JAKARTA, AFU.ID — Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai subsidi kedelai sebesar Rp2.000 per kilogram belum cukup untuk menyelesaikan persoalan bahan baku tahu dan tempe. Pemerintah dinilai perlu membangun cadangan penyangga kedelai nasional agar pasokan lebih stabil dan tidak terlalu bergantung pada impor.
Peneliti Celios Galau Muhammad mengatakan subsidi kedelai untuk 250 ribu ton dapat membantu pengusaha tahu dan tempe dalam jangka pendek. Namun, kebijakan tersebut tetap perlu diikuti pembenahan produksi, pasokan, dan tata niaga kedelai nasional.
“Subsidi yang diberikan pemerintah itu sebenarnya adalah respons yang temporer untuk kemudian memberikan sedikit nafas,” kata Galau saat dihubungi di Jakarta, Jumat (12/6/2026).
Menurut Galau, ketergantungan impor kedelai membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi nilai tukar dan kenaikan biaya impor. Kondisi tersebut dapat langsung menekan pelaku usaha kecil, terutama perajin tahu dan tempe.
Ia menyebut impor kedelai Indonesia mencapai sekitar 2,7 juta ton. Dari jumlah itu, sekitar 88 persen berasal dari Amerika Serikat, sedangkan tingkat ketergantungan impor kedelai nasional mencapai sekitar 79 persen dari kebutuhan domestik.
“Jadi ini menunjukkan ada lebih besar ketergantungan kita terhadap komoditas impor kedelai,” ujarnya.
Galau menilai pemerintah harus mulai membangun cadangan penyangga kedelai nasional. Cadangan tersebut diperlukan untuk menjaga stabilitas pasokan ketika terjadi gejolak harga global maupun tekanan nilai tukar rupiah.
“Saya rasa membangun cadangan penyangga pasokan kedelai nasional itu merupakan suatu hal yang harus dilakukan mulai hari ini,” kata Galau.
Selain cadangan penyangga, pemerintah juga diminta meningkatkan produktivitas kedelai domestik. Langkah itu dapat dilakukan melalui perluasan lahan tanam dan pemberian insentif yang tepat sasaran bagi petani.
Menurut Galau, tata niaga dan distribusi kedelai juga perlu dibenahi agar rantai pasok lebih efisien. Tanpa pembenahan, perajin tahu dan tempe tetap rentan menghadapi kenaikan harga bahan baku.
“Jadi tidak boleh hanya tolok ukurnya pada stabilisasi harga dalam beberapa bulan ke depan, karena itu menjadi satu solusi yang pragmatis,” ujarnya.
Ia mengatakan persoalan kedelai harus dilihat sebagai kebutuhan jangka panjang. Pemerintah perlu menyiapkan kebijakan untuk menurunkan ketergantungan impor dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan.
“Yang kita ingin jawab adalah kebutuhan dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan, bagaimana kita mampu menurunkan ketergantungan impor komoditas kita,” kata Galau.
Galau juga mendorong penguatan kelembagaan dan asosiasi perajin tahu-tempe. Dengan kelembagaan yang lebih kuat, pelaku usaha dinilai dapat memiliki posisi tawar lebih baik dalam pengadaan bahan baku.
Ia mengingatkan kenaikan biaya impor dan pelemahan nilai tukar dapat diteruskan kepada konsumen akhir maupun pelaku usaha kecil. Kondisi tersebut dapat membuat beban perajin tahu dan tempe semakin berat.
“Ini akan lebih menekan pengrajin usaha tahu dan tempe,” ungkapnya.
Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia Kabupaten Cianjur sebelumnya mencatat kenaikan harga kedelai impor akibat tekanan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan dinamika geopolitik.
Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan, harga kedelai impor pada Kamis (11/6/2026) tercatat sebesar Rp13.722 per kilogram. Harga itu naik 0,12 persen dibandingkan hari sebelumnya sebesar Rp13.705 per kilogram.
Di sisi lain, Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan izin usaha importir dapat dicabut apabila menaikkan harga kedelai impor secara sepihak di tengah upaya pemerintah menjaga stabilitas bahan baku tahu dan tempe.
Pemerintah juga terus mendorong penguatan produksi pangan domestik untuk mengurangi ketergantungan impor komoditas strategis, termasuk kedelai. Komisi IV DPR RI sebelumnya mendukung penguatan anggaran Kementerian Pertanian tahun 2027 melalui pagu indikatif Rp23,23 triliun dan usulan tambahan Rp22,43 triliun.
Tambahan anggaran tersebut diarahkan untuk mempercepat swasembada dan ketahanan pangan nasional. Salah satu sasarannya adalah peningkatan produksi komoditas strategis, termasuk kedelai dan bawang putih.
Dengan kondisi tersebut, subsidi kedelai dapat meredam tekanan dalam waktu dekat. Namun, tanpa cadangan penyangga, peningkatan produksi domestik, dan perbaikan distribusi, perajin tahu-tempe tetap akan menghadapi risiko yang sama setiap kali harga impor dan nilai tukar bergerak naik. (RHU)
