JAKARTA, AFU.ID - Di tengah pidato yang bicara soal laut, geopolitik, hingga masa depan riset nasional, suara Megawati Soekarnoputri mendadak melunak ketika menyinggung sebuah film dokumenter berjudul Pesta Babi. Ia mengaku menangis melihat gambaran kerusakan hutan yang dinilai semakin masif akibat ekspansi perkebunan sawit.
“Saya kemarin menangis ketika melihat film Pesta Babi. Itu benar adanya. Sudah berapa banyak hutan yang hanya dijadikan tanaman sawit, untuk apa?” kata Megawati dalam forum Dialog Kebijakan Nasional bertajuk Kedaulatan Kelautan Berbasis Kekayaan Hayati Kelautan: Orkestrasi Pengetahuan, Inovasi, dan Geopolitik dalam Ekonomi Biru Indonesia di Balai Senat Universitas Gadjah Mada.
Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional itu menyebut pembangunan nasional tidak boleh terus bertumpu pada pola eksploitasi sumber daya alam yang merusak lingkungan dan mengabaikan masyarakat adat. Menurutnya, di balik hutan yang ditebang untuk perkebunan sawit, ada tradisi, hukum adat, dan ruang hidup masyarakat yang perlahan hilang.
“Di sana ada tradisi adat, ada hukum adat, ada hukum wilayah. Mereka minta dihargai, apakah salah?” ujarnya.
Megawati menilai Indonesia selama ini belum sepenuhnya memanfaatkan identitasnya sebagai bangsa maritim. Padahal, posisi Indonesia yang berada di antara Samudra Hindia dan Pasifik membuat sektor kelautan seharusnya menjadi fondasi pembangunan nasional.
“Indonesia itu bukan sekadar negara daratan. Kita adalah bangsa maritim,” tegas Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Ia kembali mengingatkan konsep “Tanah Air” yang diwariskan Presiden pertama RI Soekarno, bahwa laut bukan pemisah antarpulau, melainkan perekat peradaban Indonesia.
Dalam forum tersebut, Megawati juga menekankan pentingnya penguatan riset, inovasi, dan penguasaan teknologi nasional agar Indonesia tidak terus bergantung pada negara lain. Ia meminta perguruan tinggi dan BRIN menghubungkan penelitian dengan kebutuhan industri serta kebijakan publik.
Selain itu, Megawati mengingatkan pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap kekayaan hayati Indonesia agar tidak diklaim negara lain.
“Tolong sosialisasikan soal paten itu, karena begitu sudah dipatenkan, itu menjadi hukum internasional,” katanya.
Megawati bahkan melempar gagasan pembentukan pusat-pusat intelektual nasional berbasis spesialisasi kampus. Ia menyebut Universitas Gadjah Mada bisa menjadi pusat kajian Pancasila dan demokrasi, Institut Pertanian Bogor untuk kedaulatan pangan, Universitas Indonesia untuk kedokteran dan sistem keuangan, serta Institut Teknologi Bandung dalam pengembangan teknologi industri dan militer.
Ia juga menyinggung pentingnya arah pembangunan jangka panjang yang tidak berubah setiap pergantian presiden. Menurutnya, Indonesia membutuhkan pola pembangunan semesta berencana agar visi bangsa tetap terjaga.
“Kalau presidennya berganti, jangan sampai arah pembangunannya ikut berubah semua,” ujarnya.
Di akhir pidatonya, Megawati mengajak Indonesia kembali percaya pada kekuatan sendiri dan berdiri di atas kaki sendiri dalam mengelola sumber daya alam nasional.
“Bangsa yang besar adalah bangsa yang percaya kepada kekuatan bangsanya sendiri. Laut harus kembali menjadi jalan kemajuan peradaban Indonesia,” pungkasnya. (*)
