JAKARTA, AFU.ID — Pemerintah kembali menempatkan hilirisasi sebagai jalan menuju kedaulatan energi. Namun, target itu masih berhadapan dengan penurunan lifting minyak nasional dan ketergantungan impor LPG yang disebut masih mencapai 80 persen.
Tenaga Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Satya Hangga Yudha Widya Putra, mengatakan sumber daya alam harus dikelola di dalam negeri. Menurutnya, Indonesia tidak bisa terus bergantung pada ekspor bahan mentah jika ingin mendapat nilai tambah dari kekayaan alam sendiri.
Pernyataan itu disampaikan Hangga dalam kuliah umum di hadapan mahasiswa Universitas Pertamina dan Universitas Budi Luhur di Jakarta, Selasa, (9/6/2026). Acara tersebut digelar Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII) bersama Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pertamina.
“Percepatan hilirisasi melalui Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional merupakan langkah konkret kita untuk berdaulat secara energi,” kata Hangga.
Hangga menyebut kebutuhan energi nasional akan terus meningkat. Hal itu dipengaruhi target pertumbuhan ekonomi 8 persen dan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 280 juta jiwa.
Namun, tantangan kedaulatan energi masih terlihat dari produksi minyak nasional. Indonesia pernah mencatat produksi 1,5 juta barel per hari pada 1977, tetapi kini berada di kisaran 600 ribu barel per hari karena banyak lapangan minyak sudah matang.
Pemerintah, kata Hangga, berupaya mengoptimalkan minyak dari sumur rakyat. Pemerintah juga memangkas impor solar melalui Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Balikpapan.
Masalah lain muncul dari LPG. Hangga menyebut ketergantungan Indonesia terhadap LPG impor masih mencapai 80 persen, sehingga perlu ditekan melalui gas pipa dan pengembangan compressed natural gas (CNG) untuk sektor industri.
Dalam forum itu, mahasiswa juga menanyakan dampak penutupan Selat Hormuz terhadap harga BBM bersubsidi. Hangga mengatakan Indonesia memperluas kerja sama energi dengan negara di luar Timur Tengah untuk mengurangi risiko pasokan.
Pemerintah, menurut Hangga, menjamin stok energi tetap aman hingga akhir 2026. Harga BBM bersubsidi juga disebut akan dijaga stabil untuk melindungi daya beli masyarakat, meski pergerakan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tetap dipantau.
Hangga mengatakan masa depan energi nasional membutuhkan keterlibatan generasi muda, terutama dalam riset dan kajian kebijakan. Menurutnya, persoalan energi tidak bisa diselesaikan dengan ego sektoral antara regulator, akademisi, dan pelaku usaha. (RHU)
