka ruang relaksasi fiskal atau insentif tertentu bagi bahan baku industri yang masih bergantung pada impor.
“Jangan sampai pelemahan rupiah ujung-ujungnya menaikkan biaya produksi lalu dibebankan lagi ke harga barang di masyarakat. Kalau itu terjadi, daya beli bisa ikut tertekan,” ujarnya.
Pemerintah sendiri, telah menyiapkan alokasi dana sekitar Rp563 triliun untuk belanja perpajakan sebagai stimulus fiskal pada 2026. Insentif ini diberikan secara selektif untuk mendukung daya saing usaha dan menjaga keberlanjutan daya beli masyarakat, khususnya pada sektor industri, perdagangan, dan transportasi
Selain itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan, pemerintah juga terus mendorong peningkatan ekspor nasional di tengah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Budi mengatakan kinerja ekspor Indonesia masih menunjukkan tren positif sepanjang awal tahun.
Hingga Maret 2026, ekspor nasional tercatat tumbuh sekitar 0,39 persen secara kumulatif dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kinerja ekspor Indonesia tercatat sebesar 22,53 miliar dolar AS atau tumbuh 1,62 persen dibandingkan Februari 2026, namun terkontraksi 3,10 persen secara tahunan.
Peningkatan ekspor secara bulanan didorong lonjakan ekspor migas sebesar 18,60 persen, sementara ekspor nonmigas tumbuh terbatas sebesar 0,75 persen. "Kita mendorong teman-teman untuk terus meningkatkan ekspor. Mudah-mudahan nanti April tetap naik terus ya," ujar Budi dalam "Ngobrol Produk Indonesia (Ngopi) UMKM" di Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Pemerintah, kata Budi, justru memanfaatkan momentum tersebut untuk memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar global. "Apapun kondisinya, kita harus terus, ya, mencari jalan keluar agar ekspor kita tetap berjalan, bahkan terus meningkat," katanya.
Kemendag, papar Budi, bersama pelaku usaha terus melakukan berbagai langkah untuk menjaga pertumbuhan ekspor agar tidak melambat. Salah satunya dengan mendorong eksportir memperluas pasar tujuan serta meningkatkan volume pengiriman barang.
Mendag mengatakan realisasi ekspor periode Januari-Maret 2026 masih menunjukkan kinerja yang baik dengan pertumbuhan mendekati 1 persen. Pemerintah juga optimistis sektor ekspor tetap menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus menjaga stabilitas neraca perdagangan Indonesia di tengah fluktuasi nilai tukar rupiah dan tantangan ekonomi global.
MAR
